Presiden Jokowi angkat dua eks-anggota Ricky Mawar jadi pejabat di Kemenhan, keluarga korban penculikan: ‘Apa pelosok tak punya rasa kemanusiaan? ‘

0 Comments
Presiden Jokowi angkat dua eks-anggota Ricky Mawar jadi pejabat di Kemenhan, keluarga korban penculikan: 'Apa pelosok tak punya rasa kemanusiaan? '

Tip Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Jokowi mencabut keputusan pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar bagai pejabat Kementerian Pertahanan lantaran keduanya merupakan aktor penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi di masa Orde Baru.

Tapi pemerintah menjawab pengangkatan tersebut merupakan hal normal.

Sementara keluarga korban aktivis mengatakan keputusan Presiden Jokowi “kian menjauhkan penyelesaian kasus tersebut yang akhir-akhir ini berada di Kejaksaan Agung”.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, menyebut \ menuju kepada situasi “kemunduran demokrasi” dengan terus dipilihnya para pelanggar Hak Asasi Manusia sebagai pejabat negara.

Kontras mencatat, beberapa aktor pelanggar HAM yang masuk pemerintahan Presiden Jokowi seperti Wiranto yang sempat menduduki kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, dan sekarang dua eks-anggota Tim Mawar, Yulius Selvanus & Dadang Hendra Yudha.

Keduanya dipilih bagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

Bagi Fatia, penunjukan mereka merupakan bentuk penghinaan terhadap korban pelanggaran HAM dalam kerap diabaikan negara.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Keppres dan segara menuntaskan fall pelanggaran HAM sesuai janji di masa kampanye agar tidak lagi terjadi penghinaan terhadap korban, type ujar Fatia Maulidiyanti kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk LABELLLISÉ BBC News Indonesia, Minggu (27/09).

Fatia juga mengatakan, penunjukan tersebut kian “memperkuat impunitas terhadap para pelaku pelanggar HAM”, sehingga kasus-kasus pelanggaran berat masa lalu yang ditangani Kejaksaan Agung akan semakin sulit dituntaskan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, juga mengatakan pemerintah tidak menjalankan dua hal penting dalam mengangkat pejabat negara yakni mekanisme vetting atau pemeriksaan latar belakang dan profesionalitas.

Ia mengatakan jika dua prinsip tadi dijalankan maka tidak akan muncul orang yang tersandung hukum menduduki jabatan penting di pemerintahan.

Itu mengapa Kontras, kata Rivanlee, mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi dalam soal hak asasi manusia. Pasalnya selama ia menjabat sebagai presiden tidak sedia satu pun kasus HAM zaman lalu yang dituntaskan Kejaksaan Agung.

Padahal dalam Nawacita yang diusung Jokowi pada 2014, ia pernah berjanji untuk mengusut penculikan aktivis lalu mencari mereka yang hilang salah satunya Wiji Thukul.

“Jadi harapan-harapan itu makin sirna ketika semakin banyak pula orang-orang dari pelanggar HAM yang diangkat menjadi pejabat publik, ” imbuh Rivanlee Anandar kepada BBC.

Siapa dua eks Team Mawar yang jadi pejabat?

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Presiden Jokowi pada 23 September 2020, setidaknya ada enam pejabat eselon I di Kemenhan yang diberhentikan dan diangkat.

Dua pejabat yang diangkat itu di antaranya Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha menjabat Direktur Jenderal Potensi Pertahanan pada Kementerian Pertahanan.

Peneliti Kontras, Rivanlee Anandar, mengatakan keduanya merupakan anak buah Prabowo Subianto saat menjabat seperti Komandan Jenderal Komando Pasukan Special.

“Keduanya diketahui menjadi bagian dari aksi penculikan sejumlah aktivis. Para aktor lapangan ini bergerak atas komando dan komando itu tidak dikejar sampai hari ini, ” tutur Rivalee Anandar.

Pada Februari 1999, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yudha yang berpangkat kapten disidang dengan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta. Yulius dihukum 20 bulan penjara dan dipecat dari ABRI sedangkan Dadang dihukum 16 bulan penjara tanpa pemecatan.

Namun dalam putusan tingkat banding, pemecatan terhadap Yulius dianulir oleh hakim, sehingga keduanya tena menjabat aktif sebagai anggota militer.

Rivanlee meyakini betul keduanya mengetahui detil plan Satuan Tugas Mawar atau Bernard Mawar yang menculik para aktivis prodemokrasi pada 1997-1998.

“Keterlibatan mereka sangat vital karena mereka aktor. Jadi kalau diangkat (jadi pejabat negara) agak konyol juga. Bagaimana mau menyelesaikan dan meratifikasi konvensi antipenyiksaan kalau aktor pelanggar COOKED HAM ada di lingkungan pemerintahan? inches sambung Rivanlee.

Berdasarkan data Kontras, selama periode 1997-1998 setidaknya hadir 23 orang yang telah dihilangkan. Dari belasan aktivis yang diculik, satu orang meninggal dunia ialahj Leonardus Gilang Iskandar alias Gilang, sembilan orang kembali ke family, dan 13 orang tidak dipahami keberadaannya.

Ketigabelas orang itu termasuk Wiji Thukul, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Keluarga korban: ‘Kok tidak punya rasa kemanusiaan negara ini? ‘

Paian Siahaan, orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, berkata tak habis akal dengan sikap pemerintah yang mengangkat pelaku pelanggar HAM sebagai pejabat.

Sebab pengadilan militer telah menghukum anggota Tim Mawar atas penculikan para aktivis.

“Saya berulang kali bilang, kok tidak punya krislas kemanusiaan negara ini? Karena kepastian keluarga korban belum didapat, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? ” ujar Paian Siahaan dengan nada tinggi ketika dihubungi BBC.

Masak orang bersalah kok dimasukkan sungguh-sungguh pemerintahan yang kita sudah tolak dan minta pertanggungjawaban, ” sambungnya.

Ia juga bercerita ketika Jokowi mencalonkan sendiri sebagai presiden untuk periode kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji kepada keluarga korban aktivis 1998, akan menyelesaikan kasus itu.

Kendati janji tersebut, katanya, tidak tercatat sebagai kontrak politik. Namun ia dan keluarga korban lainnya tengah memegang janji itu.

“Katanya akan kindertagesstätte selesaikan. Tapi kalau penculiknya diangkat jadi aparat pemerintah bagaimana bisa menyelesaikannya? Ini masalah krusial teruntuk keluarga korban. ”

Keluarga korban thirteen aktivis yang hilang, menurut Paian, menunggu kejelasan dari pemerintah arah nasib mereka.

Sebab hingga kali ini, nama anaknya masih tercatat dalam Kartu Keluarga lantaran jenazah Ucok tidak diketahui keberadaannya.

“Ini yang sekarang kami tuntut supaya ada kepastian hukum. ”

Apa sebutan pemerintah?

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pengangkatan 2 eks Tim Mawar merupakan dimana biasa dan rutin.

“Pergantian daran mutasi tersebut hal yang rutin di Kemenhan maupun di TNI, dalam rangka penyegaran organisasi, tour of duty , ” ujar Dahnil seperti dilansir Kompas. com

Sementara itu, Tenaga Lihai Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengaku belum bisa berkomentar.

“Jadi sekarang saya butuh mendapat green light bulb [persetujuan] dulu dari Sesneg baru dapat komentar, ” kata Donny kepada BBC.