Omnibus Law: DPR dan pemerintah bahan sahkan RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna, aliansi buruh menggugat gelar unjuk rasa serentak di puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

0 Comments
Omnibus Law: DPR dan pemerintah bahan sahkan RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna, aliansi buruh menggugat gelar unjuk rasa serentak di puluhan kota: 'Kita dalam bahaya'

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, dan mahasiswa dari 30 kota dalam Indonesia dijadwalkan akan menggelar lumpuh nasional dan aksi unjuk mengecap serentak untuk menolak pengesahan Program Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan bakal disahkan pada Rapat Paripurna DPR, 8 Oktober mendatang.

Kelompok buruh menyebut aktivitas selama tiga hari ini ialah perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Rapat Panitia Kerja DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua bagian, yakni Partai Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Pada sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja serta pelaku usaha UMKM.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Peraturan Cipta Kerja pada Rapat Sempurna, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini sebab di dalam RUU tersebut, tersedia setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti rancangan pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan imbalan menjadi 25 bulan.

Hal lain mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, kalau desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak pada depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir mengenai persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kematian pekerjaan karena PHK. Kita di dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Sementara itu, Direktur Pusat Menuntut Konstitusi dari Universitas Andalas, Perahu Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Klub Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kerja untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan memeriksa ke MK walaupun RUU itu seperti sudah terencana matang. Akan tetapi bagi kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan tumbuh demi mendatangkan investor dan pelengahan atas prosedur pembentukan undang-undang.

Kendati dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan kontribusi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal pada UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan model penggabungan. Yang ada revisi buat satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung di DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju buat melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua golongan lain yaitu Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga bagian Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton itu masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan awak karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Dalam item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item istimewa ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan zaman yang sangat cepat ini, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya melanda tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan balik.

“Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara penelitian penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti benar cuti hamil, melahirkan, menyusui, serta menstruasi untuk pekerja dikembalikan seolah-olah aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah secara skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjelma 25 kali upah dengan rencana 19 kali ditanggung pengusaha serta enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya di RUU Cipta Kerja juga menggelar peluang dalam kemudahan mempekerjakan gaya kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku dalam tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan sebab gubernur dengan hitungan merujuk dalam pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal dalam beberapa kota/kabupaten nilai upahnya malah lebih besar kan daripada daerah? ”

Apa yang akan terjadi di dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Kerap Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi bila pemerintah menarik beleid tersebut.

Tapi peristiwa itu, katanya, mustahil terjadi, pokok pembahasan sengaja dipercepat agar mampu dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, kalau beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka hampir benar disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan di 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat gembung untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki masa baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kegiatan akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan bakal lebih efisien, mudah, dan nyata, dengan adanya penerapan Norma, Penumpil, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian di pemberian pesangon di program Agunan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan metode PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Tatkala kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam memperoleh perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kesibukan usaha yang lebih luas buat dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan menghasilkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Pemimpin Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Membentuk Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, tata laksana pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian tanah, kemudahan proyek pemerintah, dan Tempat Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf & Surpres RUU Cipta Kerja di dalam 12 Februari lalu. Namun semenjak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik dan penolakan lantaran banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.