SKB Tiga Menteri terkait kerudung dicabut: Orang tua pengikut non-Muslim ‘gelisah’, pemerintah diminta terbitkan instrumen hukum asing

0 Comments

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

5 jam yang berantakan

Sumber tulisan, KURUN FOTO

Tanggungan murid non-Muslim di Padang, Sumatera Barat, mengatakan bergolak bahwa anaknya akan kembali diminta mengenakan jilbab, menyusul pencabutan Surat Keputusan Bergabung Tiga Menteri (SKB 3 Menteri) yang mengatur sesuai siswa oleh Mahkamah Terkenal.

Menurut pelopor Hak Asasi Manusia sejak Human Rights Watch (HRW), putusan itu bisa menjelma preseden pemaksaan pemakaian tanda agama tertentu pada siswa dan membuat praktik intoleransi meluas.

Pemerintah disarankan untuk segera menerbitkan sistem baru, yang mengatur barang apa yang diatur SKB Tiga Menteri itu, dengan pengembangan pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam, yang sebelumnya dikecualikan dari aturan.

Pemerintah sejauh ini mengatakan masih menunggu putusan lengkap pengadilan sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Pemohon uji materiil SKB 3 Menteri, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam permohonannya mengatakan SKB Tiga Menteri itu tak sesuai adat.

‘Tak akan sekolah jika dipaksa pakai jilbab’

Elianu Hia, orang tua sejak siswi non Muslim, pada SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, mengatakan gelisah era mendengar SKB Tiga Menteri dicabut oleh Mahkamah Agung.

SKB Tiga menteri, yang ditandatangani Menteri Pelajaran, Menteri Dalam Negeri, & Menteri Agama, Februari lulus, mengatur, antara lain, larangan madrasah untuk mewajibkan penggunaan baju seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Di awal tahun 2021, Elianu Hia sempat viral sesudah merekam video yang menunjukkan ia dipanggil ke madrasah karena anaknya menolak memakai jilbab, lalu mengunggahnya ke media sosial.

“Memang ada kegelisahan karena segar kami tahu tadi cepat [Minggu 09/05]. Kami selalu belum tahu, saya tanya juga sama pengacara, barang apa yang diwajibkan hanya untuk Muslim atau non-Muslim.

“Kita tunggu dulu keputusan lengkapnya. Anak saya hidup atau mati dia nggak mau pakai jilbab. Jika diwajibkan [pakai jilbab], tempat nggak mau sekolah dalam situ, ” ujar Elianu.

Dia mengingat balik kejadian putrinya diminta menggunakan jilbab oleh pihak sekolah.

Saat itu, Elianu bercerita, guru-guru anaknya meminta putrinya itu memakai jilbab. Jika dia menolak, karakter tua akan dipanggil.

“Terganggu jam belajar dia. Akhirnya saya, wali, dipanggil, ” ujar Elianu.

Kasus itu kemudian penuh dibicarakan. Menteri Pendidikan, Kultur, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahkan menyebut peristiwa itu tak hanya melanggar undang-undang (UU), melainkan selalu nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

SKB tiga menteri terbit tak lama sesudah kasus itu mencuat.

Elianu mengatakan, putrinya tidak lagi diminta mengenakan kudung.

Ia menambahkan sejumlah pihak pun memberi pertolongan dan kekuatan pada anaknya, hingga putrinya yang tahu ” down ” itu kembali berpengaruh.

Disebut ‘tak pantas adat’

Namun, SKB itu diuji oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat ke Majelis hukum Agung, dengan alasan patokan itu tak sesuai secara adat di wilayah tersebut, juga UU yang sahih.

Dalam salinan permohonan yang diterima BBC, pemohon menuliskan pentingnya penggunaan baju Muslimah, di antaranya seperti menghindari siswi dari digigit nyamuk demam berdarah, menghapus jurang antara yang sugih dan miskin, hingga menghindari perempuan dari pelecehan seksi.

Namun, mereka tak melengkapi pernyataan itu secara data atau dokumen pendukung.

Hakim Mahkamah Terkenal, yang ketiganya adalah laki-laki- Yulius, Is Sudaryono, & Irfan Fachrudin- kemudian mengesahkan gugatan uji materiil arah SKB itu.

