Mandalika: Pembangunan proyek termasuk gelanggang dituding melanggar HAM, ‘Hak belum dipenuhi tapi pendirian jalan terus, ini pemaksaan’

0 Comments

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

9 jam yang cerai-berai

Sumber tulisan, Jarang Foto/Aprillio Akbar

Proses pembebasan tanah mega-proyek pembangunan pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, ditunding melanggar hak asasi manusia (HAM) penduduk lokal.

Kuasa lembaga salah satu warga dengan dirugikan atas pembangunan tersebut mengatakan, pelanggaran HAM berlaku karena tidak terpenuhinya sah warga dan terus dilakukannya pembangunan dengan melibatkan amtenar penegak hukum.

Sebelumnya, tudingan akan adanya pelanggaran HAM di lokasi dengan akan dibangun Sirkuit MotoGP itu juga disampaikan sebab sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM.

Spesialis tersebut menyampaikan bahwa di dalam proses pembangunan itu telah terjadi perampasan tanah dengan agresif, penggusuran dan pengusiran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, intimidasi, dan kerawanan serta tidak ada ganti rugi.

Polda NTB membantah tudingan tersebut dan menjelaskan proses penyelesaian dilakukan secara humanis, menjunjung tinggi budaya lokal dan mengedepakan proses hukum.

Situasi senada juga diungkapkan sebab Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) PBB yang membicarakan bahwa para ahli PBB itu salah mengartikan kejadian sengketa hukum terkait pemasaran tanah dan memasukannya ke dalam narasi palsu dan hiperbolik.

Bank Investasi Infrastruktur Asia (The Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mendanai proyek itu serupa menegaskan telah mematuhi kaidah lingkungan dan sosial serta merespon “dengan cepat” keluhan yang muncul.

“Laporan akhir tidak menemukan bukti dugaan pemaksaan, penggunaan kebengisan langsung, dan intimidasi terpaut dengan pembebasan tanah & pemukiman kembali, ” di dalam sebuah pernyataan AIIB dilansir dari Reuters.

‘Pemaksaan’ pembangunan

Sumber gambar, Dwi Sudarsono

Pemerintah menargetkan pembangunan sirkuit MotoGP sepanjang 4, 32 kilometer dan fasilitasnya dalam Mandalika akan selesai di dalam Juli mendatang.

Tetapi hingga kini, proses penyelamatan lahan dan pemenuhan benar warga lokal disebut sedang bermasalah.

Bahkan, seorang kuasa hukum dari warga lokal yang tanahnya “dirampas” menyebut terjadi dugaan pelanggaran HAM.

“Terjadi pelanggaran HAM yaitu pemaksaan untuk membentuk sirkuit MotoGP, padahal pelepasan hak warga belum lengkap dan mereka masih susunan di lahan itu, ” kata Dwi Sudarsono Pengaruh Hukum Sibawaih, warga dengan mengklaim belum mendapatkan kekayaan dari pembebasan lahan Gelanggang Mandalika kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Selasa (06/04).

Karenanya, warga yang tidak cakap pindah kemana harus kematian mata pencaharian akibat bentang zona yang rusak karena dibangun jalan sirkuit yang mau mengelilingi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Kemudian, akses pendidikan bagi budak mereka menjadi terganggu, serta juga memunculkan gangguan kesehatan akibat polusi pembangunan.

“Ini kan semacam pemaksaan buat membangun dengan menggunakan alat, pihak kepolisian dan serupa aparat lain untuk mendesak masyarakat pindah padahal persoalannya belum selesai, menurut saya ini pelanggaran HAM, ” kata Dwi yang membicarakan setidaknya ada dua negeri yang ditinggali warga lokal di lokasi pembangunan itu.

Dugaan pelanggaran juga muncul karena tidak ada kebebasan warga untuk menjual atau tidak tanah dengan mereka miliki, tambah Dwi.

“Harga ditentukan oleh bagian Mandalika. Kalau masyarakat tak mau menjual tanah dengan harga yang mereka inginkan, pihak Mandalika bisa mengajukan ke pengadilan yang membatalkan penetapan harga tanah serta warga terpaksa menerima itu padahal mereka sebenarnya menegasikan, ” katanya.

Dwi pun meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tanah dengan warga lokal untuk kemudian dapat melanjutkan pendirian.

Pakar PBB: ancaman, intimidasi hingga pengusiran paksa

Sumber gambar, GARY MEENAGHAN

Tudingan senada juga diungkapkan oleh sejumlah pakar buat HAM PBB terkait sangkaan pelanggaran HAM di lokasi proyek pembangunan yang diprediksi menghabiskan biaya sekitar Rp43, 5 triliun.

Dalam keterangannya, proyek tersebut telah menimbulkan perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap umum adat Sasak, intimidasi dan ancaman terhadap pembela benar asasi manusia.

“Para petani dan nelayan terusir dari tanah yang mereka tinggali, serta rumah, ladang, sumber air, peninggalan budaya serta situs religi itu mengalami perusakan karena Pemerintah Indonesia dan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) bakal menjadikan Mandalika sebagai ‘Bali Baru’, ” kata Olivier De Schutter, Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia.

“Sumber terpercaya menyatakan kalau masyarakat setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, beserta diusir secara paksa lantaran tanah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi. Terlepas lantaran temuan ini, ITDC belum menunjukkan itikad baik untuk membayar ganti rugi atau menyelesaikan sengketa tanah, “kata para ahli PBB itu.

