Vaksin Gotong Royong: ‘Harga kemahalan’ dan kekhawatiran potong honorarium pekerja di tengah cara percepatan target vaksinasi nasional

0 Comments

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

  • Raja Eben Lumbanrau
  • Kuli BBC News Indonesia

7 jam yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Vaksinasi Gotong Royong dengan harganya dipatok hampir Rp900 ribu per orang & dibebankan biayanya ke kongsi dianggap terlalu mahal sebab para pelaku usaha mikro kecil menengah hingga industri hotel dan restoran sehingga tidak semua pengusaha bisa berpartisipasi dalam skema itu.

Padahal, di dalam pelaksanaan vaksinasi perdana, Selasa (18/05), Presiden Joko Widodo berharap pemberian vaksin untuk para pekerja perusahaan preman itu dapat berkontribusi di mempercepat target vaksinasi nasional sebanyak lebih dari 181 juta orang.

Di sisi lain, serikat buruh juga mengkhawatirkan jika ternyata biaya tersebut dalam pelaksanaannya akan dibebankan ke para pekerja mulai dari pemotongan upah hingga pengurangan benar lain yang digunakan untuk membayar vaksin.

Tetapi, Kamar Dagang dan Pabrik (Kadin) yang menggelar rencana Vaksinasi Gotong Royong mengisbatkan bahwa biaya tersebut mau ditanggung oleh para perusahaan dan bukan pekerja.

Baca juga:

‘Vaksin Gotong Royong Kemahalan’

Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 melalui skema gotong royong sebesar Rp439. 570 mulai dosis untuk satu karakter, sehingga untuk dua kali suntik totalnya Rp879. 140.

Namun harga tersebut bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sungguh-sungguh mahal.

“Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melakukan protokol kesehatan saja, ” kata Ketua Umum Federasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, kepada BBC News Indonesia, Selasa (18/05).

Real, menurut Ikhsan, UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional.

UMKM berkontribusi 61, 1% bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha tinggi yang jumlahnya hanya 0, 01% dari jumlah karakter usaha.

Keluhan senada juga dirasakan oleh pabrik hotel dan restoran dengan bertugas untuk memberikan penyajian kepada publik.

“Sebagian hotel dan restoran dengan besar memang sudah divaksin, tapi bagaimana dengan hotel dan restoran yang mungil? Kasihan kalau dibebankan imbalan segitu, tidak akan sanggup, ” kata Ketua Lembaga Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwanton.

Sutrisno berharap agar pemerintah memberikan subsidi bahkan mengratiskan vaksin bagi dunia perhotelan dan restoran yang tenggat kini masih tertekan akibat pandemi Covid-19.

Sumber tulisan, AFP via Getty Images

‘Kekhawatiran potong gaji’

Selain di kalangan pengusaha, vaksinasi gotong royong juga mendatangkan kegelisahaan di para pekerja berupa kemungkinan terjadinya pengeratan upah.

“Dengan ongkos di angka hampir Rp1 juta, keuangan perusahaan bakal berdampak, apalagi jika karyawannya banyak. Itu ujung-ujungnya bisa terjadi pemotongan upah, ” kata Pimpinan Cabang Konsorsium Pekerja Logam Kabupaten Karawang Rengga Pria Hutama.

Jikapun tidak terjadi pemotongan gaji, pembiayaan tersebut diduga akan diambil dari congkong anggaran lain yang ujungnya berdampak pada pengurangan sah buruh.

“Di Bekasi, ada perusahaan yang karyawannya 13 ribu. Kalau divaksin semua bisa miliaran Rupiah itu, lalu uang daripada mana yang akan diambil? Pasti dari pos lain yang menjadi hak buruh. Jadi, lagi-lagi buruh dengan akan selalu dikorbankan, ” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.

Untuk itu Riden meminta agar pemerintah juga turut berpartisipasi memberikan subsidi buat meringankan beban vaksin khususnya terhadap perusahaan kecil & menengah atau dengan melakukan pengawasan yang ketat jadi hak-hak buruh tidak dikorbankan.

Dua ‘ketimpangan’ vaksin Gotong Royong

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyebut vaksin mengangkat royong menimbulkan dua celah ketimpangan. Pertama, adalah disparitas antara perusahaan besar serta usaha kecil.

“Pengusaha UMKM jangankan beli vaksin, buat mempertahankan karyawan secara tetap mengaji dan tukar THR saja kesulitan, ” kata Bhima.

“Lalu untuk usaha padat karya dengan karyawan banyak, barang apa iya akan digratiskan serupa? Lalu pengawasannya bagaimana kalau sampai dipotong dari honorarium atau tunjangan? Karena yang paling sulit adalah memeriksa potongan gaji karyawan, ” tambah Bhima.

