Pekik boikot produk Prancis muncul pada Indonesia, pengamat ekonomi: dampaknya ‘tidak signifikan’

0 Comments
Pekik boikot produk Prancis muncul pada Indonesia, pengamat ekonomi: dampaknya 'tidak signifikan'

Seruan boikot terhadap produk Prancis seperti yang disuarakan Majelis Ustazah Indonesia (MUI) diragukan efektifitasnya serta oleh pengamat ekonomi dan seorang tokoh Nahdlatul Ulama.

Selain karena nilai impor Prancis ke Indonesia relatif kecil, pemboikotan serupa tak memberi solusi atas kasus mendasar yang terjadi di sana, yakni pertentangan antara nilai-nilai agama dengan sekularisme ektrem.

Kendati demikian, beberapa orang menyatakan setuju memboikot dan 1. 000-an orang dengan berasal dari Laskar Pembela Agama islam akan menggelar aksi demonstrasi dalam depan kantor Kedutaan Prancis dalam Jakarta, pada Senin (02/11).

Ekonom sejak Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyebut seruan dan kegiatan boikot atas barang-barang Prancis tak akan berdampak signifikan pada perniagaan negara itu.

Ini karena nilai impor Prancis ke Indonesia sangat kecil jika dibandingkan dengan negara China, Amerika, Australia, dan India.

Komoditas impor terbesar dari Prancis merupakan pesawat dan komponennya. Sementara produk makanan dan barang mewah serupa tas, kebanyakan produksinya sudah dibuat dalam negeri.

“Untuk produk-produk yang sifatnya lifestyle hanya merek saja, tapi produksinya di Indonesia. Jadi tidak signifikan buat Indonesia dan Prancis karena porsinya enggak besar, ” jelas Enny Sri Hartati kepada Quin Pasaribu, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Kalau Prancis estimasi saya paling impornya tidak sampai 5%. Berbeda seperti China datang 33%. ”

Selain itu harga komoditas produk Prancis terbilang mahal dan konsumennya kebanyakan kelompok menengah ke akan. Golongan ini, kata Enny, nisbi teredukasi dan tak terpengaruh secara apa yang terjadi di Prancis.

Berbeda hal jika kebijakan boikot dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika kebijakan itu yang diambil serupa Turki maka pasti sangat berpengaruh, lanjut Enny.

Merujuk pada masukan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-Juli 2020, nilai total impor dari Prancis ke Indonesia menyentuh US$ 682 juta atau sekitar Rp9, 9 triliun, turun 17% dibandingkan periode yang sama tarikh lalu.

MUI imbau boikot produk Prancis

Imbauan untuk memboikot semua keluaran asal Prancis diserukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengatakan langkah boikot ditempuh untuk ‘menekan’ Presiden Emmanuel Macron atas pernyataannya yang disebut Anwar Abbas ‘arogan’.

“Makin ke sini pada (Presiden Emmanuel Macron) makin angkuh dan dia menegaskan tidak hendak berubah dan mendukung publikasi karikatur Charlie Hebdo itu, ” perkataan Anwar Abbas.

“Jadi kita harus menganjurkan tekanan kepada dia untuk menyadarkan, ” sambungnya.

Seruan boikot tersebut, katanya, mutakhir akan berhenti sampai Presiden Macron menyatakan minta maaf kepada segenap umat Islam di dunia serta menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad.

Kendati ia tidak menegaskan, apakah boikot ini bersifat wajib ataupun diserahkan ke tiap-tiap individu.

“Kalau umat Islam punya hati nurani, enggak usah diimbau juga hendak dilakukan mestinya. Masa dihina Nabi Muhammad kok diam, gimana ceritanya? ”

Selain menyuarakan boikot, MUI juga mendesak pemerintah Indonesia menarik sementara waktu Wakil Besar RI di Paris.

Seperti apa reaksi masyarakat?

