Abdee ‘Slank’ menjadi Komisaris Telkom, antara ‘balas jasa’ serta keahlian ‘digitalisasi konten’

0 Comments

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

tujuh jam yang lalu

Sumber gambar, J. Quinton/WireImage/Getty

Penunjukan gitaris grup musik Slank, Kami Negara Nurdin, sebagai komisaris PT Telkom Indonesia dianggap lebih sebagai “balas jasa” ketimbang kemampuannya dalam dunia telekomunikasi, kata pengamat kebijaksanaan publik.

Dalam dua kali pemilihan presiden 2014 dan 2019, Abdee ‘Slank’ – begitu sebutannya – dikenal sebagai relawan pendukung kampanye Presiden Joko Widodo. Diduga faktor inilah yang melatari penunjukannya sebagai komisaris perusahaan BUMN itu.

“Ucapan terima kasih inilah yang menjadi spekulasi manakala seseorang tadi diangkat menjadi bagian dewan komisaris, ” cakap pengamat kebijakan publik dibanding Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, Minggu (30/05).

Namun penilaian ini dipertanyakan seorang pejabat di Kementerian BUMN yang menyebut penunjukan itu didasarkan pengalaman Abdee di dalam “digitalisasi konten”.

Lagipula, “Kalau dikatakan tempat relawan dan mau ‘balas jasa’, semestinya sejak dulu dong dia [Abdee ‘Slank’] di komisaris.

“Ini ‘kan enggak. Telah bertahun-tahun baru kita jadikan beliau jadi komisaris dalam Telkom, ” kata Pekerja Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Minggu malam.

Sumber gambar, Hafidz Mubarak A/ANTARA MEMOTRET

Sementara, Komisi VI DPR berjanji akan menilai kinerja Abdee ‘Slank’ semasa enam bulan ke ajaran. Apabila dia tidak berkecukupan menjalankan perannya, DPR akan meminta Menteri BUMN untuk mencopotnya.

“Kalau yang bergandengan [Abdee ‘Slank’] tidak mampu [bekerja], cuma sekedar makan gaji melanda, numpang nama, kita mau kritik.

“Kalau menetapkan kita minta BUMN buat mengganti yang bersangkutan, ” kata anggota Komisi VI DPR yang juga politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUSPT) PT Telkom Indonesia, Jumat (28/05), menjadikan Abdi Negara Nurdin atau dikenal Abdee ‘Slank’ menjadi salah satu rentetan Komisaris Telkom.

Penunjukan ini menimbulkan polemik tajam di media sosial, sebagian penggunanya mengkritik kebijakan itu, tetapi ada pula yang mendukungnya.

Apa tanggapan grup musik ‘Slank’?

Belum ada tanggapan dari Abdee ‘Slank’ atas penunjukannya sebagai komisaris PT Telkom, tetapi agregasi musik Slank dalam laman Instagramnya mengucapkan selamat kepadanya.

“Semoga amanah dan mampu membawa perubahan lebih elok, ” demikian komentar grup musik Slank di laman Instagramnya.

Komentar itu disertai foto para personil persekutuan musik itu – tercatat sosok sang gitaris Abdee.

Sejumlah laporan menyebutkan, Abdee ‘Slank’ disebut terlibat di tim relawan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Grup musik Slank dilaporkan pula tampil dalam konser penutup manuver Pilpres 2019. Mereka disebutkan menciptakan lagu “Bareng Jokowi”.

Dalam Pilpres 2014, perserikatan musik ini dilaporkan membantu capres Joko Widodo pada konser “Salam 2 Jari”.

Sebelum Abdee, ada sejumlah anggota relawan, tim usaha, serta pendukung calon presiden Joko Widodo ditunjuk jadi komisaris di BUMN.

Baca juga:

‘Banyak orang berspekulasi: Ini perkara politik, balas jasa’

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan pada balik penunjukan musikus Aku Negara Nurdin sebagai anggota komisaris PT Telkom.

Situasi itu dia tekankan supaya peristiwa ini tidak menjelma polemik tajam di kelompok, yang menurutnya apabila tidak dikelola dengan baik, bakal menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

“Agar masyarakat tahu faktual kalau dia [Abdee ‘Slank’] memahami masalah pada perusahaan ini, misalnya track record nya, misalnya dia dulu pernah memimpin usaha dalam bidang apa, sehingga ada kaitannya dengan bidang ini, ” ujar Lina Miftahul kepada BBC News Nusantara, Minggu (30/05).

Sumber gambar, Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan dengan memadai di bidang usahanya.

“Nah, apakah musisi bisa menjadi anggota jawatan Komisaris, tentu saja, kalau menurut aturan ini, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ini, bisa [ditunjuk], ” ujarnya.

Hanya saja, sambungnya, ketika sebagian masyarakat mempersoalkan apakah sosok tersebut memenuhi dua persyaratan itu, negeri harus bisa menjelaskannya.

“Akhirnya banyak orang berspekulasi, selayaknya ini ‘urusan politik’, yaitu pemberian [balas jasa] kepada seseorang yang selama ini menjadi pendukung [Jokowi dalam dua kali pilpres], ” kata Lina.