Bhima mempertontonkan, untuk iuran BPJS sekadar tingkat kepatuhan perusaah hina – gaji karyawan dipotong tapi tidak distor ke BPJS – apaagi vaksin.

Ketimpangan kedua merupakan, vaksin cenderung hanya hendak diberikan kepada manajemen, direksi, dan staf senior kongsi – tidak bagi para-para pekerja level bawah.

“Jadi malah membuat komersialisasi karena hanya sedikit saja yang bisa menikmati, ” kata Bhima.

Lantas bagaimana solusinya? Bhima menyarakan pemerintah untuk mengatur kembali harga untuk pengusaha kecil dan menengah – sumbangan dari pemerintah atau sumbangan dari perusahaan besar ke perusahaan kecil.

“Terakhir, pengawasan harus ketat sebab pemerintah, jangan nanti honorarium karyawan dipotong, ” katanya.

Sumber gambar, Antara Memotret

Kadin: Biaya ditanggung perusahaan

Kamar Dagang & Industri (Kadin) yang mewujudkan program vaksinasi Gotong Royong menegaskan bahwa biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan, bukan karyawan.

“Vaksinasi Gotong Royong ditujukan untuk perusahaan yang mau mengambil vaksin untuk karyawannya. Siap biaya tidak bisa dilimpahkan ke karyawan, tapi harus dibayar perusahaan, ” sebutan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Kemudian, Shinta menyadari bahwa banyak perusahaan yang terdampak Covid—19 dan tidak mampu membeli vaksin sehingga harus menunggu program pemerintah.

“Tapi ada juga banyak perusahaan besar, makanya didahulukan yang seperti industri manufaktur besar, karena kalau mereka menunggu vaksin gratis satu per satu itu kan jumlahnya sangat sedikit.

“Jadi mereka membeli untuk membantu pemerintah supaya anggaran pemerintah bisa terbantu dengan adanya biaya yang keluar dari perusahaan untuk membiayai vaksin, ” kata Shinta.

Shinta menambahkan, target vaksin Gotong Royong diberikan kepada 20 juta pekerja, namun semua itu tergantung dari jumlah vaksin yang didapat.

Hingga kini, berdasarkan data Kadin, terdapat 22. 736 perusahaan yang terdaftar dengan lebih dari 10 juta pekerja.

Jokowi: Percepat target vaksinasi nasional

Presiden Joko Widodo menghadiri pemberian perdana vaksin gotong royong di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/05) – terdapat 18 perusahaan yang telah memulai vaksinasi Gotong Royong.

Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap agar vaksinasi Gotong Royong dapat mempercepat proses vaksinasi pemerintah di tengah sulit mencari bahkan membeli vaksin karena diperebutkan 215 negara.

“Untuk vaksin gotong royong tahap pertama kita sudah mendapatkan 420 vaksin dan diharapkan akan mendapatkan supply yang lebih banyak sehingga vaksinasi Gotong Royong bisa mempercepat target vaksinasi nasional yaitu 181, 5 juta orang, ” katanya.

Ditargetkan, maksimal akhir September 2021, sekitar 70 juta orang sudah divaksin sehingga kurva penularan covid sudah di bawah dan industri dapat berproduksi kembali dalam suasana yang normal.

“Vaksinasi ini juga diharapkan bisa memulihkan ekonomi kita, kuartal pertama 2021 minus 0, 74%. Kita semua berharap dengan kerja keras di kuartal kedua sesuai dengan target kurang lebih 7% bisa kita capai karena produksi di semua lini perusahaan bisa begerak normal kembali, ” kata Jokowi.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Tentang vaksin gotong royong

Vaksinasi Gotong Royong yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 adalah vaksinasi yang diberikan kepada karyawan/karyawati swasta, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pembiayaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha.

Pemerintah telah menetapkan harga tertinggi vaksin Covid-19 yang disalurkan melalui skema gotong royong sebesar Rp439. 570 per dosis – terdiri dari pembelian vaksin sebesar Rp321. 660 dan layanan vaksinasi Rp117. 910. Sehingga total vaksinasi untuk satu orang (dua kali suntik) sebesar Rp879. 140.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di fasilitas kesehatan non-pemerintah agar tidak menganggu jalannya program vaksinasi pemerintah.

Kemudian, vaksin yang digunakan pada tahap awal adalah vaksin Sinopharm, dan selanjutnya yaitu vaksin CanSino yang berasal dari China.

Vaksin Sinopharm telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan lolos uji tes Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk perusahaan yang ingin mendaftarkan karyawannya mengikuti program vaksinasi Gotong Royong dapat mendaftarkn melalu Kadin di https://vaksin.kadin.id