Kepala Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

0 Comments
Kepala Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

9 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak boleh ada umum yang semena-mena melanggar hukum, tetapi di sisi lain aparat patokan wajib menggunakan kewenangannya secara adil dan terukur.

Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi perkara wartawan tentang pembunuhan empat orang sipil dalam kasus terorisme di Sigi, Sulteng, dan tewasnya enam orang anggota Front Pembela Agama islam (FPI) dalam bentrokan dengan polisi.

Versi polisi menyebutkan enam bagian FPI itu ditembak mati, sebab berusaha menyerang petugas kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menyebutkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden tersebut kemudian menimbulkan kritikan para pegiat HAM yang menyebut tindakan kepolisian sudah melewati batas. Namun beberapa lainnya dapat memahami langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan antara polisi serta anggota FPI ini terjadi setelah pimpinan FPI Rizieq Shihab menolak pemanggilan polisi terkait acara ijab kabul anaknya yang menghadirkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Belakangan, Rizieq menyetujui memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kini dia ditahan di Polda Metro Hebat.

Barang apa pernyataan lengkap Presiden Jokowi?

Dalam awal pernyataannya, Presiden mengatakan, sebagai negara hukum, sudah seharusnya asas harus ditegakkan dan dipatuhi untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negeri.

“Jadi, sudah merupakan kewajiban alat penegak hukum untuk menegakkan kaidah secara tegas dan adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) cepat, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, abdi hukum itu dilindungi oleh lembaga dalam menjalankan tugasnya, “ujar Pemimpin, seperti dimuat dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Berdasarkan hal itulah, demikian Presiden, tidak boleh ada anggota masyarakat yang semena-mena menyalahi hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa dan negara”.

Dalam situasi inilah, aparat hukum “tidak bisa gentar dan mundur sedikitpun” pada melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat tetap lindungi HAM’

Namun demikian, dalam mematuhi tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak hukum “wajib memasukkan aturan hukum dalam menjalankan tugasnya”.

Amtenar hukum juga wajib “melindungi sah asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan kesimpulan perihal proses penegakan hukum, presiden meminta semua pihak menggunakan metode hukum yang ada, yaitu melalui proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, masyarakat dapat memberikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia.