Omnibus Law: Demo tolak UU Membentuk Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’

0 Comments
Omnibus Law: Demo tolak UU Membentuk Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (YLBHI) menyatakan polisi “telah mengabulkan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menangani aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini merekam tindakan kekerasan oleh aparat penjaga terjadi di 18 provinsi serta dinilai melanggar Peraturan Kapolri Cetakan 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika beribu-ribu orang yang terdiri dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di kurang wilayah ditangkap selama tiga keadaan rangkaian aksi protes.

Belasan orang yang mayoritas mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dikerjakan jajarannya saat menghadapi pengunjuk menemui “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani kesibukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aktivitas.

“Apa yang terjadi hari ini sungguh-sungguh menggambarkan Telegram Kapolri yang akibatnya menimpa korban sangat banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

“Banyak massa aksi ditangkapi pada jalan-jalan, di stasiun, bahkan di jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut kalau merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa membubarkan massa jika terjadi kericuhan.

Tapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata & meriam air dilakukan ketika massa sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan massa, tapi orang yang membuat kericuhan. ”

YLBHI menilai kepolisian sebagai petugas negara sudah menjadi “alat negeri agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Kejadian itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

‘Dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, terluka parah’

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka saat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada kawasan industri Jababeka pada Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Bangsa, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, besar diantara mereka mengalami luka benar-benar.

“Kalau yang empat orang sudah boleh pulang karena luka mudah di kaki dan pelipis yang harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara, Kamis (08/10).

Nasrul Firmansyah, sirih Nining, mengalami luka cukup gawat di bagian kanan kepala.

Mengambil dokter, tengkoraknya retak dan harus menjalani operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka di bagian kiri kepala dan harus dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat ini, ia tak tahu pasti apa penyebab luka enam orang itu. Sebab, kronologi yang dituturkan para saksi lengah tak menjelaskan detail peristiwa dalam Rabu siang itu.

Kendati, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden tersebut.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini kudu berputar lagi, tapi karena mendesak menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri masa saya tanya kena apa, dia bilang tidak lihat karena perihal sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan perkara ini karena apa yang dilakukan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut aktivitas unjuk rasa.

“Sangat menyesal berlaku insiden begini, kita juga sesalkan dan kecewa. Tapi kami tak bisa menyalahkan kedua pihak. ”

Pada Parepare, polisi ‘persulit’ visum

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa dengan bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menemui luka beragam seperti bocor pada kepala, lebam di dada, serta terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi betul kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Nusantara.

Yang membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menegah ketika diminta melakukan visum.

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor penjaga, tapi bagaimana kan mereka masih di rumah sakit. Kan jenaka, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati suangi harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi teristimewa.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung Rabu (07/10) setidaknya tersedia 1. 000 lebih orang yang berkumpul di depan gedung DPRD Parepare.

Aksi demonstrasi yang berlaku damai berubah ricuh ketika kawula dan polisi dorong-dorongan.

‘Kami tidak boleh mendampingi orang dengan ditangkap’

Di Semarang, Tim Advokasi Privilese Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang berisi dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung pada gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan dari Tim Advokasi, Etik Oktaviani, berkisah sebelum menangkap ratusan orang tersebut, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai ricuh lantaran tak digubris bagian pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah berangkat panas dan akhirnya ada saling lempar baru. Bukan cuma kawula tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani pada BBC News Indonesia.

“Saat ditembak gas air mata polisi mengejar-ngejar, datang menyisir jalan-jalan. Bahkan ada orang yang lagi makan ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, sekapur Etik, ratusan orang yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya saja, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih sedang mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, interpretasi dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, cara pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak yang datang dan mulai resah & menangis karena tidak boleh menyelundup. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan alhasil dilepas. Itu jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, ana lihat ada yang jalannya pincang, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Maka Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang masih ditahan di Polrestabes Semarang.

Tim Advokasi pun saat ini masih mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk menyiapkan upaya lembaga.

Apa kata polisi?

Polda Metro Jaya menangkap setidaknya 1. 000 orang dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku hingga Kamis (08/10) malam.

Ujung Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berusia remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di bermacam-macam tempat di Jakarta.

“Itu merupakan ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

Sementara itu, Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono, mengatakan apa yang dikerjakan anggota di lapangan sudah serasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Mengenai Penanggulangan Anarki.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan karena massa telah bertindak anarki sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat tunggal mana ada polisi mukulin jika damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas cairan mata untuk membubarkan, ” imbuh Awi Setiyono kepada BBC.

Awi serupa mengaku, korban kericuhan tidak cuma dari kelompok pendemo tapi pula kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah melakukan kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi tanpa dibolak-balik polisi dibilang represif, ” katanya.