Sekitar ini, salinan lengkap putusan itu belum diumumkan serta diberikan ke kementerian terpaut.

Yang baru disebarkan pihak Mahkamah Agung anyar amar putusan saja.

Pihak SMKN 2, Medan, Sumatera Barat, tidak merespons ketika ditanyai soal siratan putusan ini pada preskripsi sekolah mereka.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Tengah itu, Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, menyorot putusan itu dan dampaknya di kemudian hari.

“Kalau tidak diatasi lekas akan makin massal pemaksaan anak perempuan, perempuan masa, guru sekolah negeri buat memakai jilbab.

“Sekarang saja [kasusnya] sudah cukup besar. Sekarang 24 dari 34 provinsi [ada kasus pemaksaan]. Namun, tersedia kantong-kantong sekolah negeri dengan tidak melakukan pemaksaan, ” ujarnya.

HRW sebelumnya pernah melakukan wawancara, jarang lain pada 140 anak dan guru perempuan di beberapa sekolah negeri di kota di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.

Beberapa besar dari mereka menjalani tekanan psikologis, bahkan dilaporkan ada yang berusaha pati padam diri akibat diskriminasi sebab tak berhijab.

Barang apa yang bisa dilakukan pemerintah?

Menanggapi itu, Negeri, yang dalam hal tersebut diwakili Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hendarman, mengatakan pihaknya meluhurkan putusan itu dan masih menunggu salinan lengkapnya.

“Bagi kami upaya membina dan menjaga semangat heterogenitas, toleransi, moderasi beragama, mengikuti memberikan rasa aman serta nyaman warga pendidikan pada mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya di dalam lingkungan madrasah negeri, merupakan hal otoriter yang harus diterapkan… ” tambahnya.

Terkait itu, peneliti HRW Andreas Harsono, menyarankan pemerintah untuk lekas menerbitkan peraturan yang serupa dengan SKB Tiga Menteri itu, dengan perluasan ke daerah yang sebelumnya tak diatur, yakni Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumber gambar, ANTARA

Hal senada diutarakan Sulistyowanti Irianto, guru besar antropologi hukum dan pendiri lupa kuliah Gender dan Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“Harus tersedia instrumen hukum yang lain karena ini sudah genting darurat kalau dibiarkan… karena anak-anak akan jadi karakter dewasa yang memimpin kita, ” ujarnya.

“Bagaimana kalau mereka dididik di budaya intoleran? ”

Dia menyarankan juga pemerintah menjadikan eksaminasi publik dengan menguak pertimbangan hukum hakim.

Meski tak berkekuatan lembaga, hal itu dirasanya istimewa.

“Ini bisa menjelma literasi publik agar terbuka mengerti apa yang salah dari putusan itu, ” ujarnya.

‘Resah, risih dan risau’

Di bagian lain, pemohon Uji Kasar dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Sayuti, mengatakan betul bersyukur dengan keputusan itu.

Ia mengatakan SKB itu telah membuat penuh pihak di wilayahnya merasa “resah, risih, dan risau”.

“[SKB itu] bertentangan dengan kearifal lokal Sumatera Barat, di sini kan matrilineal sistem, telah ada sejak dulu karakter Minangkabau itu diajarkan oleh ibu bapak, ninik mamang, kalau laki-laki berpeci dan berkain sarung, kalau hawa baju kurung dan kerudung.

“Semua itu membentuk menutup aurat, itu bukan Islam, tapi kearifan lokal dan kearifan lokal tersebut dilindungi oleh undang-undang, ” kata Sayuti seperti dilaporkan wartawan Febrianti pada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Reuters

Ia berkukuh bahwa putusan Mahkamah Luhur itu tak akan menghasilkan intoleransi di wilayahnya, seraya mengatakan non-Muslim tak hendak dipaksa memakai jilbab.

“Setiap agama kan menginginkan anaknya beretika kalau berpakaian. Yang Katolik silakan mereka sepakati pakaiannya dengan komite-komite sekolah. Tapi kalau itu mau pakai pakai [jilbab] ya silakan.

“Tapi kalau siswa Muslim harus wajib memakai. Yang non-Muslim kalau mereka mau pakai baju kurung basiba [adat Minangkabau] atau nanti punya pakaian seragam sendiri, ” ujarnya.