Novianto Ari Prihatin, masyarakat Klaten, Jawa Tengah, menyatakan putus dengan seruan boikot dan telah berhenti membeli barang-barang yang memiliki kaitan dengan negara Prancis bagaikan air mineral dan biskuit.

“Kalau saya setuju (boikot) karena tersebut sebagai bentuk ekspresi dari pemberitahuan Presiden Prancis. Toh boikot jadi sikap legal di antara sikap lain, ” imbuh Novianto pada BBC.

Novianto berkata, akan mogok mengambil produk buatan Prancis sampai Kepala Emmanuel Macron meminta maaf dengan terbuka kepada umat Islam.

Suara bertentangan diutarakan Marwan Yaumal Akbar daripada Jakarta. Ia tak mau menimbrung memboikot produk Prancis karena dianggap tidak memberi efek apapun dan justru merugikan pedagang lokal.

“Memang bakal efek ke negara Prancis? Itu kan barang retail. Kecuali sikap pemerintah yang memboikot barang-barang Prancis untuk masuk, ” sirih Marwan kepada BBC.

Kendati ia mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron, tapi baginya serangan kebengisan tak cuma ditujukan kepada umat Islam tapi juga Kristen.

Tempat justru meminta umat Muslim pada Indonesia bersikap ‘dewasa dalam beragama’ dengan menampilkan wajah Islam dengan ramah.

“Kalau api dilawan api tambah besar, kalau api dilawan air akan redam. ”

Adapun Laskar Advokat Islam (LPI) menyatakan akan menunaikan aksi demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Senin (01/11).

Koordinator lapangan aksi, Eko Susilo, mengatakan setidaknya seribu orang akan datang untuk mengecam penjelasan Presiden Macron dan mendesaknya meminta maaf.

“Kami akan orasi dan membakar patung Presiden Macron jadi simbol dan aksi teatrikal, ” imbuh Eko Susilo.

Aksi demo tersebut, katanya, kemungkinan akan terus berlanjut sampai Presiden Macron menyatakan penyesalannya.

Sejauh ini, pemerintah menyatakan tidak akan melarang masyarakat jika enggan membeli produk asal Prancis. Bakal tetapi kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, “pemerintah tidak akan memberikan ruang untuk suatu tindakan yang bersifat merugikan hubungan bilateral kedua negara”.

‘Kalau boikot efektifitasnya tidak bisa diukur’

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menilai ajakan boikot tidak efektif selama tidak ada dialog substansial mengenai persoalan yang terjadi belakangan. Yakni adanya perbenturan antara apa yangdisebutnya sebagai sekularisme ektrem di Prancis dengan nilai-nilai agama.

Ia berpandangan, korban dari ‘sekularisme ekstrem’ di Prancis tidak hanya menyasar pegangan Islam tapi juga Kristen.

Kejadian itu nampak pada peristiwa belakang yaitu penyerangan di gereja Basilika Notre-Dame yang menewaskan tiga karakter.

“Tindakan teror yang kedua mematikan orang di gereja, tindakan teror yang diarahkan kepada orang Kristen. Padahal yang melecehkan bukan tempat nama agama, tapi sekularisme ekstrem, ” ujar Yahya Cholil Staquf kepada BBC News Indonesia, Minggu (01/11).

Sehingga, menurutnya, yang dibutuhkan saat tersebut adalah dialog untuk menyamakan apresiasi atas nilai-nilai agama yang resmi universal.

Jika tidak, katanya, kerawanan teror akan terus berlanjut dan rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris.

“Harus ada perbincangan soal kebebasan berbicara dan soal blashphemy. Orang perlu ukuran datang mana kebebasan berbicara dilakukan kala menyakiti pihak lain dan dengan jalan apa diselesaikan, apakah dalam kerangka norma atau budaya. ”

“Kalau sekularisme tidak mau buka diri untuk bertukar, karena perilaku sekularisme ini memakai jargon kebebasan berbicara sebagai justifikasi untuk menyerang norma-norma yang stabil di masyarakat, ” tegasnya.