Pertentangan Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia

0 Comments
Pertentangan Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia

  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul setelah tiga sosok serempak meneken salinan di atas meja panjang secara pancaran sinar matahari sore dengan cerah di teras Gedung Suci.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Asing Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah dan perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang mengatur hubungan dengan Israel tersebut elok disambut dan disikapi secara pintar oleh Indonesia, kata seorang pengkritik.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur manajer Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling pada depan mata adalah bahwa siasat Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai barang apa yang disebutnya “jembatan emas” kurun dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara2 Arab umumnya sangat baik. Jika mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimal bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Negeri Indonesia melalui jubir Kementerian Asing Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak bakal mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan mempertimbangkan menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta patokan yang disepakati secara internasional tercatat two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , serta resolusi Organinsasi Kerjasama Islam dengan terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, sedang menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali cara mulitilateral tersebut, walaupun di bagian lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE & Bahrain untuk menyediakan ruang untuk pihak terkait untuk bernegosiasi, menukar pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung di dalam komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Asing Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak akan mengubah posisi Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik secara Israel pernah digulirkan oleh Kepala Gus Dur, walaupun sontak memiliki penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan secara Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka ikatan diplomatik dengan negara itu datang kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia & Israel selama ini sudah mewujudkan kerjasama dagang skala kecil & pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR berpendapat tambahan dua negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel benar memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah & membawa angin segar bagi Nusantara.

Hanya saja hal itu belum akan mengubah garis kebijakan Indonesia, menyesatkan tidak dalam waktu dekat.

“Saya kira kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dalam tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru lalu mungkin kita akan bisa membuat wacana, pemikiran. Mungkin ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia secara Palestina.

“Latar belakang sejarah yang lama dan tatanan bangsa terdiri dari suku suku dan agama yang sangat menjunjung tinggi perjuangan kaum Palestina, itu membuat sulit buat kita lagi membuka ruang berputar yang lebih moderat. ”

Sekalipun barang apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, pula tidak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut hamba, yang ingin mengembalikan perdamaian, sejak bahasa-bahasa dari empat pembicara tersebut, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel jadi momen bersejarah yang penuh tumpuan dan peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Negeri Bahrain dan Negara Israel merupakan langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, keamanan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan untuk semua yang hidup di sana, tanpa memandang agama, sekte, etnis, atau ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan tenteram tersebut dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti alur Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian tersebut tidak akan menciptakan perdamaian dalam kawasan selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina membuat negara dengan batas-batas sesuai secara batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, hendak melunakkan posisi mereka menyusul modus Bahrain dan UEA.

Yang terang menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara bisa saja terjadi ” bila dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah teristimewa, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain dan Asosiasi Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki hubungan secara Mesir dan Yordania.

Secara mutlak, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).