Kebengisan online: Korban revenge porn dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar – ‘Saya berkali-kali mencoba bunuh diri’

0 Comments

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

  • Raja Eben Lumbanrau
  • BBC News Indonesia

13 menit yang berantakan

Sumber gambar, Davies Surya/BBC Indonesia

Kasus penyebaran foto & video intim dengan bahan perempuan sebagai sarana buat mengancam semakin meningkat di Indonesia.

Lupa seorang yang mengaku menemui ancaman seperti ini semasa bertahun-tahun adalah Bunga (bukan nama sebenarnya). Pengalaman itu membuatnya berada pada bintik terendah dalam hidupnya.

“Saat naik mobil sama dia lewat tol dengan kecepatan tinggi, saya coba lompat keluar, tapi ditahan. Rasanya tidak mampu hidup lagi, ” cerita Bunga mengenai apa yang dideritanya.

“Saya menangis tapi tidak keluar air mata, saya depresi hingga tidak bisa berbicara, pandangan kosong, di budi saya hanya satu, pati padam diri, ” kata Bunga. Air matanya mengalir lebat mengingat kejadian itu.

Bunga mengaku mengalami beragam kekerasan verbal dan fisik dari mantan pacarnya, mulai dari menyebutnya sebagai “pelacur”, mencekik, mematok menyebarkan konten seksual ke sosial media sebagai bentuk ancaman.

Tindakan kekerasan tersebut muncul sebagai aksi balasan yang disebut revenge porn atau nonconsensual intimate image s yang dilakukan pelaku karena penyintas ingin mengakhiri hubungan.

Bunga enggan melaporkan peristiwa itu ke polisi karena proses hukum yang lama dan dianggap diskriminatif terhadap perempuan serta potensi risiko pidana dalam UU tentang Pornografi dan UU Data dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bunga hanyalah satu meneladan dari lebih 1. 400 kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2020, berlaku lonjakan tajam pengaduan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, secara kenaikan 348% dari 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 peristiwa di tahun 2020.

Kemudian, berdasarkan data dibanding Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dari ratusan kasus yang ditangani, hanya sekitar 10% berujung ke pengadilan.

Tanpa kerangka hukum yang kokoh, untuk melindungi korban, menurut LBH APIK, pelaku tidak hendak terjerat dan bisa manasuka begitu saja.

LBH SEJATI juga mengatakan kasus kekerasan siber seperti ini meningkat pesat pada masa pandemi Covid-19, dan diperkirakan sebab pengaduan melalui online dengan lebih memudahkan korban.

Meneladan yang mengegerkan publik yakni kasus video seksual dengan menjerat V di Garut, dan Baiq Nuril, kiai honorer di Nusa Tenggara Barat.

Dalam banyak peristiwa, berbagai organisasi menyebut perempuan selalu menjadi korban.

Program Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Erotis (RUU PKS) menjadi solusi mendesak yang harus diundangkan dalam melindungi perempuan, sebutan Komnas Perempuan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menanamkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Preferensi 2021.

Sementara polisi menetapkan bahwa korban tidak perlu takut untuk melapor karena ada prosedur penanganan sebab polisi wanita (polwan) mulai dari pemeriksaan hingga penyembuhan trauma.

Pemerintah, melalui Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum menyerahkan komentar terkait upayanya dalam mengatasi peningkatan KBGS.

Sumber gambar, Davies Surya/BBC Indonesia

Bunga yang kini berusia pertengahan dua puluhan tahun, mengenal mantan pacarnya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan menjalin hubungan yang sangat dekat saat kuliah.

Mereka lalu melayani hubungan seksual, kemudian merekam serta memfoto keintiman tersebut.

“Saya melakukan hal sangat bodoh karena awalnya beta pikir sama dia sekadar, calon suami saya, semua saya kasih. Entah suka difoto, divideo, sesenangnya tempat, ” kata Bunga dengan merahasiakan hubungan itu ke orang tuanya.

Tidak disangka, ternyata foto dan gambar itu menjadi alat kerawanan untuk “mengurung” Bunga.

“Awalnya hubungan kami cara. Tapi kemudian dia melarang tidak boleh berteman, tidak boleh ikut aktivitas kampus, pokoknya semua dibatasi, sampai akhirnya tidak tahan dan minta putus. Kami oleh sebab itu sering berhantam.

