Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi ‘dukung pemberantasan korupsi’

0 Comments
Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi 'dukung pemberantasan korupsi'

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Presiden Joko Widodo membuktikan “mendukung pemberantasan korupsi”, setelah Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

“Pemerintah langsung mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses dasar terhadap pejabat negara yang zaman ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional, ” tutur Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan bahwa Edhy Prabowo sudah ditangkap.

“Benar, ” kata Ghufron pada BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal penangkapan Edhy.

Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu (25/11) sekitar pukul 01. 23 dini hari WIB.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengutarakan ada lima pejabat negara dengan ditangkap, termasuk Edhy Prabowo dan dua pejabat tinggi KKP.

Ditanya apakah itu berkaitan dengan dugaan manipulasi ekspor benih lobster atau benur, Ghufron mengamininya.

“Benar berkaitan dengan ekspor benur, ” ujarnya, seraya mengutarakan bahwa rincian terkait penangkapan bakal disampaikan resmi oleh KPK pada Rabu (25/11).

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkata partainya menunggu KPK membentangkan informasi lengkap soal penangkapan koleganya tersebut.

“Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu, ” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kepada pers.

Di Gerindra, Edhy menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional.

Ekspor benur

Dalam Mei lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut hukum larangan ekspor benih lobster dengan sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 mengenai pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan lalu, majalah Tempo merilis laporan yang menuturkan bahwa KKP telah memberikan izin kepada 30 perusahaan untuk melangsungkan ekspor benur.

Tempo juga menyebut bahwa sejumlah kandidat partai diduga berada di pungkur perusahaan-perusahaan ini.

Kementerian Kelautan serta Perikanan mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dilakukan oleh tim yang dibentuk departemen “sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis)”.

Siapa Edhy Prabowo?

Edhy adalah sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto, jika merujuk riwayat hidupnya dalam situs online KKP.

Sesudah lulus strata satu dari Universitas Moestopo, Jakarta, tahun 1997, Edhy bekerja dan berorganisasi di perusahaan maupun lembaga yang dipimpin Prabowo.

Dalam tahun 1997 Edhy duduk sebagai ketua harian di Perguruan Terlak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Dibentuk tahun 1955, lembaga itu baru diresmikan pada 1987 oleh sejumlah orang, satu di antaranya Prabowo Subianto.

Saat menjadi atlet terlak silat semasa berstatus mahasiswa, Edhy disebut pernah memenangkan sejumlah pertandingan.

Tahun 2007, Edhy bertugas di tempat pengembangan prestasi Ikatan Pencak Pencak Seluruh Indonesia (IPSI). Ia menyelundup induk olahraga bela diri tradisional itu tiga tahun setelah Prabowo Subianto menjadi ketua umum IPSI.

Era ini Edhy menjabat ketua harian, sementara Prabowo masih berstatus karakter nomor satu di IPSI.

Tahun 2004, setelah Prabowo memenangkan pemilihan ketua ijmal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Edhy memimpin bidang pendidikan dan pelajaran organisasi itu.

Dan usai Prabowo membuat Gerindra tahun 2008, Edhy mengepalai urusan bidang kepemudaan serta olahraga di partai itu.

Hingga hari itu, Edhy masih memegang jabatan di tiga organisasi tadi.

Sebelum lolos ke Senayan menjadi anggota DPR tahun 2009, Edhy bekerja di kaum perusahaan yang dibentuk Prabowo.

Setahun sesudah lulus kuliah, Edhy bekerja jadi asisten pribadi direktur utama PT. Nusantara Energy Plant Indonesia. Lima tahun sebelum menjadi anggota DPR, dia masih menjalani pekerjaan tersebut.

Merujuk pemberitaan Tempo , tahun 2005 Prabowo masih menjabat direktur di perusahaan itu.

Edhy selalu pernah menjadi pimpinan di besar perusahaan lain yang dikuasai Prabowo, yaitu PT. Kertas Nusantara serta PT. Kiani Lestari Jakarta.

Berapa kekayaan Edhy?

Para peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2019, Edhy menyebut bahwa korupsi sebagai bandingan. Dia mengingatkan seluruh bawahannya dalam kementerian agar tidak korupsi.

“KKP sebagai salah satu stakeholder di negara itu, bicara korupsi adalah musuh utama kita. Acara Hakordia ini tidak hanya simbol tetapi harus jadi semangat kita dalam menjalankan suruhan, ” kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Harta itu jarang lain berupa delapan tanah & satu rumah seluas 104. 719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edhy juga mempunyai satu negeri dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4. 775 meter persegi. Dia pun memiliki satu rumah dalam kota Bandung.

Harta kekayaan Edhy lainnya berupa kendaraan, yaitu empat motor dan dua mobil.

Apa yang dilakukan Edhy sebelum ditangkap?

Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Konsorsium untuk memperkuat kerja sama tempat kelautan dan perikanan dengan satu diantara lembaga riset di AS.

Kerja sama ini disebut dalam rancangan mengoptimalkan budidaya udang secara berkelanjutan di Indonesia.

Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI ialah organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi pati udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini asosiasi dari Hawai’i Pacific University (HPU) sejak 2003.

Adapun Gerindra, 23 November lalu baru saja menyatakan komitmen menjalankan agenda partai politik antikorupsi yang digelar KPK. Materi di program itu nantinya akan menjelma bagian pada proses pendidikan kandidat partai.

Dalam seremoni yang juga dihadiri enam partai politik lainnya tersebut, Gerindra diwakili sekretaris jenderal itu, Ahmad Muzani.

Artikel ini mau terus diperbarui