Sumber gambar, Kornelis Kaha/ANTARA FOTO

Sebagai penanggungjawab perusahaan milik negara, Kementerian BUMN seyogyanya ‘melibatkan’ masyarakat untuk menempatkan dewan komisaris ataupun direksinya, tambahnya.

Tetapi kala kalau ‘politik bermain’, duga susah, akhirnya kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya, karena alasan-alasan tidak dijelaskan dengan pas baik oleh pemerintah pada masyarakat, ” paparnya.

“Dan ini bukan hanya sekali ini. Sepertinya pemerintah saat ini banyak menentukan anggota komisaris, yang akhirnya semua orang tahu, ini ‘bagi-bagi kue’ saja kepada para pembantu, ” katanya, menduga.

Idealnya, menurut Lina, orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki komisaris sebuah BUMN harus “mampu dan kemudian mumpuni” di bidangnya.

“Kalau kasus dalam Telkom, berarti orang-orang itu memang harus paham bagian telekomunikasi, ” tandas Lina Miftahul Jannah, staf pembimbing di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Kementerian BUMN tolak tuduhan ‘balas jasa’

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menumpukan anggapan yang menyebut penetapan Abdee ‘Slank’ sebagai ‘balas jasa’ atas perannya jadi relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres.

Apabila didasari ‘balas jasa’, menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu dalam pemerintahan, “jauh-jauh hari” sebelumnya.

“Kalau dikatakan karena tempat relawan dan [kita] mau balas bantuan, semestinya sejak dulu dong di komisaris [BUMN]. ‘Kan ini enggak. Sudah bertahun-tahun baru kita jadikan beliau jadi komisaris dalam Telkom, ” papar Arya kepada BBC News Nusantara, Minggu (30/05) malam.

Sumber gambar, Kompas. com/Ardito Ramadhan D

“Artinya benar ini bukan soal beliau [Abdee ‘Slank] depan atau tidak dekat. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai acuan sehingga tempat menjadi komisaris, tidak cuma itu, ” tambahnya.

Departemen BUMN, demikian Arya, menunjuk Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan kemahiran pada apa yang disebutnya sebagai aspek “digital konten”.

“Abdee adalah orang yang juga punya pengalaman di bidang itu. Jauh sebelum ada startup di tahun 2000, dia sudah melakukannya untuk digital musik, ” kata Arya.

Tempat menolak jika disebut gitaris Slank itu “sekadar seniman”. “Dia juga orang dengan memilki kemampuan manajemen kecil. mengelola industri seni, & lain-lain. Beliau sudah memiliki pengalaman di bidang itu, ” tambahnya.

Tugas Abdee nantinya adalah mengawasi dan memberi masukan terkait tadbir dan khususnya digital konten, kata Arya.

‘Kalau hanya makan gaji terkanjar-kanjar, kita minta diganti’

Sementara, anggota Komisi VI DPR yang membidangi urusan BUMN, Andre Rosiade, mengutarakan pihaknya akan menilai kemampuan Abdi Negara Nurdin pada rentang hingga enam bulan ke depan.

“Kalau yang bersangkutan tidak mampu, cuma sekadar makan gaji menikam, numpang nama, kita mau kritik. Kalau perlu kita minta BUMN untuk mengganti yang bersangkutan, ” cakap Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/05) petang.

Sumber gambar, JEWEL SAMAD/AFP

Hal ini tempat tekankan menanggapi pernyataan Pekerja Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang menyebutkan bahwa Abdee memahami dan berilmu tentang “konten digital”.

“Apakah betul itu? Nah, Komite VI akan mengawasinya, ” ujarnya.

Menurutnya, bagian inilah yang bisa ditempuh DPR, lantaran penunjukan & pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN itu sepenuhnya wewenang Menteri BUMN.

Menanggapi latar belakang Abdee ‘Slank’ yang pernah menjadi anggota tim relawan capres Joko Widodo, Andre menganggap hal itu jadi kenyataan yang ada dalam Indonesia.

Dia mengeklaim situasi ini juga dipraktekkan sebab Susilo Bambang Yudhoyono era menjadi presiden. “Contohnya Andi Arif [politikus Partai Demokrat], sempat jadi komisaris di BUMN, ” katanya.

Fakta semacam ini disebutnya banyak ditemukan di daerah-daerah, baik setara provinsi, kabupaten, atau tanah air.

“Sudah hal yang pelik [pejabat daerah dan pusat] mengangkat tim sukses atau relawannya menjadi pejabat publik, ” ujar Andre.

Menanggapi pertanyaan apa yang terjadi seandainya mereka yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan, Andre menganggap hal itu seharusnya telah dipikirkan oleh pejabat dengan menunjuknya.

“Kalau ternyata mereka mengangkat relawan atau awak sukses yanga tidak memiliki kompeten, ya, yang menderita adalah penguasa. Ini risiko yang mengangkatnya, ” katanya.