Ganjaran untuk korban aksi terorisme: ‘Sejak saya kena bom tahun 2003, sudah tiga presiden ganti, dan kompensasi belum ada sampai sekarang’

0 Comments
Ganjaran untuk korban aksi terorisme: 'Sejak saya kena bom tahun 2003, sudah tiga presiden ganti, dan kompensasi belum ada sampai sekarang'

Institusi Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membentuk tim percepatan penanganan target terorisme masa lalu untuk melacak tenggat waktu pemberian hak para penyintas ini hingga Juni tarikh depan.

LPSK juga mengakui tidak semua korban aksi terorisme zaman lalu mengajukan perlindungan dan akan mendapat kompensasi, kemungkinan karena sudah pindah tempat tinggal atau tidak terdata.

Sementara, para penyintas berharap negeri segera memberikan kompensasi karena sudah terlalu lama menjanjikannya.

Pengamat terorisme, Taufik Andrie mengatakan, waktu tersebut tidak cukup.

Tony Soemarno, 66 tarikh, adalah korban bom JW Marriot, Jakarta Selatan, 2003 silam.

Saat bom membakar sebagian tubuh, Tony dirawat di rumah sakit dekat satu tahun.

Aksi terorisme telah mengambil banyak hal dari tumbuh Tony. “Kalau dihitung satu-satu, haduh, saya bisa bicara dua datang tiga hari, ” katanya pada BBC News Indonesia, Selasa (25/08).

Sesudah pulih dari perawatan, ia kehilangan pekerjaan. Frustrasi karena di piawai produktif ini harus bekerja serabutan menyekolahkan tiga anaknya.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Datang saat ini, Tony pun tidak menerima sepeser pun kompensasi lantaran pemerintah.

“Sejak saya kena bom tahun 2003, sudah tiga presiden ganti, sudah berapa gubernur diganti, dan pelaksanaan (kompensasi) belum berlaku sampai sekarang, ” katanya.

Ditambah sedang, hampir korban-korban bom teroris zaman lalu sudah memasuki usia sendat.

“Para korban bom ini, itu cari uang sendiri-sendiri, ya kalau umurnya masih layak produktif, akan tetapi kalau umur seperti saya, penuh contohnya, sudah tidak produktif teristimewa, korban bom, sudah tak hidup, Anda bisa bayangkan sendiri, ” kata Tony.

Ia mengapresiasi jika negeri segera mengeksekusi kompensasi kepada korban aksi teroris. “Ini pelaksanaannya harus dipercepat, ” katanya.

Dalam tragedi peledak JW Marriot 2003, 12 orang meninggal dunia, dan 150 orang luka.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Begitu biar korban Bom Thamrin 2016, Dwi Siti Romdhoni. Ia mengakui zaman ini yang dibutuhkan korban peledak masa lalu adalah kompensasi.

“Bukan dilihat dari nilai, tapi selayak dan sepantasnya mereka untuk mendapatkan hal tersebut. Karena kalau ditanya apakah mereka puas dengan besaran nilai, menurut saya, semua hendak menjawab tidak. Tak akan pada, karena tidak bisa menggantikan perihal teman-teman semua dengan kondisi sekarang, ” kata perempuan yang familier disapa Dwiki.

Menurut Dwiki, saat ini banyak penyitas bom teroris kemaluan modal usaha, atau memasuki piawai lanjut. Di saat seperti ini mereka membutuhkan bantuan.

Sampai saat itu, Dwiki masih menjalani perawatan tulang lehernya. Saat kejadian bom, lehernya mengalami cidera.

Selain kompensasi, kata Dwiki, kebutuhan penyitas adalah pemulihan dibanding rasa sakit dan trauma. “Karena kesehatan penyintas ini tidak hanya sampai pada saat pasca peristiwa, ini masih ada dalam pemulihan, pengobatan, kontrol, ” katanya.

“Kondisi hamba masih sering nge- drop . Sampai sekarang saya masih berobat. Fisioterapi dalam satu bulan itu minimal tiga kali, ” kata perempuan yang akrab disapa Dwiki.

Namun, selama masa pandemi tersebut, ia hanya sekali saja mewujudkan terapi. Sisanya, Dwiki melakukan terapi sendiri di rumah.

Tony dan Dwiki adalah dua dari ratusan penyintas bom teroris yang belum memperoleh kompensasi.

Padahal kompensasi bagi target bom teroris, salah satunya sudah diatur dalam Undang Undang No. 5/2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Hal ini kemudian diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo, Juli lalu. Aturan ini lebih teknis menjabarkan Pemberian Ganjaran, Restitusi dan Bantuan kepada Bukti dan Korban.

Dalam regulasi ini, mereka yang berhak menerima bantuan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu objek masa lalu (sebelum UU No. 5/2018 disahkan). Kompensasi korban masa lalu ini diberikan langsung sebab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lalu, korban masa saat ini (setelah UU No. 5/2018 disahkan), kompensasi diberikan melalui pengadilan serta warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi terorisme di asing negeri.

