Pilkada di tengah pandemi Covid-19, ahli tetap khawatirkan soal klaster mutakhir, Mahfud klaim ‘tidak terjadi apa-apa’

0 Comments
Pilkada di tengah pandemi Covid-19, ahli tetap khawatirkan soal klaster mutakhir, Mahfud klaim 'tidak terjadi apa-apa'

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

9 Desember 2020, 10: 01 WIB

Diperbarui 3 jam yang lalu

Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster mutakhir penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun negeri pusat mengklaim pelaksanaan pemungutan bahana secara umum sudah sesuai protokol kesehatan.

Seorang pakar epidemiologi mengucapkan dampak Pilkada terhadap situasi pandemi belum dapat dinilai pada keadaan penyelenggaraan Pilkada, karena – kalau ada paparan virus corona di proses Pilkada – butuh masa dua sampai 14 hari serasi masa inkubasi infeksi virus corona.

Hal ini menanggapi klaim Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (09/12), secara umum sudah berjalan “cukup baik” yaitu sudah serasi protokol kesehatan Covid-19.

Dalam jumpa pers daring pada Rabu (09/12) siang, Mahfud mengatakan “tidak ada kaitan antara membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada”.

“Kita telah membuktikan kepada orang-orang dulu putus asa, dan ternyata tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa saja, ” kata Menkopolhukam Mahfud.

Secara terisolasi, Badan Pengawas Pemilu pada Rabu (09/12) siang mengungkapkan temuannya kalau ada sejumlah tempat pemungutan pandangan (TPS) di sejumlah wilayah Nusantara yang tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus bagi calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37, 3 babak celcius”.

Bawaslu juga mengklaim menemukan ada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Bahana (KPPS) yang “terpapar covid-19” dan diklaim “masih hadir di sebanyak TPS”.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya menunjukkan bahwa pengawalan keamanan dampak sejak penyelenggaran Pilkada terhadap penularan Covid-19 masih harus dijalankan selama setidaknya dua pekan kedepan.

“Klaim bahwa ini Pilkada sudah dilakukan secara sukses, aku rasa memang kita tidak mampu begitu saja percaya ya 100%, karena yang ada di lapangan itu kan sebetulnya panitia dibanding Pilkada, atau Bawaslu dalam peristiwa ini.

“Nah, kalau kemudian Bawaslu melaporkan ada temuan-temuan yang dalam lapangan itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ya, saya mengecap ini yang harus diantisipasi, diwaspadai, dimana saja titik-titiknya, ” sirih Laura kepada wartawan BBC News Indonesia, Liza Tambunan, Rabu (09/12).

“Jadi jangan sampai kemudian Pilkada ini selesai, kemudian tugas dibanding Bawaslu atau kemudian tugas dari Satgas kemudian jadi selesai, ” tambahnya.

“Artinya, saya merasa bahwa satgas ini memang sangat diperlukan dalam proses Pilkada untuk memastikan aturan kesehatan itu dijalankan atau tidak, ” tambahnya.

“Ini menjadi bahan pertimbangan ketika nanti ditemukan banyak kejadian di titik-titik tertentu, di daerah-daerah tertentu ya ini kan mampu dikaitkan dengan apa yang telah diterapkan ketika Pilkada – benar ada korelasinya, atau tidak tersedia korelasi.

“Kita tahunya ketika menyelenggarakan pengamatan pada proses Pilkada, lalu nanti akan menunggu, jadi pada monitor. Mungkin ya dua minggu ke depan seperti apa.

Lebih sedang, Laura juga mengingatkan bahwa resiko akselarasi penulasaran juga dapat berlaku saat pengumuman kemenangan, yang peluang bisa memicu terjadi kerumunan masa euforia.

“Kalau yang pengumuman sejak hasil Pilkada ini, ini dengan sangat berbahaya untuk terjadi kelompok. Padahal kita tahu resiko gerombolan terhadap penyebaran kasus ini membentuk sangat tinggi, ” ujar Laura.

Bawaslu temukan kasus-kasus rawan penularan covid-19

Secara terpisah, Badan Pengelola Pemilu pada Rabu (09/12) terang menggelar jumpa pers secara daring, mengungkap berbagai temuannya bahwa ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Indonesia yang tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus bagi bahan pemilih yang suhu tubuhnya dalam atas 37, 3 derajat celcius”.

“Tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi TPS, sebagaimana menjadi penumpu protokol kesehatan yang diterapkan, ” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. “Itu terjadi di 1, 454 TPS. ”

Afifuddin juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan Kelompok Pemangku Pemungutan Suara (KPPS) di 1, 172 TPS yang diklaim “masih hadir di TPS”. Dalam kejadian ini, Bawaslu tidak mengungkap detil lokasinya.

Sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya serupa menemukan TPS di Sleman, Yogyakarta, yang disebut tidak menyediakan kamar khusus bagi pemilih yang suhu tubunya di atas 37, 3 derajat celcius.

Apa yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD?

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dalam jumpa pers secara daring sekitar pukul 13. 45 WIB, mengatakan secara umum proses pemberian suara Pilkada 2020 sudah berlaku “cukup baik” yaitu sudah sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini didasarkan olahan informasi yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pengendalian Covid-19 terkait pelaksanaan Pilkada.

“Sudah berjakan cukup baik dalam atas 92%… kata Mahfud. “Kita sudah membuktikan kepada orang-orang zaman pesimis, dan ternyata tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa saja. ”

Temuan ini, menurut Mahfud, sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah kalangan yang menganggap penyelengaraan Pilkada 2020 akan menjadi klaster baru penyaluran Covid-19.

“Itu ternyata tidak ada bedanya trend perkembangan covid-19 kurun daerah yang melakukan pilkada secara non-pilkada, ” kata Mahfud MD dalam jumpa pers secara daring, Rabu (09/12), sekitar pukul 13. 00 WIB.

“Bahkan di daerah yang tidak ada pilkada, itu malah serangan covid juga besar, ” kata Mahfud, tanpa menyebut dengan spesifik daerah yang dimaksud.

“Memang dalam daerah yang ada pilkada, perkembangan yang terinfeksi (covid-19), ada dengan besar juga, katanya.

Dengan demikian, begitu Menkopolkam, tidak ada kaitan antara membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada.

Namun demikian Mahfud mengingatkan tahapan pilkada masih hendak berlangsung sampai ada keputusan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta pelantikan kepala daerah terpilih.

Untuk itulah, dia meminta semua pihak “meneruskan kewaspadaan” supaya dapat menahan penyaluran covid-19 selama proses pilkada.

“Karena itu kita ekstra harus hati-hati, sebab bagaimanapun pilkada masih berlanjut, ” katanya. “Dan situasinya masih pandemi. ”

“Yang melakukan kerumunan ataupun pengerahan massa, aparat bisa tertular, juga orang-orang yang tidak ikut-ikutan, sehingga menjadi kluster yang membahayakan. ”

“Jangan sampai di ujung, pilkada yang sudah baik dalam tahap awal, supaya dijaga terus sampai penetapan hasil pilkada oleh KPU.

Seperti apa pelaksanaan protokol kesehatan tubuh di Solo, Makasar dan Kawasan?

Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Solo, Jateng, sudah menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, sedang ada sejumlah warga yang berat berangkat ke TPS karena curiga terpapar virus covid-19.

Penerapan protokol kesehatan tubuh yang ketat salah satunya terlihat di TPS 22 Manahan, Solo, yang merupakan tempat calon pemangku kota nomor urut satu, Gibran Rakabuming Raka, memberikan hak suaranya.

Para pemilih yang berdatangan ke TPS tersebut harus menjalani pemeriksaan adat kesehatan seperti mencuci tangan, penyeliaan suhu, hand sanitizer dan memakai menyarung tangan plastik. Setelah itu peserta langsung mendaftar ke petugas KPPS.

Makin, salah satu petugas KPPS tetap melalui pengeras suara untuk tahu agar menjaga jarak dan tidak terjadi kerumuman. Bahkan, sejumlah awak media yang akan meliput kedatangan Gibran untuk mencoblos juga diwajibkan untuk mencuci tangan dan pemeriksaan suhu.

Penerapan protokol kesehatan serupa juga diberlakukan di TPS 12 Mangkubumen. Biar demikian hingga pukul 12. 00 WIB, dari daftar hadir sedang terdapat 100 lebih pemilih dengan belum hadir di TPS.

“Yang pegari baru 131 pemilih dari jumlah padahal di daftar hadir pemilih ada sebanyak 235 pemilih dengan terdaftar, ” kata salah satu petugas TPS 12 Mangkubumen, Hartanto, kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq untuk BBC News Nusantara.

Turunnya tingkat partisipasi, ia menduga tersedia beberapa faktor, di antaranya ketakutan karena adanya pandemi covid-19. “Tadi di WA grup sendiri telah dijawil-jawil ada yang nyauri (menjawab) tidak berminat hadir, terus ada yang ketakutan hadir karena Covid. Ada besar keluarga, ” sebutnya.

