Polusi udara Jakarta: Hakim lagi-lagi tunda pembacaan vonis tempat gugatan ke Presiden Jokowi hingga Gubernur Anies Baswedan

0 Comments

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

  • Callistasia Kejayaan
  • Kuli BBC News Indonesia

5 jam yang lalu

Sumber gambar, ANTARA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali memurukkan pembacaan putusan terkait gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta, yang membawabawa para pejabat tinggi jadi pihak tergugat – termasuk Presiden Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta.

Taat majelis hakim, dalam sesi yang dipantau oleh BBC News Indonesia pada Kamis (20/05), ada berkas-berkas dengan belum lengkap sehingga perlu waktu untuk mempelajari berkas-berkasnya. Sidang kemudian ditunda datang 10 Juni 2021.

Pengaruh hukum penggugat, Ayu Ezra Tiara, mengungkapkan ini adalah kali kedua sidang interpretasi putusan ditunda. “Penundaan prima tiga minggu, [penundaan] sekarang juga 3 minggu, ” ujarnya.

Sedangkan Yudi Aryanto dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mewakili salah kepala pihak tergugat mengatakan bahwa pihaknya siap menunggu vonis majelis hakim.

“Kalau putusan, ranahnya membentuk di majelis hakim. Oleh sebab itu kami para pihak menganjurkan ke majelis saja, ” ujarnya.

Gugatan perkara polusi udara Jakarta tersebut diajukan oleh Koalisi Pokok Kota ke Pengadilan Kampung Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Kepala Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Daerah, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Sebelumnya, salah satu pihak penggugat berharap gugatan ini dapat dikabulkan, sesudah kasus itu menggantung selama hampir dua tahun, supaya ada jaminan bagi masyarakat negara untuk menghirup udara bersih.

Di bagian lain pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya buat mengurangi tingkat pencemaran.

‘Saya ingin anak saya hidup lebih sehat’

Sudah sebulan terakhir ini, kualitas suasana di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas meresap dalam kategori tidak bugar untuk kelompok sensitif, sebagaimana ditunjukkan data Airnow, pengukur kualitas udara yang dipasang Kedutaan Besar Amerika Konsorsium di Jakarta.

Airnow mengukur partikel kecil yang berukuran 2, 5 mikron atau kurang, yang mampu masuk paru-paru dan membahayakan kesehatan.

Sumber tulisan, AIRNOW. GOV

Kondisi tersebut sudah dikeluhkan warga Jakarta selama bertahun-tahun. Maka itulah sejumlah warga menggugat negeri pada tahun 2019 lulus untuk bertanggung jawab untuk polusi udara yang terjadi.

Peneliti lembaga Walhi, Khalisah Khalid, adalah lupa satu penggugat.

Ia mengaku semakin terdorong mengajukan gugatan karena anaknya, yang berusia 10 tahun, kerap mengalami alergi dan mimisan sejak kecil.

Sebab sebab itu, menurut Khalisah, udara bersih tak bisa ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, dengan disebutnya kelompok rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Hamba ingin anak saya bisa hidup lebih sehat, mendapatkan udara yang bersih & sehat.

Sumber gambar, JARANG FOTO

“Saya tetap semua orang tua, seluruh ibu, ingin anaknya mampu tumbuh dan berkembang, bukan seadanya, tapi dengan karakter lingkungan yang bersih serta sehat, ” ujar Khalisah.

Sementara itu, peneliti kesehatan masyarakat, Irma Hidayana, mengatakan ada korelasi antara udara yang kotor dengan kesehatan.

Penelitiannya itu dipaparkan saat ia menjadi saksi ahli dalam persidangan.

“Di tempat-tempat dengan polusi udara tinggi, tingkat kesehatan ibu dan anaknya lumayan rendah, jadi korelasinya terbalik, ” ujar Irma yang juga penggagas Platform Lapor Covid-19 itu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Berdasarkan data Minuman Quality Life Index dengan disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia adalah negara menyesatkan tercemar kesembilan di negeri.

Menurut laporan tersebut, polusi udara dapat memperpendek harapan hidup rata-rata orang Indonesia sebanyak dua tarikh, dan di wilayah memutar tercemar sebanyak tujuh tarikh.

Di Jakarta, level polusi disebut enam kala lipat dari pedoman WHO, dan jika hal itu terus terjadi, angka jalan hidup warga Jakarta bisa berkurang sebanyak 4, 8 tahun.

Pihak penggugat berharap dapat memenangkan urusan ini agar pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang menjamin perlindungan kesehatan warga Negeri.

Parameter PM dua, 5 hingga uji emisi

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan mengatakan sudah melakukan sejumlah upaya buat mengurangi polusi udara.

Salah satunya, pemerintah menancapkan PM 2, 5 jadi salah satu parameter pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintah bagian 22 tahun 2021, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan tertulis dalam BBC Indonesia.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

KLHK, katanya, serupa sudah membuat baku mutu emisi yang baru untuk pembangkit listrik thermal, instrumen bermotor, industri pupuk, emas biru.

“Dari segi pemindahan penggunaan busway dan regulasi transportasi listrik juga telah disiapkan. Pengawasan terhadap implementasi peraturan juga sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Pihak tergugat lainnya, yakni pemprov DKI Jakarta juga mengutarakan sudah menjalankan sejumlah kecendekiaan.

Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta, Yusiono Supalal, mengutarakan Pemprov secara gencar melakukan uji emisi kendaraan bermotor, juga terus mengawasi pengotoran pabrik-pabrik yang ada.

Ia mengeklaim tren membangun dari kebijakan tersebut.

“Jadi data hasil penilikan, kami kan setiap hari mengukur dan mengevaluasi. Gaya dari 2018 sampai 2021 ini [polusi udara] menurun di DKI Jakarta, ” ujar Yusiono.

Ia menambahkan pihaknya bakal melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran di Jakarta dalam jalan pengurangan polusi udara.

Jika dikabulkan, apa mau dilaksanakan pemerintah?

Sebelumnya, sejumlah aktivis pernah menggugat negeri dalam kasus kebakaran alas di Kalimantan, yang serupa menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Meski demikian, beberapa pokok dari gugatan itu belum dijalankan pemerintah.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pengajar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Agung Wardana menjelaskan beberapa problematika dalam citizen lawsuit, salah satunya merupakan karena mekanisme itu dikerjakan dengan jalur perdata.

“Dalam konteks citizen lawsuit, yang jadi tergugat merupakan negara, bisa presiden, kementerian, gubernur. Ketika mereka dinyatakan kalah dan diminta harus melakukan sesuatu, permasalahan muncul karena logika perdata tak masuk, dalam hal itu ke hal administrasi negara.

“Ada semacam blind spot (titik buta) sehingga membuat gugatan-gugatan citizen lawsuit dengan banyak dimenangkan, seperti di kasus Palangkaraya, eksekusinya laun karena titel eksekutorial dengan dikeluarkan PN hingga MA belum bisa memaksa vonis itu dilakukan oleh negara, ” ujarnya,

Biar kadang dianggap sebagai “kemenangan di atas kertas”, menurut Agung, kemenangan bisa menjadi secercah harapan yang membuktikan negara sudah gagal pada mewujudkan lingkungan hidup dengan sehat.

“Dan tersebut termanifestasi dalam putusan adat, ” ujarnya.

Di hal pemerintah lambat melaksanakan eksekusi pengadilan, Agung mengatakan penggugat dapat meminta meja hijau memanggi tergugat.

Pada sana, ujarnya, pengadilan mampu membuat tergugat membuat program atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi kewajiban itu.