Awak percepatan pemberian perlindungan

Baru-baru ini, LPSK membentuk tim percepatan penanganan objek terorisme masa lalu sebagai respon dari Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2020.

“Kami juga kroscek data dengan BNPT dengan Densus data-data terkait para korban meninggal dunia, korban yang luka, ” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/08).

Sebagai lembaga yang berkewajiban mengurus masalah ini, LPSK dikasih waktu hingga Juni 2021 buat mendata korban, termasuk keluarga target dan saksi dari kasus aktivitas terorisme. Data tersebut akan digunakan sebagai daftar, salah satunya buat mendapatkan kompensasi dari pemerintah.

“Masih penuh korban yang belum mengajukan ke LPSK, sehingga kalau ada petunjuk itu mungkin lebih bisa ditindaklanjuti oleh BNPT atau LPSK untuk memberikan informasi mengenai mekanisme bantuan ini, ” lanjut Susi-sapaan Susilaningtias.

Sampai dengan Agustus 2020 LPSK sudah menerima permohonan perlindungan dari 564 Korban Terorisme yang melibatkan setidaknya 65 peristiwa serangan Terorisme di Indonesia.

Dari 65 peristiwa itu, 45 di antaranya terjadi sebelum UU 5/2018 disahkan (masa lalu- red ) diawali Peristiwa Bom Bali 1 2002, dan 19 peristiwa terorisme berlaku pasca UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Terorisme disahkan.

Sebesar 564 pemohon yang mengajukan aplikasi perlindungan ke LPSK tersebut terdiri dari 407 Korban Langsung, 140 Korban Tidak Langsung, 15 orang Saksi, dan 2 lain-Lain.

Tetapi, hanya 489 korban dan bukti yang dikategorikan sebagai terlindung. Pada mereka, telah diberikan program pelestarian yang meliputi perlindungan fisik, perlindungan atau bantuan hukum, bantuan biaya hidup, rehabilitasi medis, psikologis & psikososial, pemenuhan hak prosedural, dan fasilitasi permohonan kompensasi.

Namun, yang mendapat kompensasi LPSK baru sebesar 61 orang Korban dalam 12 peristiwa serangan terorisme dengan mutlak pemberian kompensasi sebesar Rp4. 281. 587. 424.

“Masih terdapat tujuh peristiwa Terorisme dengan 182 Objek di mana Kompensasinya telah diputus oleh pengadilan namun masih menduduki pelaksanaan pembayarannya, ” kata Susi.

Target masa lalu banyak belum terdata

Kompensasi target terorisme masa lalu, langsung disampaikan LPSK tanpa putusan pengadilan.

Kata Susi, saat ini, skema kompensasi untuk kategori peristiwa bom masa berantakan ini masih berada di lengah Kementerian Keuangan. “LPSK meminta perhatian Menteri Keuangan untuk segera mendatangkan persetujuan skema kompensasi dan menyiapkan ketersediaan anggaran untuk pembayaran imbalan, ” katanya.

Para pemohon yang telah berstatus menjadi terlindung atau lulus verifikasi ini diyakini hanya sebagian. Total korban dan saksi dibanding kasus terorisme 2002 – Juni 2018 yang tercatat LPSK yakni 1355. Sebagian yang belum terdata, kini masih dalam penelusuran LPSK, Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88.

Susi mengakui kesulitan pendataan terkait dengan kasus masa lalu, kemungkinan sudah korban sudah berpindah rumah atau tidak meresap dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian.

“Mau nggak mau harus sosialisasi. Salah satunya siaran pers tersebut. Siapa tahu sampai pelosok-pelosok itu pindah, misalnya dulu korban peledak Bali, terus pindah sampai ke Maluku, kan kita nggak terang, ” katanya.

Susi juga meminta korban dan saksi aksi terorisme dengan belum terdata ini, segera melaporkan ke lembaganya. Termasuk, warga Nusantara yang menjadi korban aksi terorisme di luar negeri.

“Kalau WNI itu butuh bantuan, utamanya kompensasi sungguh, kami akan memberikan sesuai dengan PP No. 35 tahun 2020, ” katanya.

Mas kompensasi lambat

Pengamat terorisme, Taufik Andrie menilai pemerintah lambat dalam menghantam pemberian kompensasi kepada para penyitas. Menurutnya, hal ini karena kasus birokrasi, termasuk pendataan korban dan saksi.

“Ketika menyusun PP dan pembaruan dari PP tersebut. Kemudian pada tingkat pendataan. Jadi ada hal-hal yang mungkin luput di- cover di tingkat pendataan, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (25/08).

Direktur sejak Yayasan Prasasti Perdamaian ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak dari para penyitas. Pasalnya, kata dia, selama tersebut pemerintah cukup perhatian terhadap pendidikan anak-anak dari pelaku aksi terorisme.

“Menjadi lebih fair -lah. Karena narasinya sejauh ini konteks terorisme secara ijmal, negara lebih perhatian terhadap pelaku, mantan napi teroris dan keluarganya. Nah, korban kan perlu memiliki dukungan yang sama terhadap anak-anaknya, supaya mendapat iklim yang bertambah baik ke depan, ” sebutan Taufik.