Jokowi siapkan unit kerja pengerjaan kasus HAM sebagai ‘penyelesaian secara kemanusiaan’, namun dikritik justru ‘melindungi pelaku pelanggaran HAM berat’

0 Comments

Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

19 menit yang lalu

Sumber gambar, Maulana Surya/Antara

Sejumlah keluarga korban meyakini rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP-PPHB) melalui metode nonyudisial sebagai upaya menyimpan pelaku pelanggaran HAM mengandung.

UKP-PPHB akan disahkan melalui Peraturan Presiden, dengan disebut seorang pejabat negeri sebagai bentuk penyelesaian secara “kemanusiaan”.

KontraS menilai langkah-langkah nonyudisial yang pernah dilakukan pemerintah sebagai upaya mengindari pengungkapan kebenaran.

Wakil Kepala Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab mengatakan draf perpres ini tak menjawab persoalan dan rasa keseimbangan keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa lulus.

UKP-PPHB akan dibentuk melalui peraturan presiden. Draf aturan ini telah berada di meja Sekretariat Negara yang sebelumnya dibahas sejumlah kementerian, termasuk Departemen Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

“Sekarang posisi (draf perpres) di Setneg, ” kata Timbul Sinaga, Direktur Gawai HAM, KemenkumHAM, saat menyambut pertanyaan BBC News Nusantara dalam sebuah diskusi terbuka, Kamis (08/04).

“Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan dengan kemanusiaan. Mosok selama itu tidak bisa diselesaikan. ”

Sumber gambar, AFP

Timbul menambahkan prakarsa regulasi tersebut sudah dibahas sejak tahun lalu. Tugas dari bagian ini adalah memenuhi hak dasar keluarga dan target pelanggaran HAM berat bersandarkan kebutuhan mereka.

“Kalau objek mengatakan butuh beasiswa, pelajaran, butuh kesehatan, perumahan, butuh wirausaha, butuh pinjaman pangkal. Tergantung kebutuhan korban. Jika ganti rugi ada batasnya, kalau ini nggak , ” kata pendahuluan Timbul.

Keluarga dan objek pelanggaran HAM berat yang akan dipulihkan hak dasarnya adalah mereka yang terkebat dalam kasus-kasus yang pernah diselidiki Komnas HAM.

Pelanggaran HAM berat era lalu itu yaitu perkara 1965-1966; penembakan misterius 1982-1986; pembantaian Talangsari, Lampung 1989; tragedi Rumoh Geudong dalam Aceh 1989-1998; penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari lain

Kemudian penculikan dan penghilangan orang dengan paksa 1997-1998; tragedi Semanggi I dan II 1998-1999; tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh tahun 1999; Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua tahun 2001; kasus Wamena, Papua 2003; dan tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tahun 2003.

“Jumlah objek pun merupakan kesimpulan daripada Komnas HAM, ” sirih Timbul.

Setelah nanti diteken Presiden Jokowi, pemerintah hendak membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota dari tokoh masyarakat.

“Kita lihat sampai 2024 ini (target) selesai lah semua ini. Sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, ” jelas Timbul.

Dalam perpres itu juga disebutkan bahwa pemerintah tidak bakal mengulangi tragedi pelanggaran HAM berat di masa awut-awutan. Dalam hal ini, prawacana Timbul, tak ada klausul “maaf” dari pemerintah, akan tetapi “menyesali”.

Selain itu, Timbul juga mengatakan peraturan pemimpin pembentukan unit kerja ini tidak menutup kemungkinan belang penyelesaian secara yudisial. “Yudisial, silakan. Kita tidak menyembunyikan itu, ” katanya.

Sejumlah keluarga korban menolak

Sumber gambar, BBC Indonesia

Tetapi, sejumlah keluarga korban pengingkaran HAM berat masa awut-awutan menolak unit kerja ini.

Sumarsih adalah ibu dari Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas pada Tragedi Semanggi I, 1998. “Saya menolak. Karena tuntutan saya jelas, yudisial, ” katanya.

