Interpretasi ketua adat Kinipan: ‘Pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di era Jokowi’, tudingan pelopor lingkungan

0 Comments
Interpretasi ketua adat Kinipan: 'Pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di era Jokowi', tudingan pelopor lingkungan

  • Raja Eben Lumbanrau
  • BBC Indonesia

Berulangnya tindakan “kriminalisasi” yang dialami masyarakat adat disebut aktivis lingkungan sebagai bentuk pelegalan negara atas “perampokan” yang dilakukan pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, langsung kita melawan pencuri, tapi dengan masuk penjara kita karena melayani pencuri tersebut. Ini kesesatan berpendapat, ” kata aktivis lingkungan.

Yang dimaksud aktivis lingkungan ini adalah dengan dialami ketua komunitas adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Pusat, Effendi Buhing yang ditangkap oleh aparat keamanan dari rumahnya sebab diduga melakukan pencurian, pemaksaan dan perampasan, Rabu (26/08) lalu.

Dalam kasus itu, menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), juga ada lima warga adat yang “dikriminalisasi” yakni Riswan, Yefli Desem, Yusa (tetua adat), Muhammad Ridwan dan Embang.

Padahal menurut keterangan para aktivis dunia, mereka yang ditahan ini melaksanakan pembelaan diri karena hutan mereka ditebang dan dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan telah mencari jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi belum berhasil akibat apa yang ia sebut “pemerintah daerah yang mempersulit penyelesaian. ”

Masih pada bulan yang sama, tepatnya kira-kira hari usai Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur saat peringatan Kemerdekaan Indonesia, kekerasan terjadi.

Di tempat pokok pakaian adat itu masyarakat menikmati kekerasan. Mereka diusir dan rumahnya dirusak oleh aparat keamanan.

Berdasarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Pertikaian Agraria (TPPKA) – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terdapat 666 kejadian laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

Berdasarkan keterangan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), cuma dalam beberapa bulan, dari Maret sampai awal Juli 2020, sudah terjadi 28 konflik agraria pada Indonesia yang diikuti dengan tindakan “kriminalisasi”.

Sementara itu, berdasarkan data Awak Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terdapat 666 kasus laporan permusuhan agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 besar keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

KNPA pun meminta Pemimpin Joko Widodo untuk turun tangan langsung menyelesaikan konflik argaria tidak berujung itu.

Polisi: Effendi diduga otak pengerusakan

Dalam gambar di atas, beberapa polisi dibanding Polda Kalimantan Tengah terlihat cukup menangkap paksa Effendi Buhing dari rumahnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan Effendi ditangkap karena diduga berperan sebagai otak dari perkiraan tindakan pidana pencurian mesin, pemaksaan dan perampasan dan dugaan pembakaran pos jaga milik PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

“Penangkapan dilakukan sebati prosedur dan dilakukan profesional oleh kepolisian. Saat dijemput, dia jiwa, keluarganya. Ini murni kriminalitas, tak ada sangkut paut dengan apapun, ” kata Hendra saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Kepala Eben Lumbanrau, Kamis (27/8).

Effendi disangkakan Pasal 55 dan 56 KUHP karena diduga turut serta membantu dan melakukan tindak kejahatan dengan ancaman lima tahun kurungan, tambah Hendra.

Saat dihubungi, Hendra mengatakan Effendi tengah dalam penjelajahan menuju Polda Kalteng guna melaksanakan pemeriksaan.

Senada dengan itu, Kepala Hubungan Masyarakat PT SML Wendy Soewarno mengatakan sering kali diganggu oleh Effendi dan teman-temannya.

“Karyawan diancam, pos pantau dirusak, mesin dibakar, alat kerja dirampas. Siap penangkapan Polda Kalteng murni aksi pidana, bukan kriminalisasi terkait hutan adat, ” klaim Wendy.

‘Kriminalisasi’ pejuang lingkungan: Upaya sistematis hancurkan hutan

Namun Komite Nasional Pembaruan Agraria menilai tindakan polisi sebagai wujud kriminalisasi kepada pejuang lingkungan yang melindungi hutan adat dari gempuran investasi pengusaha kelapa sawit.

“Riswan dan Effendi saat itu bakal menghentikan penebangan hutan, melindungi alas. Mereka mengambil dan menahan chainsaw (pemotong pohon), tidak benar dirampas apalagi dicuri. Kalau dicuri seharusnya sembunyisembunyi, ” kata Dimas N Hartono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, di dalam sebuah konferensi pers daring, Kamis (27/08).

Saat konferensi itu berlangsung, cakap Dimas, keberadaan Effendi tidak mampu diketahui.

Dimas mengatakan Effendi serta kelima masyarakat adat Kinipan menentang hutannya dijadikan perkebunan sawit sebab memiliki kekayaan alam tinggi, laksana kayu ulin dan besi berlimpah ruah, dan menjadi sandaran hidup asosiasi adat.

“Hutan itu sebagai pelindung. Ketika daerah aliran sungai Baur Kawa rusak akan merusak Kabupaten Lamandau sendiri. Kinipan tidak sudah banjir, tapi dalam dua tarikh terjadi banjir, padahal di desa, apalagi yang di hiir. Itu mempertahankan adat istiadat, budaya, kawasan dan kehidupan masyarakat, ” kata pendahuluan Dimas.

Kepala Badan Registrasi Daerah Adat (BRWA) Kasmita Widodo mengecap “kriminalisiasi” enam masyarakat adat Kinipan merupakan upaya sistematis dalam menghancurkan hutan dan komunitas adat Kinipan menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan denah adat Kinipan, batas luar wilayah adat punya nama, dan ada petanya, ada sejarahnya. Sehingga tersebut masuk dalam wilayah adat, ” kata Widodo.

Renteta n konflik agraria: Masyarakat adat sebagai ‘jualan’

Berdasarkan keterangan dari Asosiasi Pembaruan Agraria (KPA) hanya di beberapa bulan, dari Maret hingga awal Juli 2020, telah berlaku 28 konflik agraria di Indonesia, yang diikuti dengan tindakan kriminalisasi.

Konflik yang melibatkan antara pengusaha & masyarakat adat itu menunjukan kalau pemerintah hanya menjadikan keanekaragaman budaya dan masyarakat adat sebagai sasaran “jualan” untuk mendatangkan investor.

“Pemerintah mengakui masyarakat adat tapi hanya sebagai kamuflase dan jualan investasi karena kehidupan masyaraktnya diintimidasi, diusir, dikriminalisasi. Indonesia dalam krisis agraria, ” kata Benni Wijaya dari KPA.

Pelegalan atas ‘perampokan’ wilayah adat

Sumber masalah dari rentetan krisis konflik pertanian di Indonesia, menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, dikarenakan kesesatan berpikir negara dalam tahu masyarakat dan wilayah adat.

“Negara memberikan izin legal kepada kongsi untuk beroperasi, tapi hak-hak kelompok dan wilayah adat tidak diakui negara padahal mereka yang menyimpan wilayah adat itu, ” kata Hidayati.

Akibatnya terjadi legalisasi tindakan “perampokan” oleh pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki perampas, terus kita melawan pencuri, tapi yang masuk penjara kita sebab melawan pencuri tersebut. Ini kekeliruan berpikir. Tidak bisa hanya dipandang dari legal formal, perusahaan memiliki izin jadi bisa apa selalu, dan masyarakat adat harus setuju, tidak bisa, ” kata Hidayati.

“Masyarakat selalu di posisi dirugikan, dituduh mencuri, menghalang-halangi, padahal mereka telah dirampok habis-habisan, dibiarkan menderita, bahkan dipenjara. Dan perampokan ini dilegalkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa berbuat semaunya di provinsi adat, ” katanya.

PT SML telah mengantongi surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang izin pelepasan hutan seluas 19. 091 hektare.

PT SML juga dizinkan melakukan kegiatan usaha di awet seluas sekitar 9. 435 hektare oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Untuk itu guna melindungi masyarakat dan wilayah adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta negara untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masyarakat adat yang terbengkalai 10 tahun di DPR.

“RUU itu mangkrak bertahun-tahun, tapi Omnibus Law yang baru saja pegari akan segera disahkan. Kami meminta Presiden Jokowi turun tangan, lekas bertindak serius, memerintahkan polisi menjadikan diri dari konflik, dan berpihak ke masyarakat bukan ke pengusaha, memerintahkan KLHK dan Kementerian Agraria mereview izin-izin yang bermasalah cantik di Kinipan, Besipae dan daerah lainnya, ” kata Rukka.

KSP: K onflik pertanian saat tersebut adalah letupan kasus masa berarakan

Munculnya konflik agraria menurut Utusan II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang membidangi pembangunan manusia, Abetnego Tarigan disebabkan dua hal.

Baru, konflik agraria yang terjadi dalam era Jokowi merupakan letupan kasus-kasus di masa lalu yang tak selesai.

“Isu agraria menjadi lahir karena isu ini menjadi fokus pemerintahan Jokowi sehingga menjadi diekspresikan dan dikeluarkan, padahal penyebabnya terjadi di masa lalu. Kebijakan was-was, kami mendukung percepatan pengakuan negeri adat, ” kata Abetnego.

“Di masa Pak Jokowi, hutan adat itu yang paling banyak diakui. Akan tetapi memang kami mengakui proses pengakuan tanah adat itu tidak mudah, ” kata Abetnego.

Ia mencontohkan di kasus Kinipan misalnya, pemerintah wilayah menjadi faktor penghambat pengakuan daerah adat Kinipan.

“Yang Kinipan ini kami sudah mengundang pertemuan makin ke sana, tapi mandek karena pemda tidak menunjukan itikad tertib menyelesaikan masalah dan mencari solusi, malah menanyakan ke warga legalitasnya, justru legalitas itu tanggung pikiran pemda membantu masyarakat punya kesahihan. Lalu Ketika masyarakat menghentikan jalan itu yang muncul pendekatan ketenangan, ” kata Abetnego.

Faktor ke-2 adalah ketar-ketirnya para pengusaha lahan karena akibat dari ketatnya aturan perizinan dan tata hutan di era Jokowi, bagaikan Peraturan Presiden (Perpes) tentang Reforma Agraria, Perpres Penyelesaian Penguasaan Desa dalam Kawasan Hutan, dan lainnya.

“Selama ini banyak pengusaha yang menggunakan lahan hanya sebagai land banking , cadangan lahan. Mereka khawatir kalau lahan basi yang dulu didapat dengan mudah-mudahan sekarang direview, direvisi, dicabut. Sehingga mereka berupaya melakukan penguasaan serta pengelolaan tanah itu, yang alhasil menciptakan konflik, ” kata Abetnego.

Ke depan, kata Abetnego, KSP akan membicarakan masalah Kinipan & konflik agraria lainnya secara lintas kementerian, seperti dengan KLHK dalam konteks masyarakat adat, Kementerian Agraria dalam konteks pertanahan, dan Departemen Dalam Negeri dalam menyelaraskan pandangan.

“Tidak rumit sebenarnya di Kinipan. Masyarakat tidak setuju untuk bersawit, seharusnya dihargai dan dilindungi, jangan dipaksakan menjadi petani plasma sawit. Seolah-olah dengan mendapatkan izin, perusahaan berhak menyuruh semua masyarakat menjadi petani plasma sawit, padahal mereka mau jadi petani berhutan, ” kata Abetnego.