Order lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir kesedihan

0 Comments
Order lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir kesedihan

Organsasi lingkungan, Walhi, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut jadi berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim ancaman kebakaran justru bisa diminimalisir lantaran tanah tersebut tak lagi ditelantarkan & nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa membakar.

Tengah itu warga Desa Bentuk Hebat, di Kabupaten Kapuas, meminta negeri membenahi saluran air terlebih dahulu untuk membereskan banjir tahunan dengan menenggelamkan pemukiman dan lahan itu.

Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate atau kembung pangan di Kabupaten Pulang Badik dan Kapuas berpotensi merusak tanah gambut yang sedang direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang kini digunakan untuk lumbung pangan merupakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat proyek sebentuk di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, menurut Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran alas dan lahan hingga sekarang.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berdampak pada lokasi-lokasi yang gambutnya bagus dan menambah rentetan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sejauh pengamatannya, sejak proyek food estate ini mula-mula kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada Juni silam, pemerintah tak pernah melakukan sosialisasi atau berdebat dengan pegiat lingkungan.

Selain tersebut pemerintah pusat dan daerah tidak pernah membuka kajian lingkungan tempat proyek tersebut.

Dimas mengatakan jika lahan eks PLG betul dimanfaatkan untuk menanam padi dan flora holtikultura, harus memperhatikan betul suasana gambut.

Ia menambahkan tak seluruh lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat dulu apakah di bawah gambut itu menyimpan pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak bisa dikelola, ” imbuhnya.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas menyarankan pemerintah agar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka tanah gambut baru.

Ia menyatakan biasa lahan yang dikelola warga terkendala status izin yang berada pada kawasan hutan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi jenis pangan apa saja yang ditanam klub? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

KLHK: ‘jika dimanfaatkan kebakaran mampu diminimalisir’

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, menyungguhkan lahan yang digunakan untuk rencana lumbung pangan saat ini merupakan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan untuk proyek serupa pada era presiden Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Praja Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan kajian KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan 1, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam zona dengan bisa dimanfaatkan untuk budidaya flora pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengutarakan kontur lahannya sebagian besar tanah mineral dan gambut tipis atau ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk konservasi, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Wakil Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK), Alue Dohong pada BBC.

Hanya saja karena sejak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

Ia juga mengatakan pemerintah bercita-cita mengelola kembali lahan eks PLG tersebut untuk digunakan sebagai kembung pangan seluas 165 ribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya melalak. Kalau dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Jadi pemerintah tahu dan memiliki data yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Tengah kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut dalam. ”

Pada tahap awal rencana food estate yang dimulai pada Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Seluruh area itu, katanya, akan ditanami padi.

“Tahun ini 30. 000 hektar yang beberapa adalah sudah eksisten sawah tersedia juga yang irigasinya bagus. Tapi ada juga yang perlu rehabilitasi irigasi sedikit. ”

Untuk pengolahan tanah pertanian, pemerintah akan menggunakan teknologi baru yang tidak membakar. Selain itu memakai pupuk organik. Secara begitu, petani tak perlu menghasut lahan gambut.

Selain di Kalimantan Pusat, pemerintah akan memperluas lokasi order lumbung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi berkata, rencana tersebut merupakan bagian dari logistik cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain juga mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak cuma padi, pemerintah juga bakal mengembangkan tanaman singkong, jagung, dan peternakan. Karena tersebut, Jokowi meminta Kementerian Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini menimbulkan masalah tapi saya yakin bisa segera dituntaskan, ” ujar Presiden Jokowi pada video konferensi di Istana, Rabu (23/09).

Apa kata warga?

Kepala Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengutarakan warganya tidak keberatan dengan rencana food estate di wilayahnya.

Sebab warga menilai, adanya proyek tersebut bisa membantu membenahi saluran irigasi yang menenggelamkan lahan pertanian mereka kalau hujan.

Pasalnya bencana banjir kerap terjadi saban tahun dan membuat pemeliharaan warga setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tidak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni pada BBC.

“Karena rugi, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di dukuh ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami padi dan akan mulai dikerjakan pada Oktober mendatang.

Warga yang sebagian besar petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah lahan sawah.