Majikan kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, akankah tampil dalam pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta?

0 Comments

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

20 April 2021

Diperbarui 29 menit yang lalu

Sumber gambar, Reuters

Min Aung Hlaing, kepala militer yang berada pada balik kudeta Myanmar dikenal akan hadir dalam pada pertemuan para pemimpin ASEAN, pada Sabtu (24/04), dalam Jakarta—pertemuan pertama sejak kudeta Februari lalu.

Ujung bicara Kementerian Luar Daerah Thailand, Tanee Sangrat, mengutarakan sejumlah kepala negara tercatat Jendral Hlaing akan tampil. Namun juru bicara Kemenlu Indonesia, Teuku Faizasyah, mengutarakan, kepastian kehadiran jendral tersebut baru diketahui hari Sabtu (24/04).

Rencana kehadiran Hlaing banyak ditentang oleh para aktivis dan politisi pro-demokrasi yang membentuk pemerintahan sepakat, National Unity Government (NUG), April ini.

NUG mendesak negara-negara tetangga untuk tidak mengakui junta dan meminta perundingan sebaiknya dengan bagian mereka.

Dalam antara aktivis yang mendekati kehadiran sang jendral, termasuk Kyaw Win, direktur badan HAM yang berkantor di London, Burma Human Rights Network (BHRN).

“Apakah Presiden Jokowi akan berjabat tangan dengan Min Aung Hlaing yang melakukan pembunuhan Rohingya dan membunuh 700 orang Burma lainnya, ” cuit Kyaw Win. “Undanglah pemerintahan NUG. ”

Tetapi belum ada tanda-tanda apakah sang jenderal maupun pihak pro-demokrasi yang menentangnya bakal segera berkompromi. Lantas, apakah Pertemuan ASEAN mendatang mampu mengakhiri pertumpahan darah dalam Myanmar?

Kekerasan di Myanmar masih terus terjadi dan ASEAN sendiri terpecah pada mencapai konsensus untuk positif mencari jalan menangani krisis di Myanmar.

Sejauh tersebut, kepala negara yang datang termasuk Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dan PM Vietnam, Pham Minh Chinh. Adapun PM Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan akan diwakili Don Pramudwinai, yang selalu menteri luar negeri.

Dalam beberapa pekan terakhir, tentara Myanmar telah menggunakan granat lontar atas warga biasa dan jet-jet tempur di dalam melawan kaum pemberontak di sejumlah daerah.

Banyak pengamat yakin bahwa negara ini berada di periode status “negara gagal”.

Sumber gambar, AFP via GETTY IMAGES

Karena yakin bahwa rangkaian sanksi ekonomi dengan telah diterapkan hanya bakal berdampak terbatas bagi arahan militer Myanmar, pemerintah negeri2 di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur telah mengimbau mitra-mitra mereka pada Asia Tenggara untuk memimpin upaya mengatasi krisis.

Sekilas mereka tampaknya punya banyak alasan untuk melakukannya: situasi Myanmar merupakan ancaman terbesar bagi keamanan Asia Tenggara sejak bentrokan antara Thailand dan Kamboja satu dekade lalu.

Sikap ASEAN terbelah

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Terlepas daripada risiko arus pengungsi besar-besaran atau bahkan perang ahli, kesepuluh anggota ASEAN berselisih soal apakah akan membangun pertemuan. Ada tanda-tanda terang perpecahan antara pemerintah yang ingin mengambil tindakan & yang tidak.

Empat negeri secara khusus telah mendesak adanya intervensi. Pada 31 Maret, menteri luar negeri Singapura, Malaysia, Indonesia, & Filipina mengunjungi China, yang diyakini membahas Myanmar. Sebagai ketua ASEAN saat tersebut, Brunei Darussalam juga aktif dalam menyusun pernyataan bersama-sama yang menyatakan keprihatinan.

Malaysia telah menolak untuk mengakui junta militer sebagai negeri yang sah. Dalam pernyataannya, Malaysia mengacu pada “otoritas militer di Myanmar” dan terus menyerukan pembebasan atas “Penasihat Negara Aung San Suu Kyi” mengacu di dalam gelar resminya sebelum dikudeta.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyebut penindasan militer terhadap aksi-aksi protes merupakan langkah yang “tidak dapat diterima”.

Tetapi menjelma pertanyaan soal sikap negara2 tetangga lainnya: Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam.

Secara khusus perhatian difokuskan di Thailand dan Vietnam. Seorang analis Asia Tenggara mengutarakan diplomat dari negaranya mengelirukan Bangkok dan Hanoi untuk penundaan dalam mencapai kondisi bersama di ASEAN.

Masih belum jelas apakah Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan hadir dalam KTT nanti. Menurut pengamat Thailand dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, “Pemerintahan Prayuth nisbi diam” atas isu Myanmar.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images

Menurut tempat, ada dua faktor di balik sikap pemimpin Thailand itu. Salah satunya, Prayuth sendiri adalah mantan jenderal yang berkuasa lewat kudeta militer.