Yudisial yang dimaksud adalah pengungkapan pelaku kebengisan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sejak 2002 kelam, Komnas HAM sudah menyerahkan setidaknya sembilan berkas peristiwa pelanggaran HAM berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Namun, sejak itu pula, berkas-berkas perkara tersebut mengalami proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM & sebaliknya. Berkas perkara itu bisa menjadi modal membuat Pengadilan HAM Ad Hoc.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di pesawat pencari lain

“Perpres ini hanya untuk mengekalkan impunitas… Saya yakin, bahwa pelaku ini akan dilindungi oleh penguasa, oleh negeri, dengan berbagai upaya penyelesaian secara nonyudisial, ” kata pendahuluan Sumarsih.

Selain itu, kiprah nonyudisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM berupa bantuan pelajaran, “Hanya mengulur-ulur waktu menunggu sampai keluarga korbannya banyak yang meninggal, pelakunya serupa mungkin sudah meninggal. ”

Hal senada disampaikan Paian Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan, korban penghilangan paksa 1998. “Harus ada dulu kepastian hukum, bahwa budak itu sudah tidak tersedia, baru ada pemulihannya. Kalau tidak, dasarnya apa? Kalau untuk penghilangan paksa, ” katanya.

Jalan panjang penanganan kasus HAM berat

Sumber gambar, BBC Indonesia

Rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pengingkaran HAM yang Berat menggunakan Mekanisme Nonyudisial bukanlah barang baru.

Pada 2015, Jaksa Agung H. M. Prasetyo sempat menggagas komite rekonsiliasi yang terdiri sejak unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI serta Kemenkumham.

Di tahun yang sama, pemerintah menggagas Komite Pengungkap Kebenaran. Komisi ini juga tak jelas ujungnya, karena menurut Bertentangan “adanya permintaan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan buat memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan. ”

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES

Tahun 2016, digelar simposium sejarah nasional untuk kesusahan 1965. Simposium ini melahirkan rekomendasi yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya suruhan maaf dan juga mas rehabilitasi bagi korban. Namun, rekomendasi ini mendapat penolakan dari pemerintah sendiri.

Masih tahun 2016, Menkopolhukam zaman itu, Wiranto menggagas Lembaga Kerukunan Nasional (DKN). Awak ini lebih menitik beratkan penggunaan pendekatan adat, serta musyawarah mufakat. Pada 2019, pemerintah kemudian membentuk Awak Terpadu Penanganan Pelanggaran PEDOMAN Berat.

Dari semesta gagasan dan tim yang telah dibentuk, menurut peneliti KontraS, Tiolia Pretty, tak ada satu pun jalan untuk mengungkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM.

“Rekonsiliasi ujuk-ujuk tanpa pengungkapan kebenaran, juga nggak jelas. Apa yang direkonsiliasikan? Jika negara nggak mau mengiakan apa yang sebenarnya berlaku, ” katanya.

Komnas HAM: ‘perpres tidak menjawab persoalan’

Sumber gambar, Bettmann/Getty Images

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab, mengaku lembaganya “Tidak pernah dilibatkan, dan tak sudah melibatkan diri” dalam penyusunan rancangan perpres UKP-PPHB.

Sekapur dia, konsep dalam rencana perpres ini cacat dengan hukum, karena unit kegiatan nantinya diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil kesimpulan Komnas PEDOMAN terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Karena secara hukum pidana, hasil penyelidikan Komnas tersebut adalah berkasa pidana. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya, cara pidana, ” kata Amirrudin yang menambahkan “perpres tersebut bukan mau menyelesaikan perkara. Tapi ini, tidak membalas persoalan. ”

Dasar berpikir dalam perpres ini pula dipertanyakan oleh Amirrudin, sebab keadilan bagi keluarga dan korban, “Bukan seperti bagi-bagi sembako atau ngasih sumbangan. ”

“Menempatkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang jadi korban itu ditempat yang tepat sebagai target pelanggaran HAM, bukan fakir miskin minta sedekah, ” kata Amirrudin.