Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik pada Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

0 Comments

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

  • Jonathan Head
  • Koresponden BBC News di Asia Tenggara

5 jam yang lalu

Kedatangan Menteri Luar Jati Myanmar yang ditunjuk pemerintahan junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, mencatat dimulainya upaya diplomatik yang pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja dengan dibahas Maung Lwin masa bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke jemaah.

Pembicaraan resmi pertama secara seorang anggota senior pemerintahan junta Myanmar juga berlaku begitu rumit.

Ketika ditanya tentang kontak itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tidak bersedia mengkonfirmasi kontak itu benar-benar terjadi.

Untuk setiap negara yang memiliki kepentingan dengan situasi di Myanmar, krisis usai kudeta militer memunculkan masalah yang sangat amat sulit.

Respons negara-negara dengan gaya militer dan ekonomi adikuasa menarik banyak perhatian. Hukuman dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan sanksi untuk Myanmar.

Sementara itu, China menggunakan pernyataan diplomatis yang memang bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk mengakhiri persoalan secara damai.

Namun China mendukung pernyataan Sidang Keamanan PBB versi revisi. Pernyataan itu tidak menyumpahi kudeta, tapi menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak mengesahkan dengan kudeta yang berlaku.

Namun, baik AS & China tidak memiliki banyak opsi untuk turut menghantam krisis di Myanmar.

Buntut AS sudah berkurang di Asia Tenggara, jauh lebih rendah dibandingkan saat belakang kali mereka menjatuhkan sanksi ekonomi yang masif pada Myanmar pada dekade 1990-an.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

Namun sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak sungguh-sungguh mempengaruhi beragam keputusan dengan diambil pemerintahan junta zaman itu.

Sanksi terbatas masa ini hanya menyerang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kudeta dan juga bisnis angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu juga tidak akan secara kekar mengubah orang-orang yang saat ini berkuasa di Myanmar.

Kritis Myanmar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, tepat masa ia mulai merumuskan pendekatan baru terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Formula yang disusun Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi dan juga kerja sama dengan mitra dalam kawasan, antara lain sepuluh anggota ASEAN.

Meski sejenis, seperti halnya China, ASEAN tidak akan menyetujui pendekatan berdasarkan sanksi dan kupasan terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat seperti pemenang sejak kudeta di Myanmar. Itu adalah negara adidaya yang bersedia bekerja sama secara rezim baru serta terus memasok senjata dan simpanan investasi.

Namun, bukan rahasia lagi bahwa China bertambah nyaman berurusan dengan tadbir yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat dengan NLD. Hal sebaliknya terjadi pada ikatan China dengan rezim tentara yang tidak dapat diprediksi.

Militer Myanmar secara historis memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh tetangga tumbuh mereka ini, terutama perkara keberadaan beberapa pemberontak bersenjata di garis perbatasan mereka.

Namun banyak orang pada Myanmar yakin bahwa China mendukung pemerintah junta militer. Ini memicu sentimen anti-China di antara jutaan warga Myanmar yang sekarang memprotes kudeta.

Situasi itu mendesak pemerintah China angkat bahana untuk menyangkal rumor kalau mereka membantu militer Myanmar membangun sistem keamanan jaringan internet atau mengirim tentara khusus untuk turut menumpas pengunjuk rasa.

Penolakan menggebu-gebu terhadap kudeta juga menimbulkan sampar berupa ketidakstabilan jangka lama di Myanmar. Ini mengancam kepentingan ekonomi dan kesibukan strategis China yang kasatmata di sana.

Pada semua alasan ini China berupaya melangkah secara benar hati-hati.

Sementara itu, PBB memiliki catatan tidak menyenangkan di Myanmar. Utusan khusus mereka gagal mempromosikan kondisi demokrasi selama dua dekade terakhir, setelah pemberontakan tahun 1988.

Sebagian gede upaya pelapor hak dasar manusia PBB untuk Myanmar juga tidak membuahkan buatan.

Ada pula kontroversi perkara badan-badan PBB yang menutup mulut atas penindasan etnis Rohingya yang memicu pemindahan massal tahun 2017.

Suruhan khusus PBB untuk Myanmar saat ini merupakan duta asal Swiss, Christine Schraner Burgener. Dia memiliki tugas berat untuk menemukan akal kompromi yang dapat membawa mengeluarkan Myanmar dari perseteruan militer dan sipil.

Burgener sedang berusaha bertemu cabang pemerintah junta militer. Hendak tetapi, pertemuan itu akan sangat tergantung pada keberhasilannya menemui Aung San Suu Kyi. Lokasi penahanan pimpinan Partai NLD itu tak diketahui publik.

Pada situasi seperti itu, Burgener tidak dapat memberi penetapan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa mandat dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa kudeta harus digagalkan. Pernyataan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para jenderal.

