Satgas BLBI disebut pengamat tak bergigi: ‘Pemerintah seolah-olah menggampangkan dan tutup mata tersedia tindak pidana’

0 Comments

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

sejam yang lalu

Sumber gambar, AFP

Dasar Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bentukan Pemimpin Joko Widodo, disebut “tidak bergigi” dalam memburu & menagih uang negara yang dikemplang para obligor kacau yang dinilainya mencapai Rp110 triliun lebih.

Pasalnya, pendekatan yang dimanfaatkan Satgas adalah hukum perdata, bukan hukum pidana yang disebut “lebih tegas” oleh seorang pakar hukum aksi pidana pencucian uang.

Tapi pemerintah mengeklaim langkah dengan diambil sudah tepat dan meminta kepada obligor BLBI agar secara sukarela menutup utangnya kepada negara.

Pakar hukum pidana pencucian uang dari Universitas Pakuan Bogor, Yenti Garnasih, mengiakan pesimistis Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bisa mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh setidaknya 40 lebih obligor di dalam dua tahun.

Ini karena jalan perdata terbukti tidak lulus kuat memaksa para pengutang menyelesaikan kewajibannya.

Pesan Yenti setidaknya ada 3 lembaga serupa yang dibentuk pemerintah untuk memburu kekayaan BLBI tapi gagal, di antaranya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 1998 dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) pada 2004.

Bagi Yenti, pemerintan kudu mengutamakan pendekatan hukum pidana dalam menangani persoalan tersebut selama belum memiliki Peraturan Perampasan Aset.

“Kalau pidana punya daya menekan lebih kuat daripada teliti. Karena perdata itu bargaining terus. Makanya saya bekerja kok aneh pemerintah itu seolah-olah gampangin , seolah-olah tutup lupa ada tindak pidana, ” ujar Yenti Garnasih pada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/04).

“Sejak kausa (BLBI) ini pidana manipulasi karena dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia ada yang dikemplang, bukan bagi bayar ke nasabahnya, ” sambungnya.

Sumber gambar, AFP

Yenti juga mengucapkan dengan menggunakan upaya adat pidana, bakal memudahkan Satgas ketika hendak melacak kekayaan bermasalah di dalam daerah, maupun yang berada pada luar negeri.

Sebab Indonesia bisa meminta sandaran negara lain – yang telah menjalin perjanjian patokan pidana timbal balik ( Mutual Legal Assistance ) – buat membekukan kekayaan hasil kesalahan mereka.

Berbeda dengan hukum perdata, yang menurutnya, tidak memiliki upaya paksa dan tegas.

“Kalau perdata itu kan sifatnya rahasia. Sementara kalau mau kegiatan sama tindak pidana, negara dengan negara. ”

Sebab itulah, dia ragu Satgas mampu menyelesaikan tugasnya di dua tahun atau sampai 2023.

“Proses memilah kekayaan yang akan disita saja setahun belum akan lengkap dan alurnya kemana-mana. Sebab ada kemungkinan asetnya telah dijual atau dipindah tangankan. Pasti akan mandek. Oleh karena itu banyak masalahnya. Itu kok harusnya Satgas berkoordinasi dengan KPK. ”

ICW: Aktif nama obligor dana BLBI ke publik

Peneliti sejak LSM anti-korupsi, ICW, Kurnia Ramadhana, juga tak yakin Satgas bisa bekerja optimal tanpa adanya Undang-Undang Penyamunan Aset yang mandek dalam DPR sejak 2012.

Ia menyebut pembentukan Satgas “terburu-buru dan tidak dipersiapkan dengan matang” sebab lahir menyusul gencarnya kritik publik atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendiamkan perkara BLBI.

“Tim ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. ”

Sumber gambar, ANTARA

Bagi Kurnia hal pertama dengan harus dijelaskan Satgas adalah membuka kepada publik nama-nama obligor BLBI yang belum menyelesaikan utangnya dan besaran pinjaman yang harus dibayar kepada negara.

Selain itu, Satgas juga harus membeberkan strategi yang dipergunakan dalam menjalankan tugasnya.

Itu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di umum bahwa pemerintah mengistimewakan pengemplang utang negara.

“Pemerintah buka dulu siapa-siapa tanda obligor dan berapa kegiatan mereka supaya publik bisa mengontrol nanti terhadap awak yang dibentuk pemerintah. ”

Apa kata pemerintah?

Pengelola Satuan Tugas Penanganan Benar Tagih Negara Dana Sandaran Likuiditas Bank Indonesia dengan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Ketenteraman (Menkopolhukam) Mahfud Md mengutarakan, upaya perdata yang ditempuh pemerintah sudah tepat.

Ia merujuknya pada putusan Mahkamah Agung pada Juli 2019 yang membebaskan Syafruddin Arsyad Tumenggung dalam perkara dalam perkara dugaan korupsi terpaut Surat Keterangan Lunas Sandaran Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

“Kalau ada pertanyaan kenapa berpindah dari kejahatan ke perdata? Enggak alih. Pidananya enggak ada. Makanya pemerintah membentuk Satgas, ” imbuh Mahfud Md dalam konferensi live streaming sudah menggelar rapat koordinasi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di kantornya, Kamis (15/04).

Hitungan Kementerian Keuangan, total aset hak tagih dana BLBI mencapai Rp110 triliun lebih.

Sumber gambar, Getty Images

Setidaknya ada enam ragam bentuk tagihan, di antaranya dalam bentuk kredit sekitar Rp101 triliun, dalam bentuk properti sebesar Rp8 triliun, dan bentuk lainnya bagaikan saham hingga rekening sembrono uang asing.

Sekalipun demikian, kata Mahfud, Satgas tersandung masalah yang ia sebut sebagai “12 kepelikan persoalan penagihan” lantaran tersedia jaminan yang digugat oleh pihak ketiga atau mencatat ke luar negeri jadi gagal dirampas negara.

Jika dalam proses penyelidikan dan penagihan problem itu masih ditemukan maka Satgas, lanjut Mahfud, akan memakai upaya hukum pidana.

Ia juga berjanji hendak segera membeberkan nama-nama obligor yang telah melunasi utangnya dan yang belum.

“Kalau ada pidana, hendak ketemu dari penelurusan itu. Kita pun tidak mengucup pidana. Misal ada obligor atau debitur melakukan tindak pidana, kita seret teristimewa ke pengadilan. Makanya tersedia Kapolri dan Kejaksaan Gemilang. ”

“Tentu kami harapkan kepada mereka yang merasakan punya utang akan benar baik, secara sukarela sampai ke pemerintah, karena peristiwa di MA selesai. ”

Dana BLBI merupakan skema bantuan atau pinjaman dengan diberikan pemerintah melalui Bank Indonesia kepada bank-bank dengan hampir bangkrut dihajar gawat moneter 1998 di Indonesia.

Total dana dengan disalurkan sebesar Rp 147, 7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi sedekah itu justru banyak dengan diselewengkan oleh penerimanya. Jalan penyaluran pun terindikasi berlaku penyimpangan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).