Covid-19 dan penunjukan Luhut Pandjaitan: Jumlah kasus harian di sejumlah kawasan prioritas ‘belum stabil’: antara ‘strategi pemerintah salah’ dan ‘pekerjaan jangka panjang’

0 Comments
Covid-19 dan penunjukan Luhut Pandjaitan: Jumlah kasus harian di sejumlah kawasan prioritas 'belum stabil': antara 'strategi pemerintah salah' dan 'pekerjaan jangka panjang'

  • Resty Woro Yuniar
  • BBC News Nusantara

Jumlah kasus harian Covid-19 terlihat naik turun atau tak stabil di beberapa daerah dengan dijadikan prioritas penanganan oleh negeri Indonesia dalam dua pekan terakhir.

Salah satu provinsi dengan mencatatkan kenaikan jumlah kasus harian Covid-19 adalah Jawa Barat.

Pada dua minggu terakhir, Jawa Barat mencatatkan penambahan kasus harian terendah pada 16 September dengan 299 kasus, dan tertinggi sebanyak 807 kasus pada 24 September, patuh peta sebaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

Tidak ada pasien meninggal dunia pada 19 September, namun angka kematian naik menjadi 18 orang pada 26 September.

Kepala Joko Widodo telah meminta Luhut Pandjaitan dan Ketua Satuan Suruhan Penanganan covid-19, Doni Monardo di 15 September lalu untuk menuntaskan pandemi di sembilan provinsi secara tingkat penularan tinggi.

Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Keduanya diberi tugas untuk menurunkan penggandaan kasus harian, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian.

Mereka diberi target dua minggu oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan ketiga target tersebut.

Mengapa pemerintah mengatakan penambahan kasus harian ‘sudah melandai’?

Jodi Mahardi, juru bicara Luhut Pandjaitan, mengatakan bahwa penambahan peristiwa harian di beberapa wilayah sejak 15 September “sudah melandai”.

“Berdasarkan bahan mingguan penambahan kasus konfirmasi paska 14 September 2020, penambahan kasus harian di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sudah melandai, di Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan, penambahan kasus harian turun.

“Di Jawa Barat memang meningkat, akan tetapi itu di Bogor, Bekasi dan Depok, ” ujarnya.

Meski demikian, Jodi mengatakan tingkat mair karena Covid-19 meningkat di Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkat.

“Terkait data kematian mingguan, trennya itu di DKI Jakarta & Sumatera Utara itu melandai, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali & Kalimantan Selatan menurun, yang meningkat memang di Jawa Tengah serta Jawa Barat.

“Kami yakin dengan koordinasi yang sangat erat kurun para kepala daerah dan komunikasinya juga sangat lancar, Pangdam, para-para Kapolda, semua bergerak sama-sama, kami bisa menekan peningkatan kasus, ” ujarnya.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan kalau penurunan kasus harian di kurang wilayah ‘tidak terlihat bermakna’ menetapi jumlah kasus Covid-19 di Nusantara terus meningkat.

“Di Jakarta ada penurunan kasus, artinya dari positivity rate -nya bisa terlihat [turun], tapi dari jumlahnya, tidak terlihat penting. Di Indonesia [jumlah kasus harian] masih sekitar 3000-an sehari, tak menurun.

“Jumlah tes meningkat dari 20. 000-an [tes per hari] ke 25. 000-an atau 26. 000-an seharinya, jadi lebih banyak [dari awal pandemi], maka jumlah kasus dengan ditemukan akan lebih banyak, ” jelas Tri.

Pada 15 September, DKI Jakarta mencatatkan penambahan urusan harian sebanyak 1. 076 kasus, sedangkan 898 kasus baru terekam pada 28 September.

Jumlah urusan Covid-19 yang bertambah per harinya bisa menurunkan tingkat kematian pada beberapa wilayah, kata Tri.

“Angka kematian paling tinggi di Jawa timur sekitar 6% atau 7%, di Jawa Tengah sekitar 6%, kemudian Jakarta juga tinggi, sempat 4% tapi sekarang sudah meluncur karena temuan kasusnya meningkat.

“Jadi kalau mau menurunkan case fatality rate ya temukan kasus Covid-19 sebanyak-banyaknya, dan tes sebanyak-banyaknya, pasti menurun angka kematiannya. Menurut saya desain yang dilakukan pemerintah itu lupa, ” ujar Tri.

Apa yang terjadi di Jawa Barat dengan disebut ‘mungkin mendekati puncak pandemi’?

Berli Hamdani, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, mengatakan bahwa total kasus harian “meningkat” di daerah tersebut dalam dua minggu terakhir, karena upaya pengetesan yang “masif”.

“Untuk penambahan kasus dalam dua minggu terakhir, itu karena pertama kita mungkin mendekati puncak pandemi dalam Jawa Barat, sehingga penemuan-penemuan kejadian terkonfirmasi cukup tinggi, positivity rate -nya lulus tinggi, berkisar antara 28%.

“Dari hasil pengetesan masif itu tentunya berimbas pada peningkatan kasus di Jawa Barat yang dalam dua minggu terakhir ini memang pas signifikan dan cukup banyak, di mana per harinya rata-rata mampu mencapai 600 kasus terkonfirmasi positif, ” kata Berli saat dihubungi (28/09).

Dari kasus-kasus harian itu, 95% merupakan kasus tanpa gejala, jadi mereka dapat melakukan isolasi mandiri.