Kompleks pariwisata terintegrasi Mandalika ini rencannya akan dibangun sirkuit MotoGP, taman, hotel dan resor mewah dengan sebagian besar dibiayai oleh AIIB.

“Proyek Mandalika itu menguji komitmen baik Nusantara terhadap tujuan pembangunan terus-menerus (SDGs) serta kewajiban benar asasi manusia yang mendasarinya. Pembangunan pariwisata berskala luhur yang menginjak-injak hak pokok manusia ini secara dasar bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, ” kata De Schutter.

Polda NTB: Tak ada pelanggaran HAM

Sumber gambar, Antara Foto/Aprillio Akbar

Terkait tudingan terjadinya pengingkaran HAM, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto membantah hal tersebut.

“Tidak benar sama seluruhnya, pada prinsipnya kami sejak Polda NTB telah melakukan upaya-upaya yang bersifat humanis dan menjunjung tinggi budaya lokal, ” kata Artanto.

Artanto menambahkan, di dalam proses penyelesaian permasalahan tanah juga telah dibentuk tim verifikasi yang terdiri dari gabungan Polda NTB, Pemprov NTB, Korem 162 Hero Bhakti NTB, Kejati NTB, Pengadilan Tinggi NTB serta Badan Pertanahan Nasional beserta pihak lainnya.

Awak tersebut bertugas untuk mensosialisasikan kegiatan program nasional itu dan melakukan konfirmasi beserta konsultasi kepada warga dengan mengklaim tanah tersebut.

“Saat mereka menunjukan bukti-bukti surat, kami memberikan dialog legalitasnya dan proses adat. Kami juga mengarahkan itu untuk melakukan upaya lembaga ke pengadilan supaya memiliki proses hukum.

“Namun sebagian besar dari itu tidak melaporkan ke mahkamah setelah kami verifikasi sebab kami ada perwakilan sejak BPN, seperti suratnya telah tidak berlaku lagi, surat tidak sah, dan sebagainya. Tapi ada juga dengan ke pengadilan dan memperoleh uang konsinyasi dan semasa ini prosesnya pun langsung diawasi Komnas HAM, ” kata Artanto.

Artanto menambahkan, hingga kini sebagian luhur tanah yang ada dalam KEK Mandalika sudah memperoleh kepastian hukum dan letak menunggu proses pembayaran.

“Jadi prinsipnya, semua berjalan sesuai dengan aturan dan hak-hak warga terpenuhi. Kalau namanya pengusuran, pengusiran, tidak dibayar, itu tidak benar, ” katanya.

Beberapa masa lalu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengakui masih adanya permasalahan pembebasan lahan kawasan pariwisata KEK Mandalika seluas satu. 175 hektare.

“Kalau lahan memang iya, kalau kata alas hukum kan masih ada perdebatan, oleh sebab itu diupayakan segenap jalan supaya ada persuasi, percakapan, dan lain sebagainya. Akan tetapi sejauh ini bagus, ” katanya.

Indonesia tolak klaim pakar PBB

Sumber gambar, Jarang Foto/Aprillio Akbar

Negeri Indonesia menolak klaim spesialis HAM PBB yang mengecap adanya dugaan pelanggaran PEDOMAN dalam proyek Mandalika.

Pemerintah Republik Indonesia menentang rilis pers oleh kaum Pemegang Mandat Prosedur Khusus, yang berjudul “Indonesia: Ahli PBB menandai keprihatinan atas proyek pariwisata senilai US$3 miliar” pada 31 Maret 2021, ” kata Perutusan Tetap RI (PTRI) untuk PBB dalam websitenya.

Indonesia menjelaskan, pernyataan ahli HAM PBB tersebut telah salah mengartikan kasus sengketa hukum yang terkait secara penjualan tanah dan memasukannya ke dalam narasi buatan dan hiperbolik.

“Kurangnya kemauan dari pihak pemegang mandat yang relevan buat melakukan dialog yang konstruktif dengan negara yang bersangkutan tentang suatu masalah yang ingin mereka soroti, ” katanya.

Sementara itu, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang mendanai proyek itu menegaskan telah mematuhi dasar lingkungan dan sosial beserta merespon “dengan cepat” keluhan yang muncul.

“Laporan akhir tidak menemukan bahan dugaan pemaksaan, penggunaan kebengisan langsung, dan intimidasi terkait dengan pembebasan tanah serta pemukiman kembali, ” dalam sebuah pernyataan Kamis suangi, dilansir dari Reuters.

BUMN pengembang dan pengelola daerah pariwisata KEK Mandalika seluas 1. 175 hektare, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC memastikan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2, 35 kilometer menuju kawasan Gerupuk di zona timur The Mandalika akan selesai serasi target.

“Di pusat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kami memastikan order pembangunan infrastruktur di The Mandalika terus berjalan bertemu rencana untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Salah satunya adalah penyelesaian akses bulevar ke Dusun Gerupuk di dalam Kuartal III tahun ini, ” Kata Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan proses pengerjaan Gelanggang Mandalika telah mencapai nilai 70%.

Indonesia menargetkan penerapan Sirkuit dan fasilitasnya rampung pada Juli mendatang. Proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika adalah satu dibanding 10 destinasi prioritas ataupun “Bali Baru” Indonesia, selain Pulau Morotai, Maluku Memajukan, Dana Toba, Sumatera Utara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara serta lainnya.