Sejumlah TPS dalam Medan, Sumut, sepi, warga khawatir ‘terpapar’

Sementara dari kota Daerah, Sumatra Utara, lima belas menit jelang berakhirnya waktu pemungutan pandangan, suasana di TPS 18 Berkepanjangan Bunga Wijaya Kesuma masih terlihat sepi.

Padahal, panitia KPPS sudah memanggil warga melalui pengeras pandangan untuk datang ke TPS, seolah-olah dilaporkan wartawan di Medan, Dedi Hermawan yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Rabu (09/12).

Dari 430 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS ini, cuma 190 orang yang menggunakan benar suaranya pada Pilkada Medan dengan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Seman, salah seorang petugas KPPS menyatakan minat masyarakat untuk hadir ke TPS 18 menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun ini sangat minim.

Seman menyebut semenjak dibuka pukul 07. 00 WIB hingga 15 menit jelang berakhirnya waktu pemilihan, jumlah warga dengan datang ke TPS baru sekitar 190 orang.

Sementara, sebut Seman, jumlah Daftar Pemilih Tetatp (DPT) yang terdaftar di TPS 18 ada 430 orang.

“Sepi dari sebetulnya pagi, minat masyarakat untuk datang ke TPS sangat minim di Pilkada kali ini, ” katanya.

Seman menyatakan salah satu penyebab minimnya masyarakat datang ke TPS sebab khawatir tertular virus Covid-19.

Padahal, ujarnya, panitia telah menerapkan aturan kesehatan yang ketat diawali secara mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh serta menyiapkan sarung lengah plastik saat masuk ke area pencoblosan.

Lalu, setiap orang serupa disemprot dengan cairan disinfektan pra masuk ke bilik suara zaman mencoblos.

“Penerapan protokol kesehatan sudah cukup ketat, tapi masyarakat masih tangan untuk datang ke TPS. Mereka memilih tetap di rumah daripada datang ke TPS, ” ungkapnya.

Kondisi yang sama terlihat di TPS 22 kompleks Taman Setia Budi Indah Medan, yang menjadi lokasi pemungutan suara calon Walikota Medan Bobby Afif Nasution beserta istri. Di TPS yang beruang dihalanan rumah mewah ini mati sejak pagi hingga siang.

Helty Susilo, salah seorang petugas KPPS menyebut hingga pukul 10. 00 Wib, jumlah warga yang datang ke TPS 22 untuk menggunakan hak pilihnya baru sekitar 50 orang dari total 314 pemilih.

Helty mengakui jumlah pemilih pada Pilkada tahun ini sangat rendah dibanding Pilkada 2015 lalu.

Jusuf Melan, lupa seorang warga Medan menyatakan awalnya ragu-ragu untuk datang ke TPS karena khawatir terpapar virus Covid-19. Namun setelah dipikir-pikir Pilkada ini hanya berlangsung sekali dalam lima tahun, Jusuf Melan memutuskan untuk datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sayang juga rasanya dilewatkan, soalnya ini moment lima tahun sekali. Tadinya waswas karena Covid-19, tapi saya tetap pegari ke TPS, ” kata Jusuf usai mencoblos di TPS 22 Jalan Bunga Wijaya Kesuma Medan Bulan Medan.

‘Silakan datang ke TPS, jangan lupa pakai masker’

Dalam Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan ikut berkompetisi memperebutkan kursi pemangku kota Solo, sudah memberikan suaranya di TPS 22, RT 04 RW 13, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (09/12).

Usai memberikan suaranya, Gibran di hadapan wartawan, mengucapkan dirinya mengharapkan agar warga Solo memberikan suaranya dalam Pilkada 2020.

“Silakan datang ke TPS. TPS dipastikan aman, nyaman, steril, jangan lalai bawa masker, ” kata Gibran.

Pesaingnya, Bagyo Wahyono, juga telah menyampaikan suara di TPS 8, Penumping, Solo, Jawa Tengah.

Pasangan calon pemangku kota dan wakil wali praja jalur perseorangan atau non kelompok Bagyo Wahono dan FX Supardjo bersaing dalam merebut suara dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosapada Pilkada Kota Solo 2020.

‘TPS tidak mencekam seperti yang dibayangkan’

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang bersabung dalam pemilihan wali kota Daerah telah memberikan hak suara di TPS 22, kompleks Taman Setia Budi Indah Medan, Sumatra Mengadukan.

Ia tiba di TPS bergabung istrinya, Kahiyang Ayu, mengenakan baju berwarna putih dan celana jeans , setelah sebelumnya berziarah ke makam ayahnya, Erwin Nasution.

Sama seperti Gibran, Bobby membawa warga Medan untuk menggunakan sah pilih dan menegaskan bahwa “datang ke TPS tidak mencekam seolah-olah yang dibayangkan”.