Berli mengatakan Pemprov Jawa Barat kini tengah fokus melakukan pengetesan di klaster industri dan pondok pesantren, serta menyediakan fasilitas kesehatan bagi isolasi orang-orang tanpa gejala namun positif Covid-19.

Menurut Berli, Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Luhut Pandjaitan “dengan mengadakan rapat dua hari sekali, & dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas dan yang selalu dilaporkan adalah kesiapan dari tempat-tempat isolasi mandiri tersebut. ”

“Isolasi mandiri ini memang saat ini bertambah didorong untuk bisa dilaksanakan pada pusat isolasi mandiri, bukan dalam rumah, karena kalau di vila kita mengkhawatirkan kualitas isolasinya itu yang justru tidak akan terpantau dengan baik dan proses rehabilitasi jadi lebih lama dari yang diharapkan, ” jelas Berli.

Pemprov Jabar telah menyediakan fasilitas isolasi mandiri di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, dengan berkapasitas hampir 650 tempat rebah.

Mereka juga akan berbicara secara pengelola hotel untuk mengubah hotel bintang tiga, empat dalima menjadi fasilitas isolasi mandiri, kata Berli.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya kekurangan tenaga kesehatan untuk menolong penelusuran, seperti di kota Bandung.

“Untuk rasio tracing ini memang kira-kira kabupaten dan kota berbeda. Untuk Bandung hanya satu berbanding tiga atau empat, jadi kalau mulia terkonfirmasi positif, maka ada 3 atau empat kontak erat dengan kita tes hari ini.

“Karena jika di Bandung ini selain keterbatasan sumber daya, juga adanya tenaga kesehatan yang kita fokuskan serupa untuk pelayanan di fasilitas penyajian kesehatan, jadi tidak bisa semuanya membantu dalam tracing .

“Itulah mengapa kami memerlukan tambahan tenaga rekrutmen untuk gaya kesehatan yang mampu melakukan tracing itu. Ini sudah disampaikan ke [kepala] Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku ketua satuan perintah nasional, ” jelas Berli.

Mengapa peningkatan penelusuran kontak dianggap penting?

Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Kelompok Universitas Indonesia, mengatakan bahwa penelusuran kontak belum dilakukan oleh negeri secara maksimal, sehingga berpotensi menaikkan penularan Covid-19.

“Saya lihat pada bulan April, rata-rata kontaknya 20 orang per satu kasus, atau bisa di atas 20 orang, ada 30-an. Sekarang kontaknya 5-10 orang, kenapa? Itu artinya orang sudah berbohong terhadap [jumlah] kontaknya.

“Mungkin yang melayani contact tracing sudah kewalahan kalau kasusnya kebanyakan, tapi tenaganya tetap.

“Itu sebabnya juga karena contact tracing -nya redup, kasusnya semakin banyak, karena kontak yang tidak di- tracing kemungkinan besar bakal jadi kasus, ” jelas Tri.

Selain tersebut, pemerintah juga belum menerapkan urusan isolasi mandiri yang ketat, yang jika dilakukan bisa menurunkan penyebaran virus corona di Indonesia, perkataan Tri.

“Isolasi mandiri tidak dikerjakan pemerintah. Saya baru ke Medan, di Padang [prosedurnya] sudah cukup baik, namun di banyak provinsi, termasuk di Jakarta, [hal itu] baru dilakukan pemerintah.

“Di Padang, kalau tempat mau isolasi secara mandiri, mau disurvei dulu rumahnya, apakah mulia, atau keluarganya telah siap. Kemudian dilihat apakah tetangganya juga siap, jadi tidak ada penularan.

“Kalau keluarganya tertular, maka [semua penghuni rumah] dibawa ke fasilitas pemerintah, harus ada kesepakatan itu.

“Kalau ada yang tertular di panti maka wajib dibawa ke sarana pemerintah, harusnya pemerintah melakukan itu, ” kata Tri.

‘Tidak tersedia jalan pintas keluar dari pandemi’

Hal senada disampaikan oleh Elina Ciptadi, salah satu pendiri Kawal Covid-19, organisasi masyarakat pemerhati pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Apakah target penurunan kasus itu dibarengi dengan syarat peningkatan testing dari para-para kontak erat. Kunci penanggulangan pandeminya di situ: tes semua kontak erat, lalu isolasi yang tentu.

“Kalau bimbang kehilangan mata pencaharian harian, beri allowance biar tidak menolak diisolasi karena kausa perut. Tidak ada jalan menyela keluar dari pandemi.

“Tidak mampu pilih tes saja, trace saja, treat saja. Harus simultan, ” ujar Elina.

Apa tanggapan Luhut Pandjaitan?

Jodi Mahardi, juru bicara Luhut, mengiakan bahwa waktu dua minggu dengan diberikan oleh Presiden Jokowi tidak berarti bahwa Luhut dan barisan pemerintah lainnya dipastikan bisa menyandarkan penyebaran virus corona secara signifikan.

“Tentunya bukan berarti Pak Luhut ditugaskan [dengan tenggat waktu] dua minggu terus harus turun, itu membentuk tidak mungkin.

“Tapi yang kita harapkan adalah sekarang menekan laju peningkatan kasus dan ada perubahan juga di hulu, itu yang sekarang jadi fokus Pak Luhut dan semua pihak yang berfungsi sama.

“Kita melakukan ini dengan terintegrasi dan kerjasama erat dengan semua pihak, ini bukan pekerjaan sendiri, ini pekerjaan bersama.

“Ini bukan pekerjaan dua mingguan, itu pekerjaan jangka panjang, ” pungkas Jodi.