Meja hijau memutuskan umat Kristen pada Malaysia boleh gunakan sirih ‘Allah’ untuk menyebut Tuhan

0 Comments

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

8 jam yang lalu

Pengadilan tinggi pada Malaysia menyatakan bahwa umat Kristen boleh menggunakan introduksi “Allah”, mengakhiri perkara norma yang sudah berlangsung semasa 13 tahun.

Seorang penduduk asli mengajukan gugatan setelah polisi menyita buku agama dan CD miliknya pada 2008.

Polisi mengeklaim bahwa karakter beragama Kristen dilarang mempunyai material yang memuat nama bahasa Arab untuk Tuhan itu.

Pemerintah berpendapat introduksi tersebut seharusnya hanya digunakan oleh umat Islam, karena “itu dapat membingungkan itu atau membuat mereka mencatat agama jika digunakan sebab agama lain”.

Kasus ini telah meningkatkan ketegangan berbasis agama pada Malaysia, yang merupakan negeri sekuler secara konstitusi.

Baca juga:

Kesimpulan Pengadilan Tinggi Kuala Lendut, yang dikonfirmasi oleh pengacara kasus tersebut dan dilaporkan oleh berbagai media, termasuk kantor berita nasional Bernama, adalah bagian dari perkara hukum yang diajukan seorang perempuan bernama Jill Ireland.

Ireland, yang beragama Kristen, merasa hak konstitusionalnya sudah dilanggar.

Pada 2008, otoritas menyita buku agama petitih dan cakram padat (CD) berbahasa Melayu dari Ireland di bandara Kuala Lendut, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tahun 1986 yang melarang publikasi Kristen pepatah Melayu menggunakan kata “Allah”.

‘Sudah dipakai selama berabd-abad’

Banyak orang Kristen yang berbahasa Melayu mengatakan kata itu telah dimanfaatkan di Malaysia selama berzaman-zaman, khususnya di wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan. Ireland adalah seorang Melanau, grup etnis penduduk asli daripada negara bagian Sarawak.

Pengadilan pada hari Rabu (10/03) menyatakan bahwa konstitusi Malaysia memberi Ireland kesetaraan di hadapan hukum serta dia berhak mengimpor publikasi dalam menjalankan haknya untuk mendidik dan mempraktikkan agamanya, kata pengacara Ireland, Annou Xavier, kepada kantor informasi Reuters.

“Pengadilan juga membuktikan bahwa peraturan Menteri Pada Negeri tahun 1986… menyalahi hukum dan konstitusi, ” kata Xavier.

Keputusan sempurna Pengadilan Tinggi tidak tepat tersedia bagi media.

Penguasa Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak menjawab permintaan komentar dari Reuters.

Umat Kristen mencakup sekitar 9% dibanding populasi Malaysia, menurut banci 2010.

Namun pengadilan mengucapkan keputusan pada hari Rabu tidak berbanding terbalik dengan kesimpulan tahun 2015, karena tersebut berurusan dengan hak konstitusional individu alih-alih masalah sekitar penerbitan, menurut Xavier.