“Semakin toxic , dia bilang saya anjing, rendah, pelacur, parah banget. Masalah kecil jadi besar, ” katanya.

“Seperti rumor dalam sangkar, kalau kami di dalam sangkar dia baik-baik saja, tapi kalau aku keluar, dia bisa mengamuk, ” ujarnya.

Bunga pun pernah mengalami kekerasan fisik. “Saat di mobil, saya minta putus, tempat tidak terima lalu mencekik saya. Kaca mobil datang retak dilempar barang sama dia. Saya sangat curiga, ” tambah Bunga.

Mantan pacar selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto intim jika Bunga tidak menurut.

Bunga menyingkapkan, saat di kampus, dia pun pernah diseret ke mobil disaksikan banyak orang.

“[Dia] sambil teriak akan menyebarkan foto-foto saya. Sudah miring apa ya? Semua orang tahu dan lihat, saya malu banget. Terus, tempat juga sering lempar kondom ke rumah saya untuk mengancam, ” katanya.

Tidak bisa cerita ke keluarga ditambah mengalami kekerasan dan ancaman, Bunga taat dan mencoba untuk menyudahi hidupnya.

“Rasanya itu takut setiap hari, sedia gila dan bunuh muncul saja, sudah tidak piawai lagi. Berkali-kali saya buka pintu mobil, mau lompat, saat melaju kencang pada tol. Tapi ditahan serupa dia, ” katanya.

“Jiwa raga saya hancur, tidak bisa tidur, serta tidak tenang karena langgeng harus disamping dia, ” tambahnya.

Bunga melewati waktu empat tahun kuliah bersama dengan mantan pacarnya di bawah tekanan.

“Setiap hari saya menimbulkan putus, tapi bukan usai, malah perilaku kasar yang muncul, dari ucapan, kesibukan hingga ancaman, jadi pelik banget, ” katanya.

Kekerasan terus terjadi hingga Kembang lulus kuliah dan berjalan.

“Dia datang ke kantor dan tarik-tarik saya. Saya dimarahin di mobil. Hamba menangis tapi tidak keluar air mata. Saya depresi hingga tidak bisa bersuara, pandangan kosong, di budi saya hanya satu, bunuh diri, ” kata Kembang.

“Dia selalu mengancam akan share foto serta video, kesempatan ini ke pemimpin kalau saya minta pudar, ” katanya.

Melawan ketakutan

Sumber gambar, Getty Images

Bertahun-tahun dalam posisi tertindas, akhirnya Bunga berani mengakhiri hubungan dengan bantuan temannya.

“Tiap malam saya menangis dan berdoa. Saya tak sanggup lagi seperti itu, tidak tahan lagi, mampu gila, hidup tidak jelas, tidak bisa diam. Dan akhirnya muncul keberanian, saya putusin dan tinggalkan dia, ” ujarnya.

Dampaknya, Bunga mengalami teror, penguntitan, maka ancaman dari mantan pacarnya.

Bunga lalu memeriksa bantuan dan bertemu secara LBH APIK pertengahan tarikh lalu.

“Kami mengirimkan surat somasi ke tempat, dan tidak lagi diteror dan diikuti, namun cuma sementara, ” katanya.

Ancaman kemudian beralih ke tindakan. Foto-foto bernuansa seksi Bunga diunggah ke baik media.

“Baru-baru ini dia buat akun palsu dan unggah foto tubuh saya bernuansa seksual. Di akun pribadinya, dia upload foto saya, dan menghina saya, ” katanya.

“Saya takut berdampak ke keluarga, lingkungan kerja aku, saya akan malu, makin kehilangan pekerjaan, ” katanya.

Bunga pun berdiskusi secara LBH APIK dan disarankan untuk lapor ke petugas, namun tidak dilakukan.

“Lapor polisi itu prosesnya lama, tidak mudah dan menyita waktu. Mayoritas polisi juga pria jadi kurang nyaman. Lalu, perlu bukti dan saksi yang sulit dikumpulkan, belum lagi ancaman dibanding pelaku, ditambah saya sendirian.

“Jadi saya memilih menerima saja sekarang. Tapi kalau situasi sangat payah mungkin saya akan ke kantor polisi, tapi sekarang saya berusaha untuk tak, ” kata Bunga.