Tidak banyak kalangan membenarkan bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, menyetujui membahas penyerahan kekuasaan yang baru saja dia rebut.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta itu dan menyadari risiko gembung yang ditimbulkannya terhadap Myanmar.

Namun perbedaan pendapat dalam internal angkatan bersenjata Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang sikap membanting kepalanya dapat mengatasi era tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih tangan berkompromi ketimbang para jenderal yang menggulingkannya.

Indonesia lulus ke depan

Dampak negatif kudeta militer Myanmar dengan mempersulit upaya negoisasi tampak dalam upaya Indonesia mengasaskan inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan mengandung dalammengatasi krisis ini. Asosiasi negara Asia Tenggara ini terikat pada mekanisme pemungutan keputusan berdasarkan konsensus.

Setiap anggota ASEAN pula tidak dapat campur lengah dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Walau sejenis, inisiatif harus diambil karena konfrontasi dan pertumpahan pembawaan akan berdampak serius untuk stabilitas dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara laksana Thailand yang berbatasan secara Myanmar.

Otoritas Thailand sudah menyiapkan kemungkinan muncul buruan dari Myanmar yang melintasi perbatasan.

ASEAN tidak utama pendapat terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan di dalam awalnya bahkan Filipina, dengan pernah menjadi negara bagian paling liberal dalam dunia hak asasi manusia & demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih kasar lewat pernyataan yang mengungkapkan “keprihatinan besar”.

Singapura menyebut penggunaan kekuatan menyambut terhadap pengunjuk rasa jadi tindakan yang “tidak mampu dimaafkan”.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang zaman kerap mengambil peran utama dalam penyelesaian masalah sesuai konflik Kamboja pada 1980-an.

Indonesia mulai melangkah buat mencoba mencari jalan muncul dari krisis Myanmar.

Gajah Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu figur yang paling berpengalaman di daerah ini. Dia aktif membongkar-bongkar solusi untuk krisis Rohingya empat tahun lalu.

Namun Indonesia jauh dari Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar dan tak memiliki kepentingan ekonomi ataupun strategis besar di sana.

Bagaimanapun, sebagai negara tinggi multi-etnis yang angkatan bersenjatanya pernah memainkan peran pokok dalam pembangunan bangsa, para jenderal Myanmar kerap mendaulat Indonesia sebagai acuan.

Tetapi saat Retno Marsudi tiba menjajaki pertemuan khusus ASEAN terkait Myanmar, rincian proposal yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu jarang lain menyangkut usulan biar junta militer Myanmar berkomitmen menggelar pemilihan umum dalam setahun ke depan.

Dokumen itu juga mendesak junta militer membebaskan Aung San Suu Kyi dan politisi NLD lainnya serta meluluskan mereka untuk ikut dan dalam pemilu.

Sebagai kesepakatan, ide itu masuk akal.

Namun ide itu justru memicu kemarahan kelompok anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November berantakan yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu hangat adalah bentuk dukungan kepada militer karena membatalkan buatan pemilihan yang sah.

Usulan ini, menurut mereka, hanya akan mendorong tentara melakukan kudeta lainnya di dalam masa depan.

Akibat eskalasi ini, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar langsung dibatalkan.

Permainan diplomatik yang benar rumit

Terlepas dari semua kelemahannya, ASEAN tetap menjelma satu-satunya forum di mana para pejabat senior Myanmar akan disambut.

Forum tersebut adalah tempat di mana saluran komunikasi tetap terkuak.

ASEAN mungkin adalah lembaga yang paling tepat buat memfasilitasi pesan seluruh dunia kepada para jenderal Myanmar, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang cara menyelesaikan kritis.

Sanksi yang diterapkan sebab negara-negara Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian sanksi hendak mendorong militer Myanmar menghindari konfrontasi dan kekerasan.

Kontribusi negara tetangga Myanmar dalam Asia juga tidak hendak banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Tetapi tetapi jika upaya kawasan dikoordinasikan secara tepat secara tekanan yang diterapkan negeri Barat, hasil positif agak-agak akan tercapai.

Pejabat militer yang masih mendominasi tadbir Thailand memiliki kesempatan untuk menunjukkan kenegarawanan. Mereka juga bisa menggunakan hubungan dekat secara pribadi dengan Min Aung Hlaing untuk menjajaki diskusi.

Pengaruh China selalu sangat vital dalam status ini.

Akankah China bersandar diam, menunggu apakah militer Myanmar akan menggebuk pengunjuk rasa lalu melanjutkan usaha seperti biasa? Atau akankah China bergabung dalam upaya negosiasi mencari jalan keluar?

Sejauh ini China belum menunjukkan wajah mereka dalam permainan diplomatik dengan sangat rumit ini.