Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

0 Comments
Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjadi lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum dan Kebahagiaan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membuktikan bakal menambah tiga wilayah segar di Papua sehingga ke aliran terdapat lima provinsi.

Agenda pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Kepala MPR Bambang Soesatyo, Menteri Di Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR MENODAI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjelma lima provinsi adalah “amanat sejak undang-undang” 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi serupa akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua yang rencananya dimekarkan menjelma 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang, ” ujar Mahfud kepada wartawan.

Dalam mewujudkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan dengan mungkin masih belum jelas mengenai berbagai isu itu dengan negeri, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang serupa, Ketua MPR Bambang Soesatyo beralasan bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan umum Papua.

“Isu soal pemekaran provinsi yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan anak buah Papua, karena Papua merupakan periode tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Berawal dari kedatangan 61 karakter Papua di Istana

Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, awak Kabupaten Mappi, mengatakan saat tersebut perwakilan masyarakat Papua Selatan benar minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Real, katanya terdapat perbedaan budaya jarang masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di utara.

Secara pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat mengambil posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.

Saleh menambahkan, ia yakin pemekaran daerah akan membawa peningkatan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 orang Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, daripada kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru ialah Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Itu yang sedang kami jajaki. Dengan jelas, Papua Selatan sudah oke, ” kata Tito kepada kuli di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika pendirian pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak sudah mengusulkan atau dilibatkan oleh negeri pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menganggap pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sah Papua.

“Mayoritas dari 250 suku sah Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir dengan jalan apa menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus selalu, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar dalih sejumlah akademisi dalam menentang pendirian pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Independensi Daerah, Robert Endi Jawang, pra jauh membentuk pemerintahan daerah mutakhir yang bakal menyedot anggaran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu menyusun secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

“Yang paling mendesak adalah kelakuan pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai? ” logat Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih tenteram, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, mampu saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari segi regulasi, cakap Robert Endi Jawang, pemekaran provinsi tidak dapat dilakukan karena susunan pelaksana UU 23/2014 tentang independensi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua peraturan pemerintah itu tidak boleh tersedia pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di luar rancangan, hal serupa nanti wajib berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tarikh 2008, pemerintah melakukan pemekaran kepada Kabupaten Nduga, yang dulunya adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, masa ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Institusi Pusat Statistik (BPS), juga adalah satu dari 10 kabupaten dalam Papua dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut petunjuk BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan dengan nasional rata-rata berada di nilai 9, 41.