Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI

0 Comments
Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait 'pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kerumunan massa di markas Front Advokat Islam (FPI) yang melanggar aturan kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan muncul di Polda Metro Jakarta kira-kira pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negeri untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada kuli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menyambut surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya dapat kemarin (Senin) 16 November, pukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta keterangan terkait kerumunan massa pada kira-kira acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pemberitahuan pemanggilan Anies Baswedan ini bersaingan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak bisa bertindak tegas dalam menegakkan peraturan protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud MD pula mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab pada Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Daerah DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan tubuh.

Di Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Dasar Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar aturan kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mempercakapkan laporan Komite penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat menyampaikan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan ini menyebut pemerintah dianggap bersikap tebang pilih, utamanya saat menyikapi kurang acara keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan melalui kesibukan kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta acara keramaian mereka di kawasan Pucuk, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat memberikan kompensasi kepada Rizieq Shihab karena sudah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan hukuman itu disebutnya sebagai bukti kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan tersebut dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita ini akan terus dilengkapi.