Temperamen jiwa muda, aktif, serta ceria Bunga luntur akibat bertahun-tahun hidup dalam ancaman.

Bunga sekarang menjelma pribadi yang tertutup, menjadikan diri dari pertemanan & memiliki trauma jika tersedia yang mendekat.

“Jadi seperti ada benteng pinggiran ke orang lain, selalu curiga, ” tutupnya.

LBH APIK: K asus meningkat 1000 kali lipat

Sumber tulisan, Davies Surya/BBC Indonesia

Adjuster publik dari LBH TERTIB, Husna Amin, mengatakan, corak kasus kekerasan seperti yang dialami Bunga meningkat intelek di masa pandemi virus corona.

“Hingga 1000 kala lipat, sebelumnya hanya 54 kasus, sekarang sudah lebih dari 400 lebih, mulai dari Jabodetabek, kota mungil hingga WNI di asing negeri. Setiap hari hampir ada 2-3 kasus pegari ke LBH APIK buat KBGS, ” kata Husna yang mendampingi kasus Bunga.

Namun, kata Husna cuma 10% dari korban yang melapor kasusnya ke negara penegak hukum.

“Alasanya karena tidak mendapat support system baik dari rumpun atau lingkungan dekat, proses hukum panjang dan tidak berpihak pada perempuan. Selain itu korban juga gamang dipidana karena bisa dijerat UU Pornografi dan UU ITE, seperti kasus pada Garut dan Baiq Nuril, ” katanya.

Padahal kata Husna, mantan pacar Bunga dapat dijerat perkara berlapis seperti penguntitan, risiko dan penyebaran konten pribadi, pemalsuan identitas serta pencurian data pribadi.

Husna menyebut, hingga kini tak ada upaya dari negeri dalam melindungi perempuan dengan terus dia sebut menikmati kriminalisasi.

“Tapi karena tidak ada aturan perlindungan bagi korban, si pelaku bebas begitu saja. Fakta kekerasan hanya jadi bukti, tanpa solusi, dan korban akan terus berjatuhan. Solusinya adalah melalui pengesahan RUU PKS, ” ujar Husna.

‘UU Pornografi, membabi buta mengawasi setiap kamar’

Sumber gambar, Getty Images

Kasus seperti Bunga, patuh seorang kuasa hukum urusan yang menyangkut gambar karib, menunjukkan sikap semena-mena negara.

“Negara telah masuk ke kamar-kamar warga negaranya menyoroti apa yang mereka kerjakan, membabi-buta menyerang secara seenaknya ke siapa saja. ”

Itu adalah ungkapan ekspresi kekecewaan Asri Vidya kepada UU Pornografi yang menyebabkan kliennya V, terpidana kejadian video seksual di Garut, yang dia klaim sebagai korban perdagangan manusia tetapi kini justru dipenjara.

V divonis tiga tahun penjara karena melanggar Pasal 8 UU Pornografi yang bersuara ‘setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung isi pornografi’.

Asri yang menyelamatkan V secara cuma-cuma ataupun pro bono menggugat pasal itu ke Mahkamah Konstitusi – walaupun akhirnya ditolak.

“Dia itu menikah siri saat 16 tahun, masih anak, dengan suami yang memiliki kelainan seksual dan menjadi korban perdagangan manusia, diperjualbelikan ke teman suami dan videonya dijual.

“Klien saya dipersekusi dua kali, dipenjara karena dianggap jadi model pornografi padahal dia korban & dicap pekerja seks di masyarakat, ” katanya.

Menurut Asri, UU Pornografi memiliki kekuasaan berlebih & melanggar hak privasi setiap warga negara.

“Kalau suami istri berciuman lalu mendirikan foto atau video, kemudian mereka cerai, dan memotret itu tersebar, bisa dipenjara mereka, bayangkan? Terus, siapapun bisa melapor termasuk negara itu sendiri, ” katanya.

Setelah upayanya ditolak MK, ujar Asri, kini tumpuan akan aturan perlindungan untuk perempuan korban kekerasan seksi seumpama “lilin kecil yang hampir redup”.