Faktor lain ialah “Thailand punya kepentingan jelas yang dipertaruhkan, tidak terkecuali impor gas alam yang menyediakan sekitar 30% untuk listrik Thailand. ”

Pertimbangan lain soal pemerintah Thailand datang dari Pavin Chachavalpongpun dari Universitas Kyoto pada Jepang. “Thailand dan Myanmar ibarat kembar yang dipisahkan saat lahir, ” ujarnya.

“Militernya saling memperhatikan mulia sama lain dan meniru cara memperkuat diri di dalam perpolitikan. Saya melihat mereka mencoba membuat aliansi iliberalisme di kawasan ini. ”

Vietnam pun setali 3 uang. Pimpinan di Vietnam berhubungan erat dengan mitranya di Myanmar. Perusahaan telekomunikasi milik militer, Viettel, punya sejumlah kerja sama luhur dengan militer Myanmar, nilainya lebih dari US$1 miliar.

Duta Besar Vietnam buat Perserikatan Bangsa Bangsa, yang kini memimpin Dewan Kesejahteraan PBB, Dang Dinh Quy, sudah mengatakan bahwa negaranya menentang penggunaan sanksi universal atas junta militer, seraya mengatakan “kita perlu membawabawa semua pihak yang bersangkutan di Myanmar, jadi kita akan membuat siapapun merasa dikucilkan. ”

Baik Vietnam dan Thailand, bersama Laos, China, India, Bangladesh, Rusia, dan Pakistan mengirim penguasa senior militer untuk menghadiri perayaan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada 27 Maret lalu, walaupun pada hari yang sama puluhan pemrotes ditembak mati di bervariasi kota.

Dianggap peluang berpasangan

Bagi pemerintah yang kala dikritik oleh masyarakat universal soal situasi hak asasi manusia di negara mereka, krisis Myanmar dipandang sebagai peluang ganda.

Pertama, gawat ini menjadi momen untuk menegaskan prinsip ASEAN, yakni “non intervensi’ atas perkara dalam negeri salah satu anggotanya.

Kedua, hal itu serupa merupakan momen saat menggubris internasional biasanya tengah berkutat pada, contohnya, Kamboja sehingga fokusnya kini teralihkan.

Sumber gambar, Getty Images

Pemerintahan Hun Sen mungkin pusat menikmati berkurangnya sorotan masa para diplomat Eropa kini justru mendorong tindakannya terhadap junta Myanmar.

Sikap ASEAN tampaknya terbelah dua: kurun negara-negara ‘daratan’, yang dengan geografis lebih dekat ke China dan menentang intervensi di Myanmar, serta negara2 ‘maritim’ – yang posisinya jauh dari China & memilih mengambil tindakan.

Dari negara-negara maritim itu, Indonesia telah berupaya keras menggalang respons kolektif atas kritis di Myanmar.

Presiden Joko Widodo telah mengimbau sesama pemimpin untuk menyepakati kondisi kerja ASEAN dalam menuntaskan kekerasan, mengirim bantuan kemanusiaan, dan memulai kembali perbincangan di antara pihak-pihak dengan bertikai.

Skenario terbaik serta terburuk

Evan Laksmana daripada Centre for Strategic and International Studies di Jakarta mengatakan bahwa ‘skenario terbaik’ adalah ‘membentuk suatu rangkai tugas untuk mendukung & memfasilitasi proses tersebut. ‘

Sedangkan ‘skenario terburuk’, menurutnya, adalah “memberikan legitimasi pada rezim yang melakukan kudeta dengan mengundang Jenderal Senior untuk datang namun tak mendapatkan komitmen yang mampu dijalankan demi mengakhiri kekerasan dan memulai kembali dialog. ”

Bagi Indonesia serta pemerintah lainnya yang menginginkan proses rekonsiliasi dimotori ASEAN di Myanmar, pembicaraan KTT nanti akan krusial. Patuh seorang diplomat utama sejak suatu negara ASEAN, “Kami hanya berharap ASEAN mampu menjadikan KTT ini bukan sebagai undangan bagi kepala pemerintah, namun sebagai sewarna panggilan. ”

Dalam sebutan lain, pengaturan foto beriringan antar-pemimpin memang penting, tapi penting juga mengupayakan kata sepakat di atas kertas. Duta itu yakin Jenderal Min Aung Hlaing akan benar sedikit setuju.

Sumber gambar, Getty Images

“Beliau bakal menyampaikan pidato, menguraikan jadwalnya, menawarkan visa kunjungan yang diatur” dan berharap bisa menghindari tindakan lebih sendat.

ASEAN selama ini bangga akan kemampuannya untuk mendekati ketimbang memaksa, namun daya itu jadi sangat lesu bila organisasi itu tak kompak.

Membujuk sembilan Negara anggota lain untuk menjemput sikap yang solid akan sama menantangnya dengan mendekati junta Myanmar untuk memadamkan krisis.

Bill Hayton, peneliti lembaga kajian Chatham House, London , turut berkontribusi pada artikel ini.