Nggak berbahaya, ada protokol kesehatan di dalamnya, bahkan kita tetap menyampaikan kalau bisa bawa jalan tulis sendiri, ” ujar Bobby kepada wartawan.

“Yang penting hari ini kelompok ramai-ramai ke TPS, memberikan suaranya, memberikan pilihannya. Mudah-mudahan apa dengan kami tawarkan, program yang kami tawarkan bisa diterima dan mampu memilih kami, ” katanya kemudian.

Menurutnya, partisipasi warga Medan di Pilkada kesempatan ini penting, sebab di dalam pilkada sebelumnya partisipasi pemilih di Medan sangat rendah.

“Pastinya asosiasi hari ini sudah lebih mau kotanya lebih bagus lagi, bertambah baik lagi, itu salah mulia motivasi untuk datang ke TPS. Karena memang satu diantara untuk menyiapkan kota [adalah] dengan bisa memilih pemimpinnya itu siap motivasi masyarakat Medan, ” terang Bobby.

Bayang-bayang Covid-19

Sementara, berdasarkan pandangan wartawan BBC News Indonesia Muhammad Irham di Makassar, Sulawesi Selatan, warga baru mulai mendatangi TPS sekitar pukul 09. 00 WITA setelah hujan yang mengguyur tanah air itu reda.  

Di TPS 003, Kel. Sawerigeding misalnya, warga dengan datang juga dibatasi jumlahnya, itu diminta datang sesuai jadwal detil yang telah ditulis dalam surat undangan.  

Salah satu pemilih, Rifka Amanda (19) mengatakan kepada BBC Indonesia, “[Protokol] telah oke, tertib.   Dari badan juga menyediakan penyanitasi tangan, masyarakat yang datang juga tidak bar-bar. ”

Protokol Covid-19 diterapkan pada tempat-tempat pemungutan suara, warga dengan akan memberikan hak suaranya wajib untuk cek suhu tubuh sebelum memasuki TPS.

Bila suhu tubuh lebih dari 37C, warga mau diminta untuk mencoblos di barak khusus yang terpisah.  

Sejak pantauan sejauh ini, belum tersedia warga yang suhu tubuhnya lebih dari batas 37C.

Selain pengukuran suhu tubuh, pemilih juga diminta menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter saat mengantre.

Untuk menghindari kontak antar pemilih, pencelupan jari ke tinta usai mencoblos diganti dengan pemberian tinta ke jari pemilih dengan cara diteteskan.  

Makassar saat ini berada pada kategori zona oranye Covid-19.   Dari sekitar 16. 000 aparat pemilihan yang disiapkan untuk bertugas dalam Pilkada, sekitar empat dupa di antaranya reaktif Covid-19 setelah serangkaian tes cepat.

Pemilihan wali praja dan wakil wali kota Makassar 2020 diikuti empat pasangan calon yakni Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (diusung Partai Nasdem dan Gerindra), Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (diusung Partai Demokrat, PPP, dan Perindo).

Bagian lain ialah, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (diusung Partai PDI-P, PKB, dan Hanura), serta Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN).  

Di berbagai wilayah lain, pemilik suara menggunakan kedok dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan pencoblosan surat suara.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan terhadap pasien Covid-19 yang dirawat di rumah kecil, petugas KPPS akan mendatangi dengan bersangkutan dengan terlebih dulu berkoordinasi pihak rumah sakit

Adapun mekanisme teknisnya, menurut Arief, sangat bersandar kondisi di masing-masing rumah rendah.

Seandainya rumah sakit memiliki ruang terbuka besar, maka para pasien covid-19 bisa “dilayani” di tempat itu, kata Arief.

“Atau kalau di sendi sakit, pasien tidak bisa muncul kamar, maka akan koordinasi secara rumah sakit untuk dilayani di kamar, ” ujar Arief kepada wartawan, Rabu (09/12).

“Tapi apakah kami langsung masuk kamar atau ada petugas yang menghubungkan, dengan teknis saya minta koordinasi dengan rumah sakit, ” katanya.

Jika pasien dirawat di rumah, maka petugas akan mendatangi ke rumah per.

Pilkada 2020 semula dijadwalkan digelar di 309 kabupaten/kota untuk penetapan sembilan gubernur dan wakil gubernur, 37 pemilihan wali kota & wakil walikota, serta 224 penetapan bupati dan wakil bupati.

KPU menganggap Yusak belum memenuhi syarat masa tunggu lima tahun setelah ditahan karena kasus korupsi.

Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya tertunda selama hampir tiga kamar akibat pandemi COVID-19 dan perdana dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Berita ini akan terus diperbarui