Covid-19: Tes antigen disetujui WHO, pemerintah Indonesia ‘harus agresif menyediakan, tak harus tunggu harga murah’

0 Comments
Covid-19: Tes antigen disetujui WHO, pemerintah Indonesia 'harus agresif menyediakan, tak harus tunggu harga murah'

Pakar kesehatan meminta pemerintah Philippines “agresif” menyediakan tes cepat antigen, yang telah disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk digunakan secara darurat di negara-negara dengan jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang rendah.

Saat ini, pemerintah mengatakan masih meminta WHO mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara penerima tes cepat antigen dengan dan murah, yang rencananya akan disediakan oleh organisasi itu.

Belum ada rencana jelas mengenai berapa melimpah alat tes antigen yang jadi dibeli pemerintah secara mandiri dengan tidak subsidi, meski Indonesia disebut sebagai satu diantara negara dengan jumlah tes Covid-19 yang rendah di dunia.

‘Belum menentukan’

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan EXACTLY WHO, terkait rencana badan itu menfasilitasi 120 juta tes cepat antigen dengan harga terjangkau bagi negara-negara berpenghasilan kecil hingga menengah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan WHO yg ada di Indonesia, dan kami juga mohon untuk bisa dapat dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini, agar kita bisa mendeteksi lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita Covid, ” kata Wiku dalam konferensi pers Kamis (01/10).

Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebelumnya mengatakan tes antigen, yang bisa mengeluarkan hasil dalam waktu 15 sampai 30 menit, dihargai sekitar US$5 atau Rp74. 000 per unitnya, sehingga jauh lebih murah dari tes PCR.

Dua tes antigen, merek Abbott (Amerika Serikat) and SECURE DIGITAL Biosensor (Korea Selatan), rencananya akan didistribusikan WHO ke sejumlah negara atas kerja sama dengan seluruh lembaga, seperti Bill & Melinda Gates Foundation.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemerintah berencana membeli tes antigen secara mandiri sama sekali tanpa subsidi WHO, serta berapa melimpah tes antigen yang akan diadakan pemerintah, Wiku, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan pemerintah belum menentukan sesuatu tersebut.

Ia menambahkan pemerintah jadi meninjau produk-produk tes antigen yang ada, termasuk yang tengah dikembangkan Universitas Padjajaran, Bandung.

Ketua Sub-Bidang Dukungan Logistik Medis Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen Agung Hermawanto, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya sudah pernah membeli sekitar two hundred fifity. 000 alat tes cepat antigen merek SD BioSensor.

Merek itu, katanya sudah mendapat izin edar di Indonesia, dan sudah pernah didistribusikan BNPB ke sejumlah daerah yg kesulitan melakukan tes, salah satunya ke Nias.

‘Lebih agresif, proaktif’

Menanggapi tersebut, Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RS Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr. Tonang Dwi Aryanto, mengatakan pemerintah perlu “agresif dalam membeli tes antigen”, mengingat capaian tes Covid-19 Indonesia yang masih rendah.

Ia juga merujuk rilis Kementerian Keuangan Rabu (30/09) lalu tuk memperkuat argumennya bahwa Indonesia seharusnya bisa membeli tes antigen secara mandiri.

“Bicara mengenai kebutuhan, ahora karena ini butuh ya menurut saya harus dilakukan. Toh kita mengetahui bahwa serapan anggaran Covid tuk bidang kesehatan baru 25%.

“Mengapa tidak kita gunakan untuk memilih rapid test antigen? Menurut ya kita harus dalam posisi buat segera mengadakan, tidak harus menunggu n y uwun sewu harga murah, kalau fine ya beli karena kita butuh… Agresif la h , istilahnya, proaktif untuk berusaha mengadakan, ” ujarnya.

Ia juga memberi rekomendasi pada pemerintah untuk memperlakukan siapa pun yang hasil tes antigennya reaktif sebagai pasien Covid-19.

Saat ini, Indonesia baru melakukan tes terhadap sekitar dua juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah tes terendah di dunia, hal yg diakui pula oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa September lalu.

Padahal, tanpa jumlah tes yang cukup, Tonang mengatakan data yang ada semestinya belum bisa digunakan sebagai basis pemerintah mengambil kebijakan.

Meski begitu, Tonang menekankan, standar utama pengetesan Covid-19 tetaplah PCR, lalu pemerintah harus sebisa mungkin meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan tes jenis itu.

‘Hati-hati’

Di sisi lain, pakar biologi molekuler, Achmad Rusdjan Utomo, menyarankan pemerintah untuk terlebih terlebih dulu memverifikasi efektivitas alat tes antigen yang direkomendasikan WHO.

“Coba tunjuk dong Universitas Padjajaran atau Libangkes, coba kita [uji] ulang, nggak perlu banyak, paling pakai 30 sampel positif dan negatif, bener nggak [tesnya efektif] seperti yg diklaim.

“Ini kan konsep kehati-hatian ya, ” ujarnya.

Ia juga menambahkan ketika sudah mengadakan tes antigen itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat tidak membeli alat tes itu secara mandiri, sebagaimana yang marak terjadi pada tes quick antibodi.

Hal itu, katanya, jadi menyebabkan hasil tes tak terekam oleh pemerintah sehingga tak mendukung upaya pengendalian wabah.

Apa beda rapid check antigen dan antibodi?

Penasihat Senior Pimpinan Jenderal WHO untuk Gender serta Kepemudaan, Diah Saminarsih, menjelaskan tes antigen dapat mendeteksi protein computer virus corona saat virus di tubuh seseorang berada di tingkat paling menular.

“Tes itu tepatnya bisa digunakan sebagai alat deteksi dini, ” katanya.

Sementara, tes rapid antibodi mendeteksi antibodi seseorang setelah beberapa waktu melawan virus, dan tak efektif mendeteksi saat-saat awal seseorang terinfeksi virus corona.

Sementara itu, PCR, yang disebut sebagai standar pengetesan Covid-19, bisa mendeteksi material genetik virus yang jumlahnya kecil, sehingga seseorang dapat terus meraih hasil positif Covid-19 setelah malware dalam tubuhnya sudah tidak memiliki daya menginfeksi.