Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI, Mahfud MD dan Pemprov DKI saling mengeklaim, pakar pendapat ‘pengawasan lemah’

0 Comments
Covid-19: 'Pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI, Mahfud MD dan Pemprov DKI saling mengeklaim, pakar pendapat 'pengawasan lemah'

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemarahan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan tubuh pada acara keramaian di basis FPI di Jakata Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pengingkaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan arahan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan, ” sekapur Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim kalau pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara kesibukan itu mematuhi protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, dalam mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta pemangku mematuhi protokol kesehatan, ” introduksi dia.

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan mau memberikan sanksi kepada aparat ketenangan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta?

Adapun Pemprov DKI Jakarta, menggunakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Dia juga mengatakan kerumunan pada acara Rizieq Shihab tak mampu dihindari karena orang-orang yang hadir bukan hanya dari Jakarta akan tetapi juga daerah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah membabatkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Barang apa kata pakar epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi di Indonesia khawatir jumlah kasus positif Covid-19 bakal menggila tinggi seiring longgarnya penerapan aturan kesehatan serta lemahnya pengawasan kepada lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan gerombolan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 dilaporkan menembus angka di atas 5. 000, dan menurut Kementerian Kesehatan, penambahan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 kasus baru.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kemajuan kasus positif hingga di pada 5. 000 pada akhir minggu lalu. Tingginya angka itu, logat Satgas, dampak dari libur lama akhir Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan kepada pemerintah agar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun, jika angka positif terus meroket.

Temperamen masyarakat yang tak lagi setia menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, disebut Pakar Epidemiologi sejak Universitas Indonesia, Pandu Riono, mulai terjadi sejak informasi tentang vaksin Covid-19 kencang disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 tersebut justru membuat komunikasi pemerintah ke masyarakat terpecah sehingga tak teristimewa fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti dahulu.

Di sisi asing, kabar mengenai vaksin Covid-19 disalahartikan masyarakat sebagai ‘senjata pamungkas’ yang akhirnya berdampak pada ketidakpedulian memasang masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

“Jadi ada pemahaman yang salah di masyarakat karena tidak dikerasin lagi. Tidak diimbau langsung menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi protokol kesehatan) penting dan tak boleh bosan, ” ujar Pakar Epidemologi, Pandu Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik supaya tetap 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) dilakukan, harus lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian mungil. Jangan mimpi pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

Kasus positif diperkirakan tetap meninggi

Dalam dua hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 menembus angka di atas 5. 000.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tubuh, penambahan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 dan Jawa Tengah sebanyak 1. 222 kasus baru.

Membuktikan Riono menyebut, lonjakan itu disumbang oleh cuti bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yakni pada 28 Oktober-1 November 2020.

Kendati sudah bisa diprediksi akan terjadi peningkatan tapi negeri dianggap tidak belajar pada piawai sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Kalau cuti bersama memajukan penularan. Memulihkan ekonomi tapi jangan terlalu digas, ” tukas Pandu.

Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus pasti diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin sulit diprediksi.

“Ini (kasus positif) masih akan naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tahun depan. ”

‘Libur akhir tahun kemungkinan diperpendek atau ditiadakan’

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat pada RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Koordinator RS Darurat Wisma Olahragawan, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya hanya 32%. Mudah-mudahan pertambahan tersebut tidak setajam September lalu dengan sampai 90%, ” ujar Ratmono dalam konferensi pers virtual pada Jakarta, Minggu (15/11).

Sementara itu, level keterisian pasien Covid-19 di bagian ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga meningkat hingga 68%.

Angka itu, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati kemungkinan masih bakal bertambah sebagai imbas dari libur panjang akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tidak boleh penuh, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, jika di satu pekan ke depan masih terjadi kenaikan kasus positif tenggat 90%, maka Satgas akan menganjurkan kepada pemerintah agar memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun.

“Tapi andaikata kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan setara sekali. ”

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan kepada masyarakat biar tetap mematuhi protokol kesehatan serta yang utama, menghindari kerumunan dengan “sudah pasti menimbulkan penularan”.

“Sekali sedang pemerintah mengajak semua pihak tanpa lakukan acara-acara yang bisa membuat kerumunan karena pasti dampaknya mau terjadi penularan. Wabah Covid benar berisiko. ”

Adapun mengenai bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan buat memfasilitasi kegiatan tapi mengajak kelompok untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7. 000 orang berkumpul & tidak memakai masker.

“Kalau tidak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak, ” ujar Doni.

Ia juga menetapkan Pemprov DKI Jakarta tidak sudah mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tidak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan & mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Biar, klaimnya, “tidak tebang pilih”.

Penegakan aturan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melakukan pembiaran berasaskan kerumunan di acara Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11).

Pada sana, massa yang hadir tak menghiraukan aturan jaga jarak serasi protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya sejak Jakarta tapi juga daerah asing.

Hal lain, hajatan tersebut berlaku di lapangan bukan masjid. Sehingga ketentuan pembatasan 50% dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tarikh 2020 tentang PSBB Transisi pelik dilakukan.

“Yang kami batasi bukan jumlah orang tapi presentasi tempat, kalau di masjid misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di masjid, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan akan kita evaluasi dan perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria kepada BBC Indonesia.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan surat nasihat dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak selektif. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi hukuman. Kami berterima kasih kepada rumpun besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Selain denda, Pemprov juga menghukum 36 jemaah yang hadir dengan sanksi sosial sebab tidak memakai masker.

Ia berharap, kejadian di Petamburan menjadi yang terakhir.

“Ke depan kami minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan dengan menghadirkan jemaah yang banyak. ”

Berita ini diperbarui kira-kira pukul 14. 30 WIB, Senin (16/11), dengan menambahkan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pelanggaran adat kesehatan dalam acara di markas FPI di Jakarta.