Pelajaran anak: Pemda diizinkan buka madrasah pada Januari, peta zonasi kejadian Covid-19 ‘tidak lagi menentukan’

0 Comments
Pelajaran anak: Pemda diizinkan buka madrasah pada Januari, peta zonasi kejadian Covid-19 'tidak lagi menentukan'

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan mengabulkan proses pembelajaran tatap muka di dalam semester genap tahun ajaran 2020/2021.

“Pemerintah hari ini menyelaraskan kebijakan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, kantor wilayah, dewan kemenag, untuk menentukan pemberian persetujuan tatap muka di sekolah dengan berada di bawah kewenangannya, ” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam sesi bertemu pers virtual, Jumat (20/11).

“Pemberian permisi bisa serentak atau bertahap, bersandar kesiapan masing-masing daerah sesuai diskresi kepala daerah, berdasarkan evaluasi daerah mana yang siap, mana yang tidak, dan setiap kemampuan madrasah untuk memenuhi check list dan mengabulkan protokol kesehatan sangat sehat, ” ujarnya.

Menurut Nadiem, perbedaan besar daripada kebijakan pada Agustus lalu, pembukaan sekolah per Januari mendatang tak lagi didasarkan pada zonasi yang disusun Satgas Covid-19.

“Peta zonasi efek dari Satgas Covid-19 tidak teristimewa menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda, sehingga itu bisa memilah daerah-daerah yang bertambah mendetil, ” papar Nadiem.

Sebagian kalangan tidak setuju jika sekolah dibuka kembali, sementara sebagian orang usang mengaku sepakat dengan kebijakan pemerintah lantaran kesulitan mendampingi anaknya selama pembelajaran daring.

Komisi Perlindungan Anak Nusantara (KPAI), yang dikutip sejumlah jalan nasional, mengatakan sebagian besar madrasah belum siap menyelenggarakan belajar tatap muka.

Merujuk kajian terbaru yang dibuat lembaganya, Nadiem berkata bahwa baru 13% sekolah yang telah melangsungkan pembelajaran tatap muka. Di provinsi yang masuk zona hijau dan kuning kasus Covid-19 pun, logat dia, banyak sekolah yang belum beroperasi.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggelar pembelajaran tatap membuang di sekolah dituangkan dalam kesimpulan bersama empat menteri di bagian pendidikan, agama, kesehatan, dan perkara dalam negeri.

Harus disetujui pemda, kepala madrasah, dan komite sekolah

Walau kewenangan saat ini berada di tangan pemerintah wilayah, Nadiem menyebut pembukaan sebuah madrasah juga harus disetujui kepala madrasah dan perwakilan orang tua murid.

“Kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka, ” kata Nadiem.

Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut karakter tua tetap berhak menentukan apakah anak mereka akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di madrasah atau tidak.

“Orang tua masih mampu tidak memperkenankan anaknya untuk muncul ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir dari anak individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di karakter tua, ” kata Nadiem.

Nadiem membuktikan, terdapat sejumlah persyaratan terkait secara protokol kesehatan yang harus diterapkan sebuah sekolah sebelum proses belajar-mengajar tatap muka kembali dapat digelar.

Keputusan pemerintah ini ditanggapi beragam.

Rima Suliastini, orangtua siswa di Yogyakarta, mengatakan tak setuju jika sekolah dibuka balik sebelum vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakat.

“Pengumuman terlalu tergesa-gesa, kecuali di setiap anak sudah mendapatkan vaksin sejak pemerintah kemudian tatap muka. Tersebut mungkin lebih tepat. Pertanggung tangkisan bagaimana kalau ada anak yang tertular, kemudian terjadi klaster? Tatap muka sebelum vaksin, aku nggak putus, ” ujarnya kepada Furqon Ulya Himawan, wartawan di Yogyakarta dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Pada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sutrisno mengaku akan membolehkan anaknya dengan siswa kelas 6 untuk kembali bersekolah.

“Kalau bisa memilih sih, inginnya tatap muka karena memang lebih dominan sekali perubahannya. Yang istimewa ada protokol dari pemerintah dengan menjamin keamanan siswa, ” ujarnya kepada wartawan Noni Arnee yang melaporkan untuk BBC News Nusantara.

“Bingung kalau misalnya dibuka, tapi masih dalam masa begini, masih setengah hati menyuruh anak sekolah, walaupun sekolah di rumah juga kesulitannya banyak, tapi kan kita mampu tenang karena anak kita nggak ada interaksi dengan orang lain, ” ujar Popon kepada Yuli Saputra, wartawan di Bandung yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Jikalau madrasah anaknya dibuka, Popon ingin mengesahkan dulu bagaimana kondisi sekolahnya, apakah sudah lengkap fasilitas protokol kesehatannya.

“Dilihat dulu situasinya, kondisi dalam kelas, apa memang sekolah menerapkan apa yang diperintahkan pemerintah, misalnya jaga jarak. ”

Sebelumnya, pada Agustus lalu, pemerintah memutuskan untuk memperkenankan sekolah melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan tatap muka di daerah kawasan hijau dan kuning, atau wilayah yang memiliki risiko rendah penyaluran virus corona, secara bertahap.

Keputusan itu dituangkan dalam revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun prinsip baru di masa pandemi.

“Kita memperkenankan, dan bukan memaksakan, pembelajaran tatap muka [di zona kuning] secara mengikuti protokol kesehatan yang selektif, ” kata Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Jumat (07/08).

Nadiem menjelaskan apabila pemerintah wilayah atau kepala dinasnya “merasa belum siap” atas keputusan pemerintah tengah ini, maka mereka “tidak kudu melaksanakannya”.

Dan apabila masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah menyatakan belum siap, maka mereka dibolehkan tak menggelar pembelajaran tatap muka.

“Dan kalau sekolah mulai melakukannya, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah, itu prerogatif dan hak orang primitif, ” ungkap Nadiem.

Berita ini akan terus diperbarui.