Covid-19: Presiden Jokowi pidato perdana di sidang majelis umum PBB, diharapkan menjadi ‘penyambung lidah’ negara-negara bapet untuk keadilan vaksin

0 Comments
Covid-19: Presiden Jokowi pidato perdana di sidang majelis umum PBB, diharapkan menjadi 'penyambung lidah' negara-negara bapet untuk keadilan vaksin

Untuk pertama kalinya semenjak menjabat sebagai presiden pada 2014, Presiden Joko Widodo berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Kerabat Bangsa (PBB). Pidato Presiden Jokowi dari podium sidang majelis ijmal PBB ke-75 ini berlangsung dengan virtual, pada Rabu, (23/09).

Ahli hubungan internasional menilai ini merupakan momentum Presiden Joko Widodo menganjurkan keadilan distribusi vaksin Covid-19, masa negara-negara miskin sedang dilanda kewaswasan tak mendapat jatah vaksin tersebut.

Tatkala, negara maju seperti Inggris bergabung WHO dan lembaga internasional lainnya sedang menggodok rencana akses berkeadilan terhadap vaksin.

Apa yang akan disampaikan Presiden Jokowi?

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan memberikan pesan penting, antara lain menimpa “memajukan kerja sama internasional serta solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun dampak sosial-ekonomi dari pandemi tersebut”.

“Mendorong peningkatan kinerja, serta peran PBB kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme, ” sebut Menlu Retno di keterangan kepada media.

Retno menambahkan, pertemuan internasional yang dihelat 22-29 September 2020 akan menghasilkan deklarasi rujukan 75 tahun PBB.

Mengapa Presiden Jokowi baru muncul di sidang PBB?

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 2014 berserakan, Jokowi selalu mendelegasikan sidang perhimpunan umum PBB kepada Wakil Kepala Jusuf Kalla.

Melalui keterangan kepada media, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat momentum sidang umum PBB 2019 mengatakan agenda Presiden Jokowi sangat padat. Dia mengatakan, order presiden cukup menyita waktu, “jadi menugaskan Wapres, ” katanya.

Apa yang menjadi kekhawatiran negara-negara pada tengah p andemi?

Pengamat Hubungan Internasional, Prof Dewi Fortuna Anwar, mengatakan kekhawatiran seluruh negara di tengah pandemi adalah mengamankan dosis vaksin untuk kebutuhan dalam jati.

“Mengingat keperluan yang begitu besar, dan barang kali antara supply dan demand tersebut belum bisa terimbangi dengan indah, ada kekhawatiran negara-negara miskin tidak kebagian, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (22/09).

Seberapa penting keberadaan Presiden Jokowi dalam diplomasi vaksin Covid-19?

Menurut Prof Dewi, Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk menyungguhkan distribusi vaksin yang adil. Secara historis, Indonesia dianggap sebagai negara ‘ middle-power ‘ yang bisa merangkul negara-negara secara ekonomi rendah di Asia & Afrika untuk menyerukan keadilan vaksin.

“Ini Indonesia memiliki tanggung jawab moral, dari dulu Indonesia sudah menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah negeri2 berkembang, ” katanya.

Sementara itu, pengkritik hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Dinna Prapto Raharja, mengatakan jangkauan keadilan vaksin juga perlu dikerjakan dengan kerja sama pemerintahan negara dengan perusahaan.

“Di sini artinya, kita, perlu ada beberapa aspek bunga, bahwa agenda tersebut bisa didengar oleh pengusaha itu sendiri, sebab pemilik lisensi itu di perusahaan, ” katanya.

Dengan jalan apa negara-negara maju merencanakan keadilan vaksin?

Zaman ini dunia sedang berlomba untuk menemukan vaksin Covid-19.

China membicarakan telah membuat vaksin yang efektif. Mereka menentukan, pengguna awal produksi vaksin itu adalah personel pasukan bersenjata China.

Namun, tidak satu pun dari dua vaksin tadi menyelundup daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang vaksin yang sudah melampui tiga uji coba klinis. Periode itu merupakan uji coba besar terhadap manusia.

Sementara itu, produsen obat asal Inggris, AstraZeneca, pemegang lisensi untuk vaksin yang dikembangkan Oxford University, menggenjot kapasitas produksi.

Mereka juga sepakat memasok 100 juta jumlah vaksin untuk Inggris dan sekitar dua miliar dosis untuk karakter di seluruh dunia.

Saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Menteri Luar Daerah Inggris, Dominic Raab, mengatakan, “Inggris akan menjadi tuan rumah urusan vaksin virtual bersama dengan PBB, WHO, dan Afrika Selatan, ” katanya melalui siaran pers.

Kegiatan ini sebagai kelanjutan dari kesuksesan KTT Vaksin Global yang diselenggarakan sebab Inggris pada bulan Juni.

“Saat kami secara kolektif berhasil mengerahkan US$8, 8 miliar, acara ini akan menyatukan negara-negara dan para mitra internasional untuk berkomitmen di memastikan akses global yang benar terhadap vaksin, perawatan, dan pemeriksaan COVID-19 baru, ” kata Dominic Raab.

Setidaknya 80 negara kaya, termasuk Inggris telah menggagas rencana vaksin global yang mereka beri tanda Covax. Tujuan program itu adalah mengumpulkan Rp29 triliun sebelum tahun 2021.

“Kami percaya cara terbaik buat mengatasi corona adalah dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional, ” sebutan juru bicara Kepala Bidang Komunikasi Kedutaan Inggris, John Nickell.

Uang tersebut diklaim akan digunakan untuk mengambil dan mendistribusikan obat-obatan secara benar.

Dengan mengumpulkan sumber daya di Covax, anggota koalisi berharap mampu menjamin 92 negara berekonomi rendah di Afrika, Asia, dan Amerika Daksina, untuk mendapatkan akses terhadap vaksin virus corona.