“Beban & penyiksaan yang dialami perempuan merupakan tanggung jawab DPR sebagai pembuat UU Pornografi yang tidak memikirkan ke depan, dan tidak mengikuti rakyat, ” katanya.

Mengapa tren KBGS meningkat?

Sumber gambar, ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Berdasarkan catatan akhirusanah Komnas Perempuan pada 2020, terjadi lonjakan tajam dakwaan KBGS yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, dengan kenaikan 348% dibanding 490 kasus di tahun 2019 menjadi 1. 425 kasus di tahun 2020.

Ancaman hingga kesibukan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan transmisi materi seksual untuk meniadakan korban adalah dua jenis KBGS yang paling penuh dilaporkan, baik oleh bekas pacar ataupun oleh akun yang anonim.

Kebengisan yang dilakukan terutama sebab mantan pacar dan mantan suami itu mengalami pengembangan tajam dari 120 peristiwa di tahun 2019 menjadi 329 kasus pada 2020.

“Kekerasan ini muncul tidak lepas dari relasi tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadikan awak perempuan sebagai objek ataupun komoditas dan teknologi memudahkan dan mempercepat itu, ” kata komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.

Di tengah peningkatan kebengisan KBGS, kata Aminah, perangkat hukum belum cukup menyimpan korban.

“Contoh, ada sepasang pacar atau suami istri yang melakukan aktivitas seksual lalu didokumentasikan, lalu tersebar ke media sosial, atau juga seperti pemerkosaan yang diunggah live streaming . Itu berpotensi terkena UU Pornografi walaupun ternyata adalah target, ” kata Aminah.

“Ada juga kasus, korban cukup video call sama pacarnya lalu direkam bapak kos dan diunggah ke sosial media. Sebenarnya kan minus izin, tapi bagaimana menegakkannya? ” tambah Aminah.

Sementara itu, SAFENET mengecap, penyebaran konten intim non-konsensual adalah kekerasan yang memutar banyak terjadi dengan karakter yang bermacam-macam.

Berangkat dari untuk mengintimidasi objek agar patuh (intimidasi mental dan emosional), memeras target dengan motif uang, mengekspolitasi korban secara seksual buat mau memproduksi konten-konten menunjukkan korban telanjang (untuk dijual ke orang lain), serta lainnya.

Apa dengan harus dilakukan para korban?

Sumber gambar, DASRIL ROSZANDI/NURPHOTO MELALUI GETTY IMAGES

Menunjuk pada kasus Bunga & korban lain yang merasai kekerasan yang sama, Komnas Perempuan memberikan beberapa rekomendasi, lanjut komisioner Komnas Hawa Siti Aminah Tardi.

Pertama, amankan barang masukan baik berupa screen shot maupun URL. Kedua tuntas komunikasi dengan pelaku buat keluar dari kontrol. Ke-3, cari bantuan layanan kaidah dan psikologis.

“Setelah itu diskusikan dan putuskan langkah selanjutnya, baik carik hukum, somasi atau mediasi. Saya rekomendasikan buka website awaskbgo. id atau dalam Instagram taskforcekbgo, ” katanya.

“Yang harus ditekankan bahwa ini bukan kelengahan korban, jangan tunduk terhadap kontrol pelaku, dan jangan takut dengan hukum sebab banyak yang akan menemani dan membantu, ” katanya.

Apa solusinya sejak sisi aturan?

Solusinya yang paling mendesak dari sisi aturan, menurut Aminah, adalah pengesahan RUU PKS yang saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 di DPR.

“Dalam RUU itu, intinya kami mendorong ketidakberlakuan Kausa 8 UU Pornografi serta Pasal 27 UU ITE dalam RUU PKS. Artinya, perempuan yang tidak akur konten intim disebarluaskan ialah korban sehingga tidak boleh dikriminalisasi dengan pasal atau tuduhan apapun, ” katanya.

Menurut Aminah, UU Pornografi saat ini disusun tanpa mempertimbangkan pola kebengisan terhadap perempuan.

Sumber gambar, UGC

“Sepanjang tersedia wajah perempuan maka bisa diterapkan, padahal bisa siap ia ada korban. Haluan awal UU Pornografi itu adalah untuk industri pornografi, bukan untuk pembuatan awak, ” katanya.

“DI UNDANG-UNDANG Pornografi jelas kalau untuk koleksi dan buat sendiri tidak dipidana, karena diberlakukan untuk industri, tapi keberlakuan hukum tidak hidup pada ruang hampa, ” katanya.

Sementara itu, tambahnya, untuk UU ITE sering kali digunakan sebagai media pembalasan dari pelaku kekerasan seksual kepada korban, kaya yang dialami Baiq Nuril.

DPR akan fokuskan RUU PKS

Sumber tulisan, UGC

Ketua Panja RUU PKS DPR Willy Aditya mengatakan akan memprioritaskan pembicaraan RUU PKS yang menjelma prolegnas prioritas 2021.

Alasannya, tambah Willy, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang memadai terhadap kekerasan seksual secara online, perzinahan, hubungan sejenis, perspektif alat penegak hukum berbasis seks, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

“Dengan fokus pada perspektif kepada korban yang selama itu dianggap tabu dalam kultur kita. Fenomena gunung es meningkat signifikan, kekerasa seksual online perlu dikhawatirkan, itu yang paling penting, ” katanya.

Terkait tudingan bahwa DPR yang paling bertangung jawab terhadap munculnya banyak perempuan yang dikrimininalisasi akibat UU Pornografi, Willy mengutarakan DPR akan melakukan perbaikan melalui RUU PKS.

“Dimana nanti tumpang tindihnya dengan RUU Pornografi, UU ITE, UU Perkawinan, KUHP. Kami benar-benar akan menyelenggarakan hearing kepada publik secara komprehensif dari semua bagian, ” katanya yang mengecap draf usulan RUU PKS ditandatangani oleh mayoritas anggota.

Apa tanggapan polisi?

Saat dikonfirmasi mengenai kausa Bunga tidak melapor ke polisi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Penuh Raden Prabowo Argo Yuwono meluruskan bahwa polisi telah mempunyai aturan terkait pengerjaan kasus tindak pidana dengan melibatkan perempuan.

“Polisi sudah mempunyai aturan kalau dalam penanganan oleh polwan. Semua kepala yang mengerjakan perempuan dan anak sebab polwan, ada tim trauma healing juga. Lalu, ruangan pemeriksaan berbeda dengan ruangan penyidikan lainnya, ” sebutan Argo melalui pesan singkat.

Argo mengatakan, menurut petunjuk yang dimiliki polisi, keenganan korban kekerasan seksual online melaporkan ke polisi bertambah disebabkan karena rasa malu.

“Korban enggan mengetengahkan karena malu kalau aibnya ketahuan orang, yang mengabulkan ada hubungan kekerabatan. Mungkin yang ditanya belum sudah lapor? Belum pernah melapor kok sudah bisa rencana? ” kata Argo.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Hawa dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Vennetia R Dannes, belum memberikan komentar terkait jalan pemerintah dalam mengatasi pengembangan KBGS, khususnya kekerasan tanggapan seksual ( revenge porn atau nonconsensual intimate images ).

Sumber gambar, BPS

Berdasarkan inspeksi KemenPPPA dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, sebanyak 33, 4% hawa usia 15-64 tahun Indonesia telah mengalami kekerasan wujud dan atau kekerasan seksual selama hidupnya, dengan jumlah kekerasan fisik sebanyak 18, 1% dan kekerasan seksi 24, 2%.

Kemudian, sejumlah 42, 7% kekerasan molek secara fisik dan seksi dialami oleh perempuan dengan belum menikah dimana pelaku adalah pacar, teman, konco kerja, tetangga, dan karakter lainnya.

Meniti layanan psikologi SEJIWA, KemenPPPA memberikan pendampingan bagi para perempuan dan anak terdampak Covid-19, seperti perempuan korban KDRT, perempuan dalam status darurat dan kondisi khusus, perempuan pekerja migran, hawa disabilitas, serta anak dengan memerlukan perlindungan khusus.

Masyarakat dapat konsultasi dengan tenaga psikolog melalaikan hotline 119 ext. 8 yang juga merujuk kepada hotline unit pengaduan Departemen PPPA (0821-2575-1234/0811-1922-911) atau melalaikan s itus dakwaan.

Anda juga dapat melaporkan urusan yang Anda alami sendiri atau yang A nda saksikan kepada LBH BERSIH (Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keseimbangan melalui situs pengaduan .