Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan ‘oknum aparat’, kata Menkopolhukam Mahfud MD

0 Comments
Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan 'oknum aparat', kata Menkopolhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa tersedia “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada Papua meskipun ada juga jalan dilakukan pihak ketiga.

Mahfud MD menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (21/10), atau 21 hari semenjak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan alat dan kemungkinan pihak ketiga. Prospek pihak ketiga itu tidak bisa dihindari karena kan waktu tersebut dugaan-dugaan yang muncul di luar ada yang menduga aparat, kita selidiki. Ada yang menduga bagian ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori konspirasi saja, KKB yang membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada sekadar kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta yang dilaporkan di dalam buku [laporan TGPF] tersebut tadi seperti apa. Itu hendak mengarahkan ke situ, ” nyata Mahfud MD kepada para kuli.

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi secara luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Wilayah Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri pada kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam pada kandang babi tersebut.

Socratez S Yoman yang menyebut dirinya Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menuduh TNI berada di balik kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Tengah itu, seorang pejabat TNI mengutarakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ serta mengatakan ini sebagai upaya golongan bersenjata di Papua menarik menggubris dalam momen sidang umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja pada Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD juga memaparkan laporan TGPF menghantam insiden pembunuhan dua personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi & fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat kontribusi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bertanda Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan memihak yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak dasar.

“Menyangkut tindakan pidana yang bersifat kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang valid tanpa pandang bulu. Dan untuk itu pemerintah meminta Kompolnas untuk melindungi proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam buram pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan keluarga dan masyarakat adat untuk memeriksa TNI, itu nanti mau dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang perlu dimintai data, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang sedang kosong dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan fakta.

Komnas HAM melakoni analisis secara terpisah dan tidak pada posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para kuli pekan lalu, Komisioner Komnas PEDOMAN RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menganalisis berbagai bahan saksi dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan pada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas PEDOMAN untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang    ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Tapi biarlah nanti yang Komnas PEDOMAN fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan petugas, apa yang ditemukan Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama ingat-ingat, saya kira faktanya juga bakal sama, ” papar Mahfud MD.

Taat data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban jiwa.

Dari jumlah tersebut, cuma empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang mati untuk publik.