Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, ‘Indonesia membangun negara hukum dan pegangan yang diakui tak cuma satu’

0 Comments

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

5 jam yang lalu

Kesepakatan Indonesia mestinya menjadi masukan pemerintah sebelum mencabut Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 yang mengatur investasi minuman keras di empat provinsi, yakni Bali, Sulawesi Melahirkan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua (02/03), kata pendahuluan peneliti.

Kesimpulan pencabutan itu diambil Kepala Joko Widodo setelah mempertimbangkan masukan sejumlah organisasi Muslim dan usul Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kalau ini kan umat Agama islam lebih kepada peduli bahwa kita sucinya melarang tersebut [minuman beralkohol], ” ujar juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat menjelaskan menerjang usul pencabutan aturan tersebut.

Sementara itu, Gubernur NTT menyayangkan potensi peningkatan ekonomi besar yang luput akibat pencabutan lampiran perpres tersebut, tapi mengatakan daerahnya mau tetap mengembangkan miras lokal sesuai peraturan daerah.

Ada lagu ke presiden?

Tambahan perpres itu sebelumnya mengatur pembukaan investasi baru pada industri minuman keras di Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua.

Provinsi-provinsi itu, kecuali Papua, menerima aturan itu karena industri minuman keras lokal yang sudah berkembang di wilayah masing-masing.

Bali, misalnya terkenal sebagai penghasil kelut-melut Bali, NTT memproduksi minuman beralkohol bernama Sopi, namun di Sulawesi Utara, Tanda Tikus kerap diburu wisatawan.

Tiga provinsi dengan telah mengajukan permohonan ke BKPM terkait investasi tersebut.

Di sisi asing, Pemerintah Provinsi Papua menegah investasi miras karena berangkat belakang dengan peraturan setempat soal pelarangan miras.

Tetapi demikian, Jokowi memutuskan untuk mencabut lampiran perpres itu (02/03), setelah sebelumnya menimbulkan “pertemuan empat mata” dengan Wapres Ma’ruf Amin dengan mengusulkan pencabutan itu, sebutan Masduki Baidlowi, juru cakap wapres.

Tenaga Ulung Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin lebih lanjut menjelaskan sepatutnya aturan itu dikeluarkan sebagai payung nasional untuk menyusun dan mengawasi produksi & distribusi minuman keras lokal.

Namun, pemerintah, katanya juga mendengarkan masukan klub.

“Mau tidak sedia kan presiden juga memedulikan berbagai masukan dan keterangan dari berbagai pihak, tercatat ulama, ” ujarnya.

Dia membantah ada tekanan sebab kelompok tertentu yang memproduksi presiden membatalkan aturan yang ditekennya sendiri.

“Tidak juga. Coba lihat kan kemarin presiden, dengan teduh, dengan tenang. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang beliau, jadi kepala negara, tentu memiliki kompetensi yang cukup.

“Tidak ada sedikit pun orang yang bisa memberi tekanan kepada Pak Jokowi, ” kata Ngabalin.

Biar dicabut, menurut Ngabalin, daerah-daerah yang menghasilkan minuman berpenat-penat lokal akan tetap jalan seperti yang sudah dijalankan.

“Tentu saja tersebut tidak saja sebagai buat kepentingan umat Islam, tapi seluruh masyarakat di daerah yang diatur Perpres itu, ” tambahnya.

Menurutnya, penghapusan itu “tak terlalu berpengaruh”.

Mengapa metode ditolak? Moral dan regulasi isu yang berbeda

Pengkaji Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai masalah etiket dan masalah regulasi merupakan dua masalah berbeda.

Pembukaan investasi tak beserta merta berimplikasi ke penggunaan minuman keras, yang pembatasannya, dari tata cara pemasaran hingga stadar usia konsumen, sudah diatur melalui sejumlah aturan pemerintah.

Hal itu lah yang menurutnya mesti dijelaskan ke masyarakat.

“Untuk masalah konsumsi sudah diatur dengan aturan lain. Menerjang moralitas dan agama, ya kembali lagi. Indonesia kan negara hukum dan pegangan yang diakui tidak hanya satu.

“Jadi perlu dipertimbangkan mengenai hal tersebut. Pemerintah juga tidak membakar masyarakat untuk konsumsi alkohol secara masif, ” ujarnya.

Selain itu, ia melihat ada peluang perluasan industri minuman keras lokal.

“Dengan Perpres No. 10/2021, ada peluang bagi industri minol tradisional untuk berkembang sesuai standar produk dengan dinyatakan legal.

“Dengan begitu bisa meminimalisir campuran utamanya dari industri rumahan dan tradisional, ” ujarnya.

Berdasarkan data WHO, Indonesia cuma mengkonsumsi sekitar 0, 8 liter minuman beralkohol per kapita, jauh di kolong rata-rata di Asia Tenggara, yang angkanya 3, 4 liter per kapita.

Data yang sama membuktikan sebagian besar konsumsi alkohol di Indonesia itu unrecorded (tidak tercatat) atau tak legal.

Oplosan juga masih sering dikonsumsi masyarakat, yang pada tahun 2018 lalu, menyebabkan 112 orang meninggal dunia, menurut petunjuk kepolisian.

‘P eningkatan ekonomi lebih besar

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan ia memahami keputusan presiden untuk membatalkan lampiran perpres itu.

“Kalau memang ada tekanan politik pada presiden untuk memikirkan stabilitas kebijakan, kalau beliau ambil kesimpulan itu, kami dukung. Tapi itu tidak membatalkan kerelaan lama, hanya izin gres tidak, ” ujarnya.

NTT memproduksi minuman beralkohol lokal ‘Sophia’, yang peredarannya diatur melalui peraturan gubernur.

Pencabutan lampuran tersebut tidak akan berdampak pada Sophia, kata Viktor, malah membuatnya “tak memiliki saingan minuman beralkohol baru”.

Namun, ia menyayangkan hilangnya potensi ekonomi yang bertambah luas.

Ia berpendapat aturan itu semestinya bisa membuat bertambah banyak orang ingin berinvestasi di sektor minuman beralkohol.

Investasi itu mampu mendorong riset minuman beralkohol, sehingga bisa membuat produk dari Indonesia bersaing secara negara lain.

Dalam hal ini, dia menyayangkan ada sejumlah orang yang disebutnya memandang minuman beralkohol secara sempit tanpa melihat kepelbagaian di Indonesia.

“Untuk peningkatan ekonomi lebih gede, sayang. Kita melarang buatan alkohol, tapi minuman alkohol dari berbagai negara hadir ke negeri ini begitu banyak. Menurut saya sangat hipokrit.

“Kita menegah berproduksi, di mana kita punya bahan baku melimpah, budayanya mendukung. Saya tak bicara daerah lain, dalam NTT, ini sesuatu dengan sesuatu yang menjadi adat dan bagian kekayaan Indonesia, ” kata Viktor.

‘Sinyal buruk bagi investor’

Dari segi investasi, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara, Teuku Riefky, mengatakan penghapusan lampiran perpres seperti itu adalah sinyal yang buruk bagi investasi, khususnya investasi asing.

“Ini penyungguhan bahwa memang perizinan di Indonesia dan kejelasan regulasi belum bisa dikatakan indah, ” katanya.

Ia mengatakan, sebelum mengeluarkan aturan, pemerintah seharusnya melakukan kajian menyeluruh, tercatat mengenai aspek politis kebijaksanaan, dengan menggandeng semua pihak yang akan terdampak.

Belajar dari pengalaman tersebut, Teuku Riefky juga mengatakan pemerintah perlu memperbaiki hubungan publiknya untuk menjelakan muatan dari aturan itu.

“Yang lebih penting sedang, sebelum aturan ini keluar, dikomunikasikan bertahap dulu sebelum disahkan.

“Ini kan bagi pihak yang kontra, kesannya pemerintah mengeluarkan kecendekiaan sepihak. Seharusnya sounding dulu ke masyarakat, lihat responsnya, lalu cari titik sedang dan lakukan komunikasi yang aktif, ” ujar